mitos demokrasi
 |
| Kasus Wadas dan kasus-kasus serupa lainnya seharusnya menyadarkan kita bahwa ada yang salah dalam tata kelola sumber daya alam kita. Regulasi yang bernapaskan kapitalisme neoliberal telah menghalalkan investasi di ranah kepemilikan publik, seperti tambang, hutan, laut, dan aset-aset strategis lainnya, dimana Islam mengharamkannya. Sungguh, ini adalah bencana bagi umat Islam dan seluruh umat manusia. |
Oleh: Ummu Zamzama (Forum Hijrah Kafah)
Tensi politik dan sosial tengah memanas di Wadas. Wadas dikepung oleh aparat keamanan bersenjata lengkap pada 8 Februari 2022. Ini terjadi karena petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) hendak melakukan pengukuran tanah yang bakal dijadikan lokasi penambangan batu andesit untuk keperluan bendungan besar di Desa Guntur, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, yang menjadi bagian dari proyek strategis nasional (PSN) pemerintah.
Warga Desa Wadas menolak pembukaan lahan tambang andesit di desanya sejak 2017. Dilansir dari CNN Indonesia (8/2/2022), ada 60 warga yang ditangkap oleh aparat dalam kejadian tersebut. Selain itu, aparat juga mengejar beberapa warga Wadas, melakukan penangkapan, serta mengepung sejumlah rumah warga dan juga kawasan masjid. Kendati Pak Gubernur telah berjanji akan mengutamakan dialog dengan warga yang tak setuju penambangan andesit di Wadas, nyatanya, nasi sudah menjadi bubur. Pengerahan ratusan aparat bersenjata lengkap membuat warga takut dan trauma.
Tragedi Wadas terlanjur 'go public'. Banyak pihak menilai aparat telah bertindak intimidatif dan represif terhadap warga. Tidakkah ini sebentuk pelanggaran hukum dan hak asasi manusia (HAM) yang kasat mata? Tak heran, Amnesty International Indonesia (AII) menyebut pengerahan pasukan ke Wadas berlebihan dan melanggar HAM.
Direktur Eksekutif AII, Usman Hamid mengatakan, pemerintah harus bertanggung jawab atas insiden Wadas, terutama Presiden Jokowi dan Gubernur Ganjar Pranowo (detik.com, 10/2/2022).
Demokrasi nampaknya harus undur diri. Banyak teori demokrasi yang gagal memberi bukti nyata tentang apa itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Juga tentang apa itu musyawarah mufakat yang hikmat dan bijaksana, serta apa itu keadilan bagi seluruh rakyat.
Nyatanya, warga Wadas bangkit menolak keras rencana proyek pemerintah yang katanya menjadi bagian dari proyek strategis nasional itu. Lho, kok terkesan memaksa? Atas dasar ideologi apa rakyat dipaksa menerima? Hanya logika culas investasi kapitalistik yang bisa menjadi jawabannya. Pemerintah seolah sudah kadung janji kerjasama dengan kapitalis pemilik modal untuk proyek strategis ini. Seringnya, rakyat selalu diajak menyetujui, tanpa dimintai aspirasi. Inikah yang namanya demokrasi mengedepankan suara rakyat?
Demokrasi juga kehilangan spirit kemanusiaan, sehingga, untuk menghadapi rakyatnya sendiri, penguasa memilih bawa senjata dari pada rembug suara. Tidakkah hal ini terlihat represif? Lha wong hendak mengukur lahan saja, kok bawa senjata dan aparat? Warga Wadas bukanlah gerombolan separatis.
Tak hanya itu, demokrasi juga alpa dari rasa keadilan bagi seluruh warga Wadas. Andai ambisi pemerintah untuk membangun proyek di Wadas itu profitable bagi warga, tentu dengan akal sehat warga tidak akan menolak. Nyatanya, melalui beberapa analisis, proyek ini ternyata lebih banyak mengandung unsur merugikan warga. Baik dari sisi lingkungan, maupun sosial masyarakatnya.
Kengototan pemerintah dalam proyek di Wadas menjadi petunjuk bahwa telah terjadi sebentuk pencaplokan lahan rakyat oleh penguasanya. Pemerintah memihak oligarki melalui berbagai regulasi yang mereka buat. Seperti Perpres 58/2017 tentang perubahan atas Perpres 3/2016 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional. Perpres yang memuat 245 proyek tersebut utamanya mengatur mengenai aspek pembiayaan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dapat dilakukan dengan pembiayaan nonpemerintah. Bendungan Bener adalah salah satu dari tiga bendungan yang masuk dalam proyek raksasa tersebut.
Proyek yang memakan lebih dari 2 T APBN-APBD itu melibatkan BUMN, yakni PT Waskita Karya (Persero) Tbk., PT PP (persero) Tbk., dan PT Brantas Abipraya (persero). Dari sini, aroma kepentingan pemilik modal tercium jelas. Penguasa bersimbiosis dengan pengusaha terjadi pada banyak kasus serupa.
Atas kasus ini kita memahami bahwa penguasa dalam format negara demokrasi berperan sebagai regulator dan fasilitator atas restu pemilik modal. Demi profit dan janji sebagai imbalan investasi politik saat kampanye, penguasa akan lebih memilih memenuhi tuntutan korporasi daripada kebutuhan rakyat. Penguasa hanya memikirkan pertumbuhan ekonomi, tetapi abai memikirkan keharmonisan masyarakat dengan lingkungan. Sehingga pembangunan kapitalistik selalu saja diikuti sejumlah problem lingkungan yang tak kunjung terselesaikan.
Kasus Wadas dan kasus-kasus serupa lainnya seharusnya menyadarkan kita bahwa ada yang salah dalam tata kelola sumber daya alam kita. Regulasi yang bernapaskan kapitalisme neoliberal telah menghalalkan investasi di ranah kepemilikan publik, seperti tambang, hutan, laut, dan aset-aset strategis lainnya, dimana Islam mengharamkannya. Sungguh, ini adalah bencana bagi umat Islam dan seluruh umat manusia.
Untuk itu, dibutuhkan solusi alternatif menggantikan demokrasi. Dan harapan itu hanya ada pada Islam. Konsep pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan diatur sedemikian oleh Islam agar seiring sejalan. Kisah Umar bin Khattab lagi-lagi patut jadi teladan bagi para pemimpin dunia Islam sekarang.
Kisah legendaris itu banyak dikutip sebagai bahan pengingat, bahwa Islam memang relevan untuk diterapkan. Seperti Buku Fikih Ekonomi Umar bin Khaththab terbitan Pustaka Al-Kautsar. Sebuah karya dari Dr. Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi yang menyebutkan bahwa Khalifah Umar bin Khaththab memberikan contoh nyata pembangunan yang tetap berpijak pada kelestarian lingkungan. Dituliskan bahwa Beliau berkata, “Satu rumah di Rakbah lebih saya sukai daripada sepuluh rumah di Syam,” karena di Syam banyak penyakit dan wabah, sedangkan Rakbah adalah daerah yang sehat, udaranya bagus, dan sedikit penyakit serta wabahnya.
Sang Khalifah memberikan tanah taklukan kepada penduduknya untuk dipelihara karena merekalah yang lebih tahu dan lebih berhak. Itulah sebabnya, Umar membuat kenijakan dengan tidak membagi tanah taklukan karena takut terjadi perselisihan dan pertengkaran mengenai cara memanfaatkan sumber daya alam tersebut. Beliau ra. berkata, “Aku takut kalian saling membinasakan karena air, dan aku takut kalian saling membunuh.”
Khilafah telah memberikan bukti nyata, sementara demokrasi hanya mengelabuhi. Karenanya, mari kita bersatu mengetuk pintu umat untuk mengajak kembali kepada islam. Dengan ajakan ikhlas dan upaya massif tentu umat akan menyadari bobroknya demokrasi. Dan umatlah yang akan meminta diterapkannya islam sebagai aturan kehidupan. Wallahua’lam.
COMMENTS