Kesenjangan Pendidikan Masih Menjadi Problem dalam Pendidikan Kapitalisme

kesenjangan pendidikan kapitalisme

Oleh : Rasyidah (Mahasiswa STAI YPIQ Baubau)

Dilansir oleh Telisik.Id pada Selasa 11 Januari 2022, seperti apa yang telah tercantum dalam UUD 1945 Pendidikan merupakan suatu hal wajib bagi setiap warga negara Indonesia. Terkhusus di daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal (3T) sangat membutuhkan kualitas pendidikan sehingga perhatian khusus pemerintah diperlukan, itu untuk mencegah kesenjangan.

Suriyadi , Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Konawe menuturkan demi meningkatkan mutu pendidikan yang berada di daerah 3T, ia berharap peran kepala sekolah juga para guru agar memberikan pelayanan yang sama, antara pembelajaran yang ada di kota dan kampung-kampung, terlebih di wilayah pelosok. Guna meningkatkan mutu pendidikan di daerah 3T itu, maka tenaga pendidik dituntut dapat memberikan pelayanan prima.

Suriyadi juga menyampaikan bahwa Peran guru sangat penting, sehingga para siswa yang ada di pelosok itu tidak minder dengan pelajar yang ada di kota, Ia mengakui, jika kuliatas para guru di Konawe yang bertugas di sekolah-sekolah pelosok juga sudah tidak diragukan. Mereka dinilai mumpuni dari segi pelayanan pendidikan bagi siswanya.

Suriyadi berkata, demi meningkatkan mutu pendidikan khususnya daerah 3T, pemerintah pusat dan Pemda Konawe sebisa mungkin memenuhi kebutuhan prasarana di sekolah tersebut. Kita pelan-pelan mencoba memenuhi kebutuhan mereka, meskipun kita tau sekolah di wilayah 3T itu belum maksimal.

Kendala utama untuk daerah 3T tersebut yakni faktor jaringan telekomunikasi, sehingga Pemda Konawe berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kendala itu. Olehnya itu, dengan memenuhi kebutuhan sekolah-sekolah yang ada di daerah 3T, Ia berharap mutu pendidikan yang ada di Konawe dapat berkualitas dan merata dengan pendidikan yang ada di kota.

Alangkah malangnya negeri ini, masalah pendidikan tidak pernah tertuntaskan dengan absolut, masih saja menjadi biang kesenjangan dalam kehidupan pendidikan itu sendiri. Padahal kita ketahui bersama, apa yang telah tertuang dalam UUD 1945 menyatakan bahwa pendidikan merupakan suatu hal wajib bagi setiap warga negera Indonesia.

Namun, semua itu hanyalah tinta di atas kertas. Aktualisasi tidak terlihat, semua itu hanya sekedar nama, yang katanya setiap warga berhak mendapatkan pendidikan, justru kesenjanganlah yang terpampang nyata dalam pendidikan tersebut.

Lihatlah kesenjangan yang terjadi antara daerah terpencil dan kota dilihat dari sarana dan prasarananya serta Sumber daya manusianya tidak merata. Padahal, Pendidikan adalah hak setiap warga negara. Maka disemua wilayah semestinya mendapatkan hak yang sama, tanpa perbedaan.

Inilah gambaran pendidikan yang didapatkan dalam sistem kapitalis, Negara bukan sebagai periayah, sehingga kesenjangan pendidikan baik di wilayah terpencil maupun di kota kerap terjadi.

Jika guru dituntut untuk memberikan pelayanan seperti di perkotaan, apakah standar sarpras di sekolah juga sudah sama? Tidak akan berjalan sempurna ketika pelayanan hanya satu arah. Sedangkan Negara tidak menyediakan sarpras sesuai kebutuhn peserta didik.

Kesuksesan pendidikan tentu tidak hanya bergantung pada SDM guru, melainkan seluruh komponen sekolah termasuk Dinas pendidikan sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah. kondisi yang dialami sebagian besar sekolah di wilayah terpencil adalah sarpras yang minim. Tentu ini adalah kewajiban Negara untuk memberikan secara optimal.

Inilah cerminan nyata dunia pendidikan di Indonesia. Untuk belajar saja kita harus memenuhi keinginan pemangku kekuasaan dengan aturan yang mereka buat. Padahal kemerdekaan belajar dengan fasilitas terjamin adalah hak seluruh rakyat Indonesia. Sistem kapitalisme yang diemban telah jelas menyengsarakan rakyat. Kebijakan yang diterapkan abai terhadap apa yang telah Allah contohkan. Karena tujuan mereka adalah keuntungan dan keamanan kedudukan dalam kekuasaan.

Berbeda dengan Islam, pendidikan adalah hal pokok yang harus ditunaikan negara untuk seluruh rakyatnya. Pendidikan dipandang penting karena Islam adalah agama yang sangat menomor satukan ilmu. Bahkan Allah telah menurunkan perintah menuntut ilmu melalui hadis Rasulullah SAW, “Menuntut ilmu itu wajib atas setiap Muslim.” (HR. Ibnu Majah no. 224).

Maka negara haruslah menjamin hak berpendidikan rakyatnya tak terkecuali. Karena setiap individu berhak mendapat pendidikan dengan fasilitas yang terjamin tanpa membebani dengan syarat-syarat yang menyulitkan untuk mendapat layanan terbaik. Dalam negara Islam, seluruh biaya pendidikan haruslah ditanggung negara yang berasal dari Baitul Mal. Dalam Baitul Mal terdapat pos-pos khusus, yang salah satunya adalah pos kepemilikan umum yang mencakup tambang, hutan, laut, minyak, dan gas alam yang seluruhnya dikelola negara dan hasilnya untuk kepentingan rakyat.

Biaya pendidikan yang berasal dari Baitul Mal tersebut harus dibelanjakan untuk membayar gaji seluruh pihak yang terkait seperti guru, dosen, karyawan, dan lainnya. Tak hanya itu, seluruh sarana prasarana yang berkaitan dengan pendidikan seperti asrama, perpustakaan, buku, gedung sekolah, dan sebagainya juga harus dibiayai dari baitul mal tersebut. Seluruh biaya operasional sekolah (BOS) dalam negara Islam haruslah memenuhi seluruh aspek yang berkaitan dengan pendidikan, sehingga tak akan ada yang merasa didiskriminasikan. Inilah Islam, seluruh aspek yang berkaitan dengan kehidupan makhluk dijamin dan dipenuhi dengan sebaik-baiknya.

Wallahu a'lam bishshawab.