Ironi Ketimpangan Dan Jurang Sosial, Di Balik Labuan Bajo Go Internasional

kemiskinan labuan bajo

Oleh : Ummu Hanif, Pemerhati Sosial Dan Keluarga

Menurut data Pejabat Pengelola Informasi Daerah Provinsi NTT (2019), NTT adalah salah satu provinsi yang berbatasan langsung dengan negara lain pada wilayah darat, yakni negara Timur Leste. NTT merupakan wilayah kepulauan yang terdiri dari 1.192 pulau, 432 pulau di antaranya sudah mempunyai nama dan sisanya sampai saat ini belum mempunyai nama 42 pulau dihuni dan 1.150 pulau tidak dihuni. Dari sekian banyaknya pulau yang ada, terdapat lima pulau besar berpenghuni, yakni Pulau Timur Timur (14.523,24 km2), Pulau Flores (13.393,81 km2), Pulau Sumba (12.532,88 km2), Pulau Alor (2.864,60 km2), Lembata (1.266,00 km2), dan pulau lainnya seluas 4.137,57 km2.

Menurut data BPS Provinsi NTT, penduduk Provinsi NTT berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2018 adalah sebanyak 5.371.519 jiwa, terdiri atas 2.660.613 laki-laki dan 2.710.906 perempuan. Rasio jenis kelamin tahun 2018 adalah 98 yang berarti dari 100 perempuan hanya terdapat 98 laki-laki. Laju pertumbuhan penduduk pada 2018 adalah 1,67%.

Berdasarkan data sementara yang dihimpun dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat, total rumah tidak layak huni di Provinsi NTT adalah sejumlah 11.983 unit. Jumlah yang paling banyak terdapat di Kabupaten Ende, Kabupaten Manggarai Barat, dan Kabupaten Flores Timur yakni sejumlah 7346, 1933 dan 1147 unit. Sementara jumlah Backlog adalah sejumlah 35014, dengan jumlah tertinggi di Kabupaten Sikka dan Manggarai Timur, yakni 4834 dan 4082.

Sebanyak 12 kelurahan di Kota Kupang masuk dalam kawasan kumuh. Kelurahan Oesapa menjadi salah satu kawasan prioritas program KoTaKu (Kota Tanpa Kumuh). Secara nasional, Kelurahan Oesapa masuk dalam 32 kawasan kumuh se-Indonesia yang menjadi sasaran prioritas menuju pemukiman yang layak huni dan berkelanjutan.

Tidak hanya itu, hingga 2021 lalu, NTT diketahui sebagai provinsi dengan angka kekerasan yang tinggi terhadap perempuan. Sebagian besar kasusnya berupa kekerasan seksual. Pemprov NTT menyatakan, kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami anak-anak dan perempuan mengalami peningkatan selama masa pandemi Covid-19. Tercatat kekerasan menembus angka 564 kasus pada 2020. Angka tersebut (564 kasus) termasuk tinggi.

Bentuk kekerasan terbanyak adalah kekerasan seksual jenis inses (770 kasus) dan kekerasan seksual lainnya (571 kasus). Dominannya kasus inses dan kekerasan seksual terhadap anak perempuan, menunjukkan bahwa perempuan sejak usia anak dalam situasi yang tidak aman dalam kehidupannya, bahkan oleh orang terdekat, seperti anggota keluarga yang seharusnya memberikan perlindungan dan memastikan anak tumbuh dan berkembang secara baik.

Diperkirakan, masih banyak kasus yang belum dilaporkan karena banyak faktor, seperti keluarga merasa malu apabila korban melaporkan ayah atau ibunya yang melakukan kekerasan terhadap anak. Begitu pun juga istri merasa malu apabila melaporkan suaminya kepada pihak Kepolisian karena melakukan tindakan kekerasan.

Realitas lainnya, angka stunting di NTT juga masih sangat tinggi. Belum lagi fenomena eksploitasi tenaga kerja anak di bawah umur. Pun kasus human trafficking, banyaknya kasus human trafficking (perdagangan manusia) di NTT karena kemiskinan. Ya, NTT juga diketahui sebagai salah satu provinsi termiskin di Indonesia. Saat ini angka kemiskinan di NTT mencapai 20,90% atau sekitar 1.168 orang miskin di NTT, dari total jumlah warga NTT 5,4 juta jiwa.

Dibalik berbagai macam masalah yang belum kunjung selesai, alih – alih penguasa mencari jalan keluarnya, justru pemerintah lebih fokus menjual Labuan Bajo menjadi destinasi wisata. Sebagiamana yang dirilis oleh kompas.com pada 15/2/2022, bahwa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah menyelesaikan peningkatan dan pembangunan jalan baru dari Labuan Bajo menuju Tana Mori sepanjang 25 km. Dukungan infrastruktur jalan dan jembatan tersebut bertujuan untuk memperlancar konektivitas Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Labuan Bajo sekaligus dalam rangka persiapan ASEAN Summit pada Februari 2023.

Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTT, Agustinus Juknianto mengatakan, selain pembangunan dan peningkatan Jalan Labuan Bajo-Tana Mori juga dilakukan penanganan lereng di atas lima meter menggunakan selimut pelindung erosi dengan vegetasi jenis Legume Cover Crops (LCC). Diharapkan setelah ruas jalan ini terhubung, nantinya jarak dari Labuan Bajo menuju Tana Mori dapat ditempuh hanya dalam waktu sekitar satu jam. Di samping itu, agar aksesibilitas ke destinasi wisata di Labuan Bajo mempunyai banyak pilihan jalur transportasi. Pemerintah bahkan berencana menyulap Labuan Bajo layaknya Bali, yakni dengan membangun jalan tol.

Tidak hanya demi menyambut ASEAN Summit 2023, Labuan Bajo juga diketahui tengah dipersiapkan untuk menjadi salah satu tempat penyelenggaraan Side Events G20 tahun ini. Hal ini sebagai pendukung pelaksanaan kegiatan Presidensi G20 Indonesia bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, yang akan dimulai pada Juni 2022. Mengutip laman Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), terdapat 121 side events yang akan berlangsung di 20 kota di Indonesia dari Desember 2021 sampai Oktober 2022.

Nyata, bahwa uang rakyat yang banyak digunakan untuk pembangunan di NTT, khususnya Labuan Bajo, tidak ditujukan untuk perbaikan kehidupan rakyat. Pembangunan yang sekarang sedang digenjot, hanyalah untuk melayani event Internasional yang belum tentu ada keuntungannya bagi masyarakat NTT. Mereka akan tetap dengan gulungan masalah yang tak kunjung selesai.

Dari sini kita bisa melihat, bahwa pragmatisme politik adalah suatu hal berbahaya ketika menjadi arah pandang dalam menyelesaikan suatu persoalan. Hal ini karena pragmatisme tidak akan mampu mengubah realitas, perubahan yang diciptakan hanya berupa upaya tambal sulam yang tidak jelas ujung pangkalnya.

Kondisi ini juga menunjukan bahwa agar tercapai perubahan yang revolusioner menuju keadaan yang lebih baik, mengharuskan adanya politik yang berbasis ideologi. Karena dengan sebuah ideologi, suatu gerakan perubahan menetapkan metodenya berdasarkan pemikiran yang muncul dari proses penginderaan, yang disertai aktivitas untuk meraih tujuan tertentu, demi hasil terbaik. Metode revolusioner ini meniscayakan studi menyeluruh tentang keadaan masyarakat, sehingga semua problem bisa terindra dengan detail dan bisa ditemukan simpul permasalahannya. Sementara ideologi yang benar untuk mendapatkan kebangkitan umat yang benar, hanyalah ideologi Islam.

Maka ironi seperti yang terjadi di Labuan Bajo, hanya akan selesai jika kita mau berkiprah politis dalam bingkai ideologi Islam. Yang dengan Ideologi Islam, nyata telah terbukti sejarah, mampu mengangkat bangsa Arab bahkan umat manusia dunia, keluar dari masa jahiliyah menuju masa berperadaban tinggi selama 3,5 abad. Tidakkah kaum muslimin rindu kehadirannya kembali? Wallahu a’lam bi ash showab.