Oleh: Rey Fitriyani Hampir dua tahun pandemi membersamai umat manusia tapi kemunculannya tidak pernah selesai bahkan semakin menunjukkan pen...
Oleh: Rey Fitriyani
Hampir dua tahun pandemi membersamai umat manusia tapi kemunculannya tidak pernah selesai bahkan semakin menunjukkan peningkatan. Dilansir berita dari detik.com temuan ilmuwan Siprus yang mengklaim 'Deltacron' adalah varian baru Corona gabungan Delta dan Omicron. Saat banyak negara diserang lonjakan kasus Omicron, tentunya kabar penemuan 'Deltacron' ini makin membuat khawatir.
Sebenarnya, ini bukan kali pertama muncul rumor soal kombinasi varian Delta dan Omicron. Beberapa waktu lalu, istilah 'Delmicron' juga sempat bikin geger. Diklaim sebagai kombinasi varian Delta dan Omicron, namun hingga kini tidak ada dokumentasi ilmiah yang menguatkan keberadaannya.
Menjawab kemungkinan adanya varian baru Corona gabungan Delta dan Omicron yang disebut 'Deltacron' pemerintah memutuskan pemberian vaksinasi dosis ketiga atau vaksin booster dimulai 12 Januari 2021. Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmidzi, mengatakan vaksin penguat bisa diberikan kepada semua lansia tanpa melihat kriteria cakupan vaksinasi daerah tersebut. Sementara vaksin booster bagi masyarakat rentan nonlansia baru bisa digelar di wilayah dengan capaian vaksinasi dosis pertama minimal 70 persen dari total populasi dan dosis pertama untuk warga lansia minimal 50 persen.
Nadia menyebut, dari data Kementerian Kesehatan per 11 Januari 2022, ada 273 kabupaten/kota yang memenuhi syarat itu. "Tidak ada kick off nasional, kami serahkan pelaksanaan vaksinasi booster ke daerah masing-masing," ujar Nadia saat dihubungi Tempo, Selasa malam, 11 Januari 2022.
Dengan adanya pemberian vaksin booster apakah dapat menjamin penghentian sebaran penularan virus corona? Karena jika kita perhatikan beragam varian baru yang kini menyebar dari berbagai negara diakibatkan terjadi pelonggaran-pelonggaran seperti di sektor pariwisata yang hampir di seluruh kota telah buka 100%. Mulai ada gelaran konser musik, seremonial pernikahan, hingga pilkada yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Pembelajaran tatap muka (PTM) yang telah dinanti-nantikan anak sekolah sudah mulai dilaksanakan, yang tidak menutup kemungkinan justru kembali berisiko tinggi penularan virus. Karena hulunya sangat longgar, yaitu mobilitas masyarakat.
Menurut pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai, pemerintah seharusnya melarang masyarakat untuk melakukan perjalanan ke luar negeri. Terutama, setelah ditemukannya virus corona varian B.1.1.529 atau Omicron di Tanah Air. Selain itu Trubus juga mengkritisi pola komunikasi pemerintah terkait masuknya varian Omicron saat ini. Dalam pandangannya, komunikasi pemerintah tidak menunjukan permintaan pada masyarakat untuk waspada terhadap penyebaran varian Omicron.
“Kalau kita negara hukum ya tidak ada lagi imbauan. Harusnya semua (perjalanan ke luar negeri) dilarang sementara waktu sampai situasi kondusif, idealnya ditutup tidak ada perjalanan ke luar negeri.” ucap Trubus pada Kompas.com, Jumat (17/12/2021).
Diketahui Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengumumkan kasus pertama virus corona varian Omicron telah masuk ke Indonesia terdeteksi pada petugas kebersihan Wisma Atlet. Mulanya tiga petugas kebersihan di testing pada Rabu (8/12/2021) dan hasil ketiganya positif Covid-19. Dua hari berselang, Jumat (10/12/2021) hasil tes tersebut dikirim ke Balitbangkes untuk diteliti lebih lanjut. Hasilnya keluar Rabu (15/12/2021) dan menunjukan dari tiga orang tersebut satu diantaranya terpapar virus corona varian Omicron. Budi menjelaskan bahwa ketiga pasien itu telah menjalani karantina di Wisma Atlet dan telah dinyatakan berstatus negatif Covid-19.
Sudah sangat jelas penularan Covid-19 melalui aktivitas manusia. Kalau manusia dekat, berkerumun, dan berpindah di saat bersamaan, maka bisa terjadi. Harusnya kita bisa mengantisipasinya dengan cara menjaga aktivitas kita baik pergerakan domestik, maupun memonitor pergerakan dari dan ke luar negeri. Tetapi jika penjagaan aktivitas hanya dilakukan oleh per individu sudah pasti hal yang mustahil. Seharusnya ada peran negara dalam membuat kebijakan penghentian perjalanan luar negeri untuk mencegak masuknya varian baru.
Namun, sungguh sayang, negara kita berideologikan kapitalisme yaitu aturan yang menguntungkan para capital (pemilik modal/kekuasaan) jadi fokus kerja ideologi ini bukanlah nyawa manusia, melainkan kepentingan korporasi besar. Hal ini ditunjukkan saat pemerintah tidak menutup pintu masuk dan keluar negeri. Saking mengejar apa yang disebut pemulihan ekonomi pascapandemi, pemerintah malah menggenjot sektor pariwisata dengan membiarkan wisatawan asing masuk dengan mudah, lalu kran bagi masuknya tenaga kerja asing pun tetap dibuka. Dengan adanya kelongaran ini yang ada justru usia pandemi akan makin panjang dan tingkat kerusakan akibat pandemi akan makin besar di Tanah Air.
Ini berbeda dengan sistem Islam, dalam Islam para pemimpin wajib mengurusi dan memperhatikan kebutuhan rakyat, termasuk kesehatan. Pada masa pandemi, selain melakukan karantina total dan memenuhi kebutuhan pokok rakyat, pemimpin juga akan memperhatikan aspek transportasi. Hal ini mengingat penularan wabah bisa meningkat seiring meningkatnya mobilitas manusia. Dalam sejarah, saat terjadi wabah pada masa Khalifah Umar bin Khaththab, beliau langsung menerapkan karantina total. Beliau tidak mengizinkan masyarakat melakukan perjalanan masuk atau keluar daerah wabah. Pun penanganan wabah melibatkan antara lain sektor pendidikan yang bertanggung jawab untuk menyiapkan tenaga ahli siap pakai, pusat-pusat pelayanan kesehatan sebagai langkah preventif terjadinya lonjakan kasus yang membutuhkan ruang perawatan lebih dari biasanya, serta pusat-pusat riset dalam menciptakan inovasi dan teknologi yang canggih khususnya dalam bidang Kesehatan.
Yang tidak kalah pentingnya dalam menghadapi wabah adalah persiapan dana dalam menghadapi bencana semisal wabah, gempa bumi, banjir, bahkan dalam kondisi yang sulit diprediksi sekalipun. Dalam sistem Khilafah, APBN negara Islam bersifat khas. Perencanaan anggaran kebutuhan untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat dalam APBN Khilafah dilakukan secara harian sebagaimana pemenuhan kebutuhan manusia yang juga bersifat harian. Sumber-sumber pemasukan APBN yang tersimpan di Baitulmal berasal dari pemasukan tetap yakni fai’, ghanimah, anfal, kharaj, dan jizyah. Sedangkan pemasukan dari hak milik umum dengan berbagai macam bentuknya, pemasukan dari hak milik negara yakni usyur, khumus, rikaz, dan tambang.
Dalam kitab Nizhamul Iqtishady karya Syekh Taqiyuddin an-Nabhani dijelaskan bahwa salah satu kaidah pengeluaran harta Baitulmal adalah hak pembelanjaannya karena adanya unsur keterpaksaan seperti bencana tidak terkecuali saat terjadi wabah. Pembelanjaan untuk memenuhi kebutuhan rakyat di masa seperti ini tidak ditentukan berdasarkan adanya harta. Jika harta di Baitulmal ada, wajib dikeluarkan saat itu juga. Apabila harta tersebut tidak ada, wajib dikumpulkan dari kaum muslimin, lalu harta itu diletakkan di Baitulmal untuk disalurkan. Apabila dikhawatirkan terjadi penderitaan karena penundaan pembelanjaan, negara wajib meminjam harta yang paten dulu, lalu meletakkannya di Baitulmal untuk disalurkan. Utang dari harta paten tersebut akan dibayar dari harta yang dikumpulkan dari kaum muslimin. Inilah gambaran Khilafah dalam menyelesaikan pandemi, dengan demikian selayaknya kaum muslimin berjuang menegakkan Khilafah agar umat manusia kembali dalam kehidupan normalnya, yaitu tanpa virus dan hidup sesuai tuntunan Allah Swt.. Wallahualam
COMMENTS