kenaikan harga komoditas
Oleh : Ina Ariani | Pemerhati Kebijakan Publik dan Sosial
Indonesia dengan kekayaan alam yang berlimpah ruah, tapi rakyat nya menderita. Seharusnya rakyat menerima kado istimewa di pergantian tahun baru. Namun faktanya menerima kekecewaan yang tak berujung, rakyat menerima kado pahit diawal tahun 2022, dengan naiknya harga komoditas di hampir semua barang pokok naik 100%.
Harga minyak goreng, cabai, hingga telur terus mengalami peningkatan menjelang akhir tahun. Ketiga komoditas bahan pokok ini diperkirakan akan terus merangkak naik hingga Januari 2022 mendatang. Namun masyarakat diminta untuk tidak terlalu khawatir karena harga-harga pangan tersebut akan kembali turun pada kuartal I-2022 (Liputan6.com).
Peneliti Core Indonesia, Dwi Andreas mengatakan saat ini harga-harga komoditas tersebut telah melewati batas harga psikologis. Harga cabai di tingkat konsumen telah tembus Rp 100.000 per kilogram. Harga minyak goreng curah sudah lebih dari Rp 18.000 per kilogram dan harga telur yang mencapai Rp 30.000 per kilogram.
"Kenaikan ini sudah melewati batas psikologis tapi ini tidak perlu dikhawatirkan," kata Andreas dalam Refleksi Ekonomi Akhir Tahun 2021, Jakarta, Rabu (29/12).
Andreas menjelaskan kenaikan harga cabai ini dipicu fenomena alam la nina yang membuat para petani banyak yang gagal panen. Sementara permintaan di akhir tahun selalu tinggi, sehingga hukum ekonomi berlaku.
Dia menilai puncak kenaikan harga cabai akan berakhir di bulan Januari. Kemudian di bulan Februari mulai akan turun dan harga cabai akan berangsur turun kembali.
"Mulai akhir Januari petani akan mulai panen, jadi pada bulan Februari harga mulai turun," kata dia.
Begitu juga dengan harga minyak goreng, kenaikan harga minyak ini terjadi karena meningkatnya permintaan kelapa sawit yang besar dari luar negeri. Ini pun menyebabkan para pelaku usaha memanfaatkan kenaikan harga komoditas untuk meraup keuntungan.
Bukankah harga komoditas naik rutin setiap tahunnya dan sudah menjadi langganan, hal ini bukan hanya pertama kali menjelang Natal dan Tahun Baru saja. Tapi menjelang Ramadhan dan Syawal pun sama mengalami kenaikan. Dengan alasan tingginya permintaan, ini artinya sistem benar-benar gagal antisipasi.
Setiap kenaikan harga di tengah kondisi ekonomi sulit akan berdampak menurunnya kesejahteraan apalagi saat kondisi Kesehatan di masa pandemic maka akan semakin memperburuk keadaan rakyat.
Kondisi ini menunjukkan pemerintah tidak punya pegangan pasti dalam menjalankan roda kepemimpinan. Alih-alih menjadikan kepentingan rakyat sebagai hal yang utama, namun paradigma kapitalis sekuler yang mendasari penyelenggaraan pemerintahan, membuat fungsi kepemimpinan bergeser dari fungsi yang seharusnya.
Mengapa pemerintah tidak mampu mengantisipasi padahal kondisi ini berulang? Kerena tiadanya kesungguhan mensejahterakan rakyat dan menghilangkan kesulitan mereka.
Sistem Kapitalis Gagal Antisipasi
Jika kita perhatikan secara garis besar, harga kebutuhan pokok di pasaran dipengaruhi tiga faktor. Pertama, tingkat permintaan (demand-side). Kedua, ketersediaan stok baik dari produksi domestik maupun impor (supply-side). Ketiga, kelancaran distribusi hingga ke retail. Ketiga faktor ini tidak terlepas dari konsep tata kelola perekonomian.
Seperti yang kita ketahui bahwa sistem perekonomian saat ini bercorak pada kapitalisme liberal. Sistem ini menjadikan peran negara mandul dan tunduk di bawah kuasa para korporasi. Maka dalam hal ini, korporasi panganlah, yaitu para mafia pangan dan kartel (spekulan) yang sesungguhnya berkuasa mulai dari kepemilikan lahan, penguasaan rantai produksi distribusi, distribusi barang, hingga kendali harga pangan, semuanya dikuasai korporasi.
Hal ini pun diakui oleh kepala Badan Ketahan Pangan Kementrian Pertanian (BKP Kementan) menyatakan bahwa sulit bagi pemerintah menstabilkan harga. Sebab, pemerintah tidak dapat menguasai 100% produksi pangan. Maka, menjadi wajar jika problem teknis yang ditimbulkan dari pemenuhan kebutuhan pokok, seperti gangguan cuaca, ketersediaan stok barang terhadap permintaan (demand-side) dan penawaran (supply-side), hinga distribusi tidak terselesaikan.
Akhirnya nasib rakyat kian hari kian memburuk. Dalam sistem ini (Kapitalisme Sekularisme Liberalisme) semua serba buram sehingga nasib rakyat kian suram, para pemilik modal lah yang berkuasa, mereka juga bebas, siapa yang kuat dia yang bertahan. Ditambah lagi dengan kebijakan yang tidak prorakyat, tapi propengusaha. Lengkap sudah penderitaan rakyat. Seperti kata pepatah, sudah jatuh tertimpa tangga pula.
Sistem Islam selalu terdepan atasi masalah
Islam adalah agama yang komprehenship (Kaffah). Islam tidak hanya mengatur urusan ibadah saja, tetapi juga mengatur urusan politik, sosial dan budaya juga ekonomi. Salah satu elemen penting dalam kehidupan manusia adalah bidang ekonomi, meski ekonomi bukan tujuan hidup, namun ekonomi menjadi sangat penting dalam mendukung sukses dan lancarnya seseorang menjalani proses kehidupan menuju pengabdian dan penghambaan kepada Allah SWT.
Jadi harapannya hanya ada pada Islam. Islamlah yang mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada rakyat. Bukan hanya umbar janji kesejahteraan, tetapi nyata dapat dinikmati rakyatnya. Tak ada kepentingan yang menempel dalam kekuasaan Islam selain mengharap keridhaan dari Allah SWT. Karena dalam Islam, kepemimpinan adalah alat penegak hukum-hukum Allah SWT, yang amanahnya akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak.
Dengan melaksanakan hukum-hukum Allah secara kaaffah, maka kesejahteraan dan keadilan di tengah umat akan terwujud. Karena, hukum-hukum Allah SWT ini memberi solusi komprehensif atas seluruh problem manusia, termasuk urusan jaminan pangan dan jaminan berusaha bagi rakyatnya, perorangan.
Oleh karena itu, semua hal yang menghambat terjaminnya kebutuhan pangan dan jaminan berusaha, seperti proses produksi, rantai pasok, atau distribusi pangan, termasuk munculnya fluktuasi harga yang memberatkan, akan diselesaikan secara mengakar. Yakni, melalui strategi politik ekonomi, termasuk perdagangan, industri, dan pertanian yang menjamin kemandirian dan kedaulatan.
Walaupun muncul peluang bagi pihak-pihak yang mencari keuntungan di atas penderitaan rakyat maka akan ditutup rapat-rapat. Pengurusan urusan umat berjalan demikian sempurna sehingga umat bisa merasakan hidup sejahtera dan penuh berkah di bawah naungannya. Sebagaimana firman Allah SWT,
وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰٓى اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكٰتٍ مِّنَ السَّمَاۤءِ وَالْاَرْضِ وَلٰكِنْ كَذَّبُوْا فَاَخَذْنٰهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ
“Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami siksa mereka sesuai dengan apa yang meraka perbuat." (QS. Al A'raf : 96)
Demikianlah siksa yang dijatuhkan Allah atas mereka yang durhaka, dan sekiranya penduduk negeri yang Kami kisahkan keadaan mereka atau selain mereka beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasul dan bertakwa, yakni melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah, yaitu pintu-pintu kebaikan dari segala penjuru; langit dan bumi, berupa hujan, tanaman, buahbuahan, binatang ternak, rezeki, rasa aman, dan keselamatan dari segala macam bencana, serta kesejahteraan lahir dan batin lainnya, tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat dan rasul-rasul Kami, maka Kami siksa mereka disebabkan kekufuran dan kemaksiatan yang terus menerus mereka kerjakan. Ketaatan akan membawa nikmat dan keberkahan, sebaliknya, kekufuran mendatangkan laknat dan kesengsaraan.
Wallahu a'lam bishshawab***
COMMENTS