utang bulog
Oleh : Nasiroh
Perum Bulog kembali mengambil utang pada 2022 jika mendapatkan penugasan dari pemerintah. Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso membeberkan bahwa total utang pokok yang dimiliki Bulog saat ini mencapai Rp 13 triliun. Utang tersebut digunakan untuk belanja penyediaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebesar 1 juta ton.
Lebih lanjut Budi Waseso juga menjelaskan bahwa utang dan bunga tersebut makin menggunung karena pemerintah belum membayar utang ke Bulog sebesar Rp 4,5 triliun. Utang tersebut berkaitan dengan penyediaan bantuan beras PPKM dan bansos rastra. (Kumparanbisnis 29/12)
Ia mengatakan beras CBP sebagai salah satu bentuk penugasan negara harus segera dibayarkan. Apabila tidak, maka Bulog akan merugi dan bunganya akan semakin membengkak.
Namun demikian, beras tersebut baru akan dibayarkan pemerintah ketika sudah tersalurkan kepada masyarakat. Padahal, menurutnya seharusnya pemerintah membayar pengadaan beras tersebut sesegera mungkin.
Mantan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) tersebut berharap agar ada kepastian dari pemerintah terkait kebutuhan beras CBP setiap tahunnya.
Gali lubang, tutup lubang. Pinjam uang, bayar utang. Begitu kehidupan berputar. Namun, berbeda jika utang dengan bunga atau riba. Bagi yang telah terjerat utang, bisa jadi gali lubang tutup lubang tidak terjadi. Justru, gali lubang akan terjebur sendiri alias terjerat utang dan tidak mampu melunasi. ini hanya terjadi di sistem kapitalis, yang semua diukur dengan materi. Termasuk di dalamnya pelayanan kebutuhan pokok terhadap rakyat. Jika tedensi pelayanan adalah untung rugi, maka jangan harap pelayanan sepenuhnya terhadap rakyat akan bisa tercapai. Alih-alih melayani, justru akan membebani kehidupan rakyat.
Dalam pandangan Islam, aktivitas utang piutang adalah sesuatu yang diperbolehkan dengan catatan tidak ada bunga. Sayangnya, hal tersebut sulit terwujud di tengah-tengah gaya hidup kapitalis sekarang ini. Untuk Indonesia sendiri, hutang sejatinya bisa terblack list dari deretan solusi masalah apabila ekonomi politik (sistem ekonomi) yang meliputi kepemilikan, pengelolaan, dan distribusi dijalankan sebagaimana tuntunan Islam.
Kepemilikan umum seperti sumber daya alam yang membutuhkan proses pengolahan, maka negara adalah satu satunya pihak yang berhak mengelolanya untuk kepentingan rakyat tanpa campur tangan asing/swasta sedikitpun. Dengan langkah ini, doktrin ekonomi neolib bahwa Indonesia tidak mampu berdikari tanpa hutang dipastikan dapat terpatahkan.
Namun perlu digarisbawahi, bahwa langkah besar ini hanya bisa diambil ketika Indonesia berani berlepas diri dari jerat kapitalisme dan menjadikan Islam sebagai asas/ideologi dalam berkehidupan, termasuk dalam mengatur urusan bernegara. Maka hanya dengan sistem islam, tak hanya kepemilikan umum yang dikelola dengan benar sebagaimana tuntunan syara’, namun juga pos kepemilikan negara yang berasal dari zakat, kharaj, fa’i, ghanimah dll.
Adapun terkait pendistribusian harta/alokasi anggaran, selain pos zakat, maka otoritas tersebut sepenuhnya ada di tangan Khalifah menurut pandangan dan hasil ijtihadnya dalam berbagai urusan negara dan rakyat. Seperti halnya menciptakan keseimbangan finansial di tengah masyarakat, upaya pemenuhan kebutuhan pokok (sandang, pangan, papan) dan kebutuhan dasar (kesehatan, pendidikan, keamanan) masyarakat, hingga menjaga stabilitas domestik dikala terjadi bencana alam/pun pandemi.
Dari sini jelaslah betapa pentingnya mengajak umat untuk kembali ke pangkuan Islam, mendakwahkan Islam dan bersama sama mengupayakan tegaknya hukum Islam secara kaffah. Karena selain mampu mewujudkan kekuatan politik yang disegani dan ekonomi yang berdikari, penerapan Islam kaffah (khilafah) merupakan kewajiban, yang dengannya sebagian besar syariah Islam di bidang pendidikan, ekonomi, sosial, pemerintahan, hukum/peradilan bisa terlaksana dengan sempurna.
Wallahua’lam bishawab.
COMMENTS