bisnis pcr covid
Oleh : Nurfia (Aktivis Dakwah Kampus)
Tes PCR pada masa pandemi merupakan hajat hidup orang banyak. Negara harusnya mampu mengaturnya, termasuk tarif. Tarif PCR baru diatur oleh Negara setelah pandemi berjalan hampir dua tahun. Ibarat pahlawan kesiangan, negara baru hadir setelah rakyat berteriak-teriak. Seharusnya Negara menyediakan Tes PCR gratis untuk rakyat yang membutuhkan, apalagi rakyat tidak mampu. Bukan malah di kapitalisasi. Fatalnya, penurunan tarif PCR untuk kebutuhan mobilitas mencerminkan bahwa kebijakan ini tidak berlandaskan asas kesehatan masyarakat, melainkan pemulihan ekonomi.
Dilansir dari KumparanBisnis Para pengusaha yang bergerak di bidang kesehatan menilai, harga eceran tertinggi (HET) tes usap Polymerase Chain Reaction (PCR) yang ditetapkan pemerintah Rp 275.000 (Jawa-Bali) dan Rp 300.000 (luar Jawa-Bali) cukup memberatkan pelaku usaha kesehatan.
Para pengusaha di bidang kesehatan meminta kepada pemerintah agar dilibatkan dalam penentuan harga tes usap PCR, untuk keberlangsungan layanan kesehatan di saat pandemi COVID-19.
Tarif tes PCR berubah sepanjang pandemi terjadi. Bahkan, dalam satu bulan terakhir, perubahan tarif terjadi berulang kali. Pada awal pandemi muncul, harga PCR belum dikontrol pemerintah sehingga harganya sangat tinggi, bahkan mencapai Rp2,5 juta.
Oktober 2020, pemerintah baru mengontrol harga PCR menjadi Rp900 ribu. Sepuluh bulan kemudian, harga PCR kembali turun menjadi Rp495 ribu–Rp525 ribu akibat kritikan masyarakat yang membandingkan biaya di Indonesia dengan di India.
Kritik mengemuka lantaran selain harga tes PCR masih di atas rata-rata kemampuan warga, kebijakan terasa tidak adil karena syarat ini berlaku saat angka penyebaran kasus Covid-19 rendah. Juga karena hanya berlaku untuk penumpang pesawat, tidak untuk moda transportasi lainnya, seperti bus dan kereta. Padahal, waktu tempuh jalur udara jauh lebih cepat daripada jalur laut dan darat.
Menyikapi persoalan tersebut, pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah juga memberikan kritikannya bahwa kebijakan yang berubah-ubah tidak tentu arah menimbulkan hipotesis bahwa kebijakan yang ada bukanlah untuk kepentingan publik, tetapi bisnis, cuan, untung, ataupun popularitas sebagian pihak yang berkuasa.
Berdasarkan hasil penelusuran, dari seluruh rangkaian perubahan tarif pemeriksaan PCR sejak awal hingga akhir, tercatat setidaknya lebih dari Rp23 triliun uang berputar dalam bisnis tersebut.
Kapitalisasi Tes PCR, Bisnis Yang Menggiurkan
Memang, bukan hal yang mengejutkan jika setiap kebijakan dalam sistem kapitalisme hari ini berorientasi pada keuntungan bagi para pemilik modal besar (kapitalis). Namun, hegemoni para kapitalis makin kuat saat mereka berperan sebagai penguasa sekaligus pengusaha di negeri ini. Jika pemerintah berorientasi public health, harusnya mereka menurunkan harga ketika gelombang kedua melanda sehingga warga tidak kesulitan mendapatkan hak atas kesehatannya.
Terlebih tes PCR pada masa pandemi ini terkategori hajat hidup orang banyak. Jika demikian, seharusnya negara mengaturnya (termasuk tarif), bahkan menyediakan gratis untuk rakyat yang membutuhkannya.
Dalam UUD 1945 Pasal 33 Ayat 2 termaktub bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai negara hajat hidup orang banyak dikuasai negara. Nyatanya, pemerintah sendiri yang menyalahi UUD ’45 tersebut.
Kapitalisasi tes PCR tak lepas dari keterlibatan swasta. Keterlibatan swasta dalam pengelolaan negara inilah yang mengantarkan mereka dalam pembuatan kebijakan publik secara legal. Terlebih tidak kita pungkiri, dalam sistem demokrasi, peran swasta, yaitu para pengusaha, sangat penting dalam mengantarkan para penguasa ke tampuk kekuasaannya.
Oleh karenanya, wajar jika kepentingan penguasa dan pengusaha berkelindan dalam kebijakan publik di tengah masyarakat. Satu hal yang tidak terelakkan pula ketika tujuan pihak swasta adalah mencari keuntungan.
Faktanya lagi, keberadaan swasta ini justru memutilasi peran pemerintah. Pemerintah tidak lagi menjadi pelayan dan pengayom masyarakat. Sebaliknya, mereka justru menjadi pelayan para pengusaha atau pemilik modal besar.
Terbukti, selama hampir dua tahun masa pandemi, semua harga terkendalikan oleh pihak swasta. Setelah rakyat berteriak, Presiden baru bersuara meminta pihak-pihak terkait menurunkan harga.
Begitu pula Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), baru melakukan evaluasi harga tes PCR secara berkala untuk memastikan tarif tersebut tidak merugikan masyarakat.
Apakah pemerintah tidak tahu atau tutup mata tentang harga dasar PCR sehingga tidak mampu menetapkan harga dalam kondisi darurat pandemi sejak awal? Sungguh nyata kejamnya kapitalisme dunia. Negara justru menjadi pembunuh rakyatnya sendiri.
Perlu kita ketahui bahwa pemerintah dalam sistem kapitalisme hanya bertindak sebagai fasilitator, bukan penanggung jawab penuh setiap urusan rakyat. Para pejabat negaranya melakukan hal yang sama seperti dilakukan pucuk pimpinannya, yaitu hanya mampu mengimbau agar HET tes PCR dihargai semurah mungkin agar terjangkau. Mereka tidak memberi solusi yang benar-benar menyelesaikan berbagai masalah yang timbul di tengah pandemi.
Kapitalisasi di sektor kesehatan telah berlangsung lama di negeri ini. Sebelum pandemi pun aroma bisnis dalam bidang kesehatan begitu kentara. Apalagi kini HET tes PCR menjadi jalan bagi kapitalis mengeksploitasi hajat dasar publik yakni kesehatan.
Rakyat kembali harus menerima kenyataan pahit ini. Kepemimpinan kapitalistik selalu berlepas tangan atasi masalah yang terjadi. Kesejahteraan rakyat saja hanya isapan jempol. Memakmurkan negara bagai jauh panggang dari api. Mampu menjamin kesehatan rakyat, mustahil hal itu terjadi.
Islam Mengutamakan Kesehatan Rakyat
Dalam Islam, para pemimpin wajib mengurusi dan memperhatikan kebutuhan rakyat, termasuk kesehatan. Pada masa pandemi, selain melakukan karantina total dan memenuhi kebutuhan pokok rakyat, pemimpin juga akan memperhatikan aspek lainnya. Hal ini mengingat penularan wabah bisa meningkat seiring meningkatnya mobilitas penduduk.
Sistem Islam memberikan pelayanan kesehatan gratis dan berkualitas bagi masyarakat. Tidak sedikit pun membebani rakyat dengan membayar kebutuhan layanan kesehatan. Seperti yang pernah dilakukan Rasulullah saw. dalam menjamin kesehatan rakyatnya dengan mengirimkan dokter kepada rakyat yang sakit tanpa memungut biaya dari rakyatnya sendiri.
Meski gratis, pelayanannya tetap tidak asal-asalan, memberikan layanan yang prima. Hal ini menjadi kewajiban bagi negara untuk menjamin kebutuhan rakyat atas kesehatan. Tidak mengalihkan tanggung jawab tersebut kepada swasta.
Rasulullah saw. bersabda, “Tidak boleh menimbulkan bahaya bagi diri sendiri maupun bahaya bagi orang lain di dalam Islam.” (HR Ibnu Majah dan Ahmad).
Hadis ini menunjukkan negara bertanggung jawab penuh menghilangkan bahaya yang dapat mengancam rakyat. Tidak mempertaruhkan keselamatan jiwa rakyat dengan memberikan kesempatan pihak tertentu mengambil untung materi atasnya.
Keberadaan layanan tes PCR jika saat ini menjadi penting dan dibutuhkan rakyat, seharusnya negara menggratiskannya. Padahal, penguasa melalui para pejabat terkait telah berkoar-koar di tengah publik bahwa memiliki program pemulihan ekonomi. Salah satunya siap menggelontorkan dana selama pandemi untuk kebutuhan rakyat. Mengapa tes PCR dikomersialkan? Mengapa tidak digratiskan dan justru menyulitkan rakyat?
Dalam Islam, Khilafah akan menyediakan dana yang dapat diambil dari Baitulmal atau pajak darurat dari orang kaya sebagai dana untuk menjamin kebutuhan rakyat dalam bidang kesehatan. Sektor kesehatan tidak menjadi lahan bancakan. Khalifah memahami bahwa setiap nyawa manusia begitu sangat berarti di hadapan Allah Swt.
Rasulullah saw. bersabda, “Hilangnya dunia lebih ringan bagi Allah dibandingnya terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak.” (HR An-Nasai dan Tirmidzi).
Penguasa dalam sistem demokrasi kapitalistik saat ini tidak peduli dengan hilangnya nyawa manusia. Hal ini menyadarkan kita betapa buruknya pengurusan penguasa terhadap rakyatnya. Tentu kita akan terus mengupayakan penerapan Islam di setiap negeri muslim lewat tegaknya Khilafah karena ini satu-satunya institusi yang mampu menjamin kesehatan dan kesejahteraan bagi rakyatnya.
Wallah alam bi ash-shawab
COMMENTS