fasilitas umum
Oleh : Fathimah A. S.
Kembali muncul kabar mengejutkan terkait aset negeri ini. Pasalnya, PT Angkasa Pura II (Persero) selaku pemilik Bandara Kualanamu telah meneken kerja sama dengan GMR Airport Consortium, yaitu gabungan GMR Group asal India dan Aéroports de Paris Group (ADP) asal Prancis. Kerja sama ini terkait pengelolaan bandara dengan skema kemitraan strategis berjangka waktu 25 tahun dan semua biaya pembangunan ditanggung dengan sistem build of take (BOT). Baru setelah 25 tahun, bandara yang terletak di Sumatera Utara ini akan dikembalikan kepada Angkasa Pura II (kumparan.com, 26/11/2021).
Sementara itu, pemerintah berdalih mendapat untung dengan masuknya investor asing dalam pengelolaan aset publik bandara tersebut. Menurut Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga, Angkasa Pura II akan mendapatkan keuntungan yaitu dana sebesar Rp1,58 triliun dari GMR dan akan ada pembangunan dan pengembangan Kualanamu sebesar Rp 56 triliun dengan tahap pertama akan diberikan sebesar Rp 3 triliun. "Ini namanya AP tidak perlu mengeluarkan uang sebesar Rp58 triliun untuk pengembangan Kualanamu tapi ditanggung oleh partnernya," ujar Arya (merdeka.com, 26/11/2021).
Hal ini semakin menunjukkan bahwa pemerintah tidak mempertimbangkan kemaslahatan publik dalam meneken kontrak dengan swasta. Berkaca pada kasus-kasus sebelumnya, masuknya swasta dalam penguasaan aset publik nyatanya justru memberi dampak negatif pada rakyat. Ini merupakan paradigma khas kapitalisme, yang fokusnya adalah kacamata komersial, yaitu mencari keuntungan sebesar-besarnya. Negara hanya berperan sebagai regulator dan menyisihkan perannya sebagai pengelola sehingga pengelolaan aset publik diserahkan pada permintaan dan penawaran pasar. Hal ini berlaku pada seluruh fasilitas publik, termasuk tata kelola transportasi penerbangan. Sehingga wajar, mulai hulu hingga hilir penerbangan di negeri ini cenderung berprinsip "untung dan rugi". Kran kerja sama dengan swasta dibuka selebar-lebarnya. Akibatnya, swasta-lah yang menjadi pengendali penerbangan dalam negeri. Mulai dari pesawatnya, bahan bakarnya, sampai infrastrukturnya yaitu bandara, semua dalam cengkeraman swasta. Negara baru bisa menjadi pemilik sah setelah menunggu sekian tahun lamanya.
Padahal, membuka kran kerja sama dengan swasta justru merupakan model penjajahan gaya baru. Bandara yang sebelumnya adalah milik umum, setelah dibangun dengan model kerjasama dengan swasta, menjadi hilang statusnya sebagai fasilitas umum dan berubah menjadi fasilitas dengan jasa komersial. Dampak yang dirasakan rakyat adalah mahalnya biaya pengguna jasa fasilitas bandara, sehingga yang dapat menikmati fasilitas terbaik hanyalah kalangan elit. Hal ini tentu bertentangan dengan keinginan rakyat dan dari sini nampak jelas keberpihakan negara pada rakyat hanya di bibir saja. Negara lebih mementingkan swasta dan rela mengabaikan kemaslahatan publik.
Demikianlah paradigma khas sistem ekonomi kapitalisme yang menyandarkan petumbuhan ekonomi pada utang dan investasi swasta. Padahal ini adalah pintu penjajahan yang semakin mengikis eksistensi negara. Sampai-sampai negara tak mampu melihat potensi besar sumber daya alam di negeri sendiri, yang apabila dimanfaatkan mampu mencukupi kebutuhan rakyat tanpa lagi bersandar pada utang dan investasi.
Hal ini tentu berbeda jauh dengan Islam. Negara dalam Islam bukanlah hanya sebagai regulator, akan tetapi sebagai pihak yang mengurusi rakyatnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW: “Imam (pemerintah) adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyatnya dan ia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap rakyatnya” (HR Bukhari Muslim).
Sehingga dalam memutuskan kebijakan, negara akan menjadikan rakyat sebagai prioritas utama. Pembangunan infrastruktur publik juga untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Termasuk dalam transportasi penerbangan, negara mengelolanya berdasarkan prinsip pelayanan, dan membuang jauh-jauh prinsip ala kapitalis yaitu untung-rugi. Transportasi penerbangan tidak boleh dikomersialkan, karena negara bertanggungjawab dalam memenuhi hajat publik yang aman, nyaman, tepat waktu, dan dilengkapi fasilitas penunjang yang memadai. Negara juga akan membangun infrastruktur penerbangan dengan teknologi yang mutakhir, mulai dari pesawat terbang, infrastruktur bandara, hingga teknologi telekomunikasi dan navigasi yang modern.
Negara juga tidak akan melakukan perjanjian-perjanjian yang merugikan rakyat dan menyebabkan hak-hak rakyat tidak dapat terpenuhi. Sehingga, negara tidak akan menyerahkan tanggungjawab penyediaan transportasi penerbangan ini kepada korporasi atau swasta. Tidak akan mengadopsi konsep pembangunan infrastruktur dengan kemitraan pemerintah dan swasta, atau perjanjian sejenisnya. Negara harus mandiri, sehingga tidak akan ada intervensi swasta atau negara lain dalam pengelolaan hajat hidup rakyat.
Pembangunan infrastruktur tentulah membutuhkan biaya besar, akan tetapi negara tidak akan bersandar pada utang dan investasi. Negara akan mengadopsi syariat Islam dalam pengelolaan kepemilikan atas aset, yaitu bertumpu pada Baitulmal, sehingga negara memiliki sumber pendanaan yang kuat dan stabil. Sumber daya alam, bahan tambang, hutan, laut, dsb, yang termasuk dalam pos kepemilikan umum akan dikelola negara dan hasilnya diberikan untuk kemaslahatan rakyat termasuk dalam berbagai jenis infrastruktur, salah satunya transportasi penerbangan. Migas yang menjadi sumber bahan bakar penerbangan juga akan dikelola oleh negara untuk mewujudkan transportasi udara yang murah bagi rakyat. Sehingga, negara sama sekali tidak akan membuka celah bagi swasta untuk menguasai aset-aset strategis.
Tata kelola transportasi penerbangan yang shahih hanya dapat terlaksana dalam sistem yang shahih pula. Sistem yang shahih dengan segala mindset-nya yang khas hanya dapat terwujud ketika sistem kehidupan yang diterapkan adalah Islam. Dan satu-satunya sistem yang mampu menerapkan Islam secara sempurna dalam seluruh aspek kehidupan adalah Khilafah. Sehingga, dengan kembali kepada penerapan Islam secara sempurna dalam bingkai Khilafah-lah, kesejahteraan dan berkah akan dapat dirasakan seluruh umat.
Wallahu A'lam Bi Shawwab
COMMENTS