Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Penghapusan Red List, Benarkah Sudah Aman?

Melandainya kasus Covid-19 di beberapa daerah memang hal yang patut disyukuri. Namun, benarkah situasi ini benar-benar aman untuk meminta penghapusan Indonesia dari daftar merah perjalanan? Hal tersebut, mengingat ancaman kasus Covid-19 masih mengintai dari negara lain.

Oleh: Ana Mujianah, S.Sos.I

Perkembangan Covid-19 yang diklaim mengalami penurunan kasus beberapa waktu terakhir, nampaknya tidak disia-siakan oleh pemerintah. Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi pun segera meminta kepada negara sahabat untuk mengeluarkan Indonesia dari daftar merah perjalanan (red list) mereka (CNBC, 26/9/2021).

Dicabutnya Indonesia dari daftar merah perjalanan (red list), berarti bahwa warga negara Indonesia bisa leluasa keluar masuk negara lain begitupun sebaliknya, Indonesia dinyatakan aman untuk dikunjungi warga negara asing di tengah situasi pandemi Covid-19.

Melandainya kasus Covid-19 di beberapa daerah memang hal yang patut disyukuri. Namun, benarkah situasi ini benar-benar aman untuk meminta penghapusan Indonesia dari daftar merah perjalanan? Hal tersebut, mengingat ancaman kasus Covid-19 masih mengintai dari negara lain.

Tak dimungkiri, tren penurunan kasus Covid-19 ini seakan menjadi angin segar bagi beberapa sektor usaha untuk mulai bergeliat kembali setelah masa pemberlakuan PPKM. Tak terkecuali sektor pariwisata. Hal itu sebagaimana disampaikan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, yang dilansir dari Bisnis.com, 24/9/2021, bahwa pariwisata Bali akan dibuka mulai Oktober 2021

Adanya penghapusan red list bagi Indonesia, besar kemungkinannya akan dimanfaatkan oleh para pelaku usaha termasuk sektor pariwisata untuk melunakkan syarat kunjungan bagi wisatawan mancanegara. Padahal, para wisatawan asing ini bisa saja menjadi pembawa virus Covid-19 varian baru. Maka, wajar jika kemudian publik bertanya, penghapusan red list ini benarkah sudah tepat.

Dalam penanganan pandemi Covid-19, pemerintah harus bijak saat mengambil keputusan karena nyawa rakyat adalah taruhannya. Menyoroti permintaan penghapusan red list, sejauh mana urgensinya dan kesiapan dalam negeri ketika itu diberlakukan.

Jika alasan penghapusan red list semata untuk meningkatkan perekonomian, maka pemerintah harus benar-benar mengkaji dengan detil dampaknya terhadap rakyat. Apakah peningkatan ekonomi tersebut dirasakan oleh seluruh rakyat secara langsung atau hanya mengakomodir kepentingan segelintir orang.

Adalah wajar jika banyak pihak yang khawatir. Alih-alih perekonomian bangkit, ketika negara tidak siap maka pandemi susulan akan menjadi badai yang bisa menyebabkan negara semakin kolaps. Terlebih jika perekonomian yang dimaksud hanya untuk kepentingan para korporat semata.

Negara sejatinya adalah junnah (perisai) bagi rakyat. Kewajiban utama negara adalah mengurus rakyat dengan baik. Setiap kebijakan yang diambil haruslah berorientasi pada kepentingan rakyat secara keseluruhan bukan sebagian orang.

Dalam pembukaan sektor usaha saat pandemi, maka harus dipertimbangkan keselamatan rakyat dan diutamakan pada sektor usaha potensial yang terkait dengan kepentingan pokok rakyat. Namun sayangnya, sudah menjadi rahasia umum, dalam negara kapitalis kebijakan yang diambil penguasa seringkali lebih memihak kepada pengusaha. Karena dalam sistem kapitalis negara seakan hanya berfungsi sebagai regulator semata bukan penanggung jawab.

Hal ini sangat berbeda dengan sistem Islam. Dalam Islam, keselamatan rakyat adalah prioritas utama bagi negara karena itu merupakan tanggung jawab besar di hadapan Allah Swt. Setiap kebijakan yang diambil oleh seorang pemimpin dipertimbangkan dengan teliti agar tidak menzalimi rakyat.

Dalam pemenuhan kebutuhan rakyat, negara telah menyiapkan pos anggaran sendiri dari pemasukan negara sehingga kebutuhan rakyat terjamin. Negara tidak membiarkan rakyat pontang-panting sendiri dalam memenuhi kebutuhannya, terlebih di saat pandemi terjadi. Dengan demikian, kebijakan yang diambil oleh seorang pemimpin negara (khalifah) sangat memperhatikan kemaslahatan bagi seluruh rakyat.

Oleh karenanya, agar negara bisa menjalankan fungsinya dengan tepat, maka harus memilih sistem yang tepat pula. Yaitu mencari alternatif sistem yang adil, yang dilandasi tanggung jawab tidak hanya di hadapan manusia, tapi juga kepada Sang Maha Pencipta, Allah Swt. Dan sistem itu adalah sistem Islam yang menjadikan syariat Allah sebagai peraturan dalam mengatur seluruh aspek kehidupan termasuk berbangsa dan bernegara.

Wallahu a'lam bish shawab.

Post a Comment for "Penghapusan Red List, Benarkah Sudah Aman?"