Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Mendamba Sejahtera di Balik Program PPPK

Bicara tentang pahlawan tanpa tanda jasa, maka yang terlintas di fikiran kita adalah sesosok manusia yang begitu berjasa dalam hidup ini. Sosok manusia yang sabar mendidik, membimbing, dan mengarahkan kita menuju gerbang kesuksesan. Sosok itu adalah guru.

Oleh: Intan H.A (Pegiat Literasi)

Bicara tentang pahlawan tanpa tanda jasa, maka yang terlintas di fikiran kita adalah sesosok manusia yang begitu berjasa dalam hidup ini. Sosok manusia yang sabar mendidik, membimbing, dan mengarahkan kita menuju gerbang kesuksesan. Sosok itu adalah guru.

Seorang sarjana, dokter, bupati, menteri, bahkan presiden sekalipun tidak lepas dari jasa para guru. Mereka mendidik murid-muridnya agar menjadi sosok berkualitas, baik secara intelektual maupun akhlak. Waktu, tenaga dan fikiran dicurahkannya demi mencetak generasi bermutu bagi masa depan bangsa.

Di balik kegigihan dan perjuangannya dalam mewujudkan generasi unggul, ternyata tersirat kesedihan mengiringi jerih payah dan pengabdian mereka. Tidak sedikit para guru honorer menjerit dengan gaji yang mereka terima masih jauh dari kata layak. Meski mereka telah mengabdi belasan bahkan puluhan tahun, hidup mereka belum lah sejahtera. Sehingga para guru honorer ini terpaksa mencari pekerjaan sampingan demi bertahan hidup.

Berdasarkan kementrian pendidikan dan kebudayaan sampai 2020 jumlah guru non-PNS di Indonesia mencapai 937.228 orang. Dari jumlah tersebut 728.461 diantaranya berstatus guru honorer sekolah. (Kompas.com, 21/2/2021)

Banyaknya jumlah guru honorer di Indonesia dan jauh dari kata sejahtera, membuat pemerintah mencanangkan program untuk menjawab problema para guru honorer ini.

Pemerintah lewat kementrian pendidikan dan kebudayaan berupaya menyelesaikan masalah guru honorer melalui program pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Program ini akan merekrut satu juta guru di Indonesia. Namun, di balik niat baik pemerintah tersebut, tidak sedikit para guru honorer menolaknya. Mereka memandang bahwa program ini belum lah efektif dalam memberikan solusi bagi permasalahan yang tengah dihadapi. Pasalnya, kesejahteraan yang didamba melalui program PPPK ini harus melalui seleksi terlebih dahulu. Proses seleksi ini lah yang dipandang akan menyulitkan sebagian guru honorer untuk mendapatkan kesejahteraan yang diimpikan.

Hal ini mendapat perhatian dari wakil sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Demokrat Irwan Fecho. Dia berpandangan proses pengangkatan guru honorer menjadi PPPK seharusnya dilakukan berdasarkan masa pengabdian seseorang sebagai guru. Menurutnya, guru yang telah cukup masa mengabdinya seharusnya tidak mengikuti proses seleksi lagi karena akan mengalami kesulitan bersaing dengan guru yang masih muda masa pengabdiannya.

"Seharusnya dilakukan pengangkatan secara langsung bukan melalui proses seleksi tapi di lihat masa pengabdiannya para guru itu," ujar Irwan kepada wartawan, Minggu (19/9/2021). (Sindonews.com, 19/9/2021)

Sejahtera: Realita atau Sekadar Asa?

Sudah bertahun-tahun lamanya para guru honorer memimpikan hidup tenang dengan menerima gaji yang layak dari pemerintah. Namun, asa yang dinantikan tak kunjung jua terwujud. Berulang kali negeri ini berganti pemimpin, tapi selama itu jua belum jua menemukan solusi.

Keinginan para guru honorer mendapatkan penghasilan yang mampu mencukupi kebutuhan harian mereka bukan lah karena para guru honorer ingin hidup bergelimang harta. Akan tetapi hal tersebut dimaksudkan agar mereka bisa lebih fokus dalam membimbing dan mendidik putra-putri bangsa, tanpa harus dibayang-bayangi kebutuhan hidup yang belum tercukupi.

Masih hangat diingatan kita akan kasus guru honorer Hervina di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan yang berujung pada pemecatannya. Ia mengunggah gaji yang diterimanya selama 4 bulan sebesar Rp 700.000 di media sosial. Sungguh ini adalah kondisi yang memprihatinkan. Ini merupakan cerminan sulitnya perjuangan para tenaga pendidik honorer di Indonesia. Mereka mengorbankan waktu, tenaga, fikiran, bagi para generasi. Sayangnya, jerih payah mereka belum jua diapresiasi sebagaimana mestinya oleh negara.

Betapa sulitnya mewujudkan sejahtera dalam sistem saat ini. Sistem kapitalisme bukan hanya menyiratkan derita bagi para guru honorer. Tetapi sistem ini sudah nampak jelas tidak mampu mensejahterakan semua lapisan masyarakat.

Kesejahteraan yang digadang-gadang akan sulit terwujud. Sebab, posisi negara dalam sistem ini hanya akan menimbang untung-rugi dalam menjalankan perannya sebagai pengurus rakyat. Alhasil, lagi-lagi rakyat lah yang harus menelan pil pahit dari berbagai kebijakan yang dibuat.

Islam memposisikan Tenaga Pendidik Sesuai Porsinya

Karut-marut dalam dunia pendidikan tidak lah terlepas dari cara pandang terhadap pendidikan itu sendiri. Cara pandang manusia menilai sesuatu akan menentukan sikap yang akan diambilnya. Sistem kapitalisme memandang bahwa pendidikan adalah sarana bagi para peserta didik meraih jabatan terbaik dalam dunia kerja. Sehingga tujuan murni dari program pendidikan pun lambat laun bergeser.

Jika kita kembali pada konsep Islam dalam memandang pendidikan, maka akan didapati bahwasannya pendidikan adalah kebutuhan pokok bagi seluruh masyarakat.

Rasulullah SAW bersabda:

"Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi seorang muslim dan muslimah."

Konsep pendidikan dalam sistem Islam bukan lah menggapai materi belaka. Akan tetapi, pendidikan dalam Islam bertujuan mengantarkan manusia menjadi hamba Allah. Sehingga cara pandang Islam terhadap pendidikan yakni dengan pandangan yang mulia.

Dengan begitu, negara akan memfokuskan perhatiannya pada penyediaan sarana maupun pra sarana yang akan menunjang proses pendidikan itu sendiri. Negara akan meri'ayah para guru untuk mewujudkan guru-guru yang berkualitas yang nantinya akan mendidik para generasi. Sebab peran guru sangat penting untuk mencetak generasi-generasi unggul.

Oleh sebab itu, menyia-nyiakan tenaga pendidik termasuk dari meremehkan kedudukan ilmu. Sehingga peran guru dalam Daulah Islam menempati posisi yang mulia. Dalam sejarah peradaban Islam, kita dapati bagaimana Khalifah Umar ra, memuliakan para guru. Ia memberikan gaji yang melebihi kata cukup.

Di zaman beliau, seorang guru digaji 15 dinar per orang, setara dengan 33 juta/bulan. Ini dilakukan sang Khalifah dalam rangka meninggikan dan memuliakan kedudukan ilmu. Di antara wujud memuliakan ilmu adalah dengan menghormati guru.

Ali ra berkata, "Aku adalah hamba sahaya bagi orang yang mengajariku satu huruf, jika mau ia boleh menjualku, dan jika mau ia membebaskanku."

Sekelas Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib saja masih merasa perlu untuk memuliakan ilmu. Karena kedudukan ilmu itu sendiri yang memberikan manfaat begitu besar bagi manusia. Maka di dalam sistem Islam kita dapati lahir para ilmuwan-ilmuwan yang mengguncang dunia dengan karya gemilangnya.

Berbeda halnya dengan sistem saat ini, para generasi mengalami degradasi moral. Tersebab sumber ilmu yakni para guru masih bergelut dengan penderitaan hidup yang semakin mencekik. Sehingga keberkahan ilmu itu pun tidak dapat didapat dan dirasakan dalam sistem kapitalisme-sekuler yang diterapkan saat ini.

Oleh sebab itu, untuk mewujudkan hidup sejahtera yang didamba, satu-satunya jalan yakni dengan menjadikan aturan sang Khalik sebagai sistem yang mengatur kehidupan. Sebab, hanya Islam lah yang menempatkan ilmu pada posisi yang mulia. Dengan begitu, para tenaga pendidik pun akan dimuliakan dikarenakan perannya dalam mendidik para generasi dengan ilmu yang dimilikinya. Wallahu'alam.[]

Post a Comment for "Mendamba Sejahtera di Balik Program PPPK"