Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Menyoal Kekayaan Pejabat di Atas Derita Rakyat

Ironinya ketika rakyat mengalami kondisi yang kian sulit akibat pandemi, para pejabat negeri dilaporkan justru kekayaannya bertambah banyak. Berdasarkan catatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), jumlah pejabat negara yang hartanya mengalami kenaikan mencapai 70,3 persen. Hal ini didapatkan setelah dilakukan analisa terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) selama setahun terakhir.

Oleh : Habiba Mufida (Pegiat Literasi)

Pandemi yang berlangsung lebih dari setahun telah menghantam perekonomian rakyat Indonesia dengan begitu hebat. Kebijakan pembatasan kegiatan sosial untuk menekan angka pertambahan covid-19 tanpa diikuti dengan upaya pemenuhan kebutuhan rakyat menyebabkan sektor ekonomi terus merosot. Tak sedikit para pekerja yang harus mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Sebagaimana dilaporkan oleh organisasi buruh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bahwa tercatat hampir 50.000 buruh mengalami PHK pada tahun ini akibat pandemi Covid-19.

Begitu juga dengan para pelaku usaha. Sebagaimana catatan Lembaga Ilmu Pengatahuan Indonesia (LIPI) bahwa pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi yang paling terdampak selama pandemi Covid-19. Padahal, UMKM menduduki lebih dari 99 persen dari total pelaku usaha di Indonesia. Peneliti LIPI, Soekarni mengatakan bahwa berdasarkan survei yang dilakukan, Covid-19 berdampak pada penjualan dan keuntungan UMKM.

Dengan kondisi usaha dan mata pekerjaan yang sulit, pastinya menyebabkan kondisi ekonomi keluarga terpuruk. Sebagaimana telah terlaporkan bahwa 70 persen ekonomi keluarga di Indonesia terpuruk selama pandemi. Badan Pusat Statistik (BPS) juga mengumumkan profil kemiskinan Indonesia periode September 2020. Pandemi menyebabkan jumlah penduduk miskin meningkat. Menurut Kepala BPS Suhariyanto, jumlah penduduk miskin di tanah air per September 2020 adalah 27,55 juta jiwa. Jumlah tersebut setara dengan 10,19% dari total populasi.

Ironinya ketika rakyat mengalami kondisi yang kian sulit akibat pandemi, para pejabat negeri dilaporkan justru kekayaannya bertambah banyak. Berdasarkan catatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), jumlah pejabat negara yang hartanya mengalami kenaikan mencapai 70,3 persen. Hal ini didapatkan setelah dilakukan analisa terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) selama setahun terakhir.

KPK juga mengungkap, ada 58 persen menteri yang kekayaannya bertambah lebih dari Rp 1 miliar. Sedangkan 26 persen menteri kekayaannya bertambah kurang dari Rp 1 miliar. Hanya 3 persen menteri yang melaporkan kekayaannya turun. Selain itu, 45 persen kekayaan anggota DPR bertambah lebih dari 1 miliar. Anggota Dewan yang melaporkan kekayaannya bertambah kurang dari Rp 1 miliar hanya 38 persen dan 11 persen lainnya justru melaporkan berkurang.

Ironi Negeri di Bawah Kapitalisme

Beginilah potret negeri ini. Pandemi bukan menjadikan pejabat fokus untuk mengurusi rakyat, justru digunakan untuk menumpuk pundi-pundi harta. Entah dari mana asal kekayaan tersebut, yang jelas telah terjadi ketimpangan luar biasa. Pantas, jika rakyat mulai bersuara dengan adegan protes yang mereka bisa. Mulai dengan mengibarkan bendera putih hingga melakukan aksi mural yang justru dianggap tidak bermoral.

Protes rakyat tak pernah dianggap. Seolah mereka lupa dengan mekanisme sistem yang telah dibuat. Demokrasi yang katanya menuhankan kebebasan berpendapat justru menutup rapat kritik dan pendapat. Seolah-olah penguasa dan pejabat adalah sosok yang tak patut diolok. Padahal mereka tak sepenuh hati mengurusi rakyat bahkan dana sosial yang diperuntukkan untuk membantu rakyat justru diembat. Bahkan, dilaporkan ada pejabat yang mau menerima uang setiap ada warganya yang meninggal karena covid. Sungguh miris!

Lebih parah lagi, penguasa tertinggi negeri ini begitu mudahnya memberikan apresiasi terhadap pejabat contohnya wakil menteri. Padahal harusnya presiden harus bekerja keras memastikan rakyatnya apakah sudah terpenuhi kebutuhan hidupnya. Di sisi lain, jika mau fokus kepada rakyat, harta negara akan bisa menyelamatkan rakyat yang hidup dalam kemiskinan. Betapa banyak rakyat yang tak punya rumah, bahkan untuk sekedar makan saja sulit. Namun nyatanya penguasa lebih suka memperkaya pejabat daripada memberi makan rakyat.

Harus difahami oleh masyarakat, bahwa kondisi ini bukanlah sekedar kelalaian dari personal pejabat. Namun, kondisi ini adalah fenomena sistemik akibat penerapan kapitalisme sekuler di dalam kehidupan negara. Sistem ini telah menjadikan negeri yang kaya ini, tak berkutik di bawah para pemodal asing. Menjual sumber daya alam ke tangan orang-orang berduit, tanpa memperhatikan nasib rakyat. Padahal seharusnya kekayaan yang berlimpah tersebut bisa untuk mensejahterakan masyarakat.

Bagaimana Potret Islam Mengurusi Rakyat?

Di dalam Islam, pejabat negara merupakan pelayan rakyat. Mereka diangkat untuk bisa mengurusi seluruh urusan ummat. Menjadi kedholiman jika mereka justru sibuk untuk memperkaya diri sedang rakyat dalam kondisi yang hampir sekarat. Sebagaimana sabda Nabi saw, “Tidaklah seorang pemimpin mengurusi rakyatnya lalu mati dalam keadaan menipu (mengkhianati) rakyat, kecuali Allah mengharamkan baginya surga” (HR. Bukhari).

Hal ini dicontohkan Umar bin Khattab, ketika di masa kepemimpinannya negara Islam mengalami paceklik yang panjang. Beliau mengelola bantuan dengan sebaik mungkin. Ketika ada bantuan yang datang di Madinah, Umar lalu menunjuk beberapa orang tepercaya untuk melakukan distribusi. Bahkan beliau sendiri ikut turun membagikan makanan bagi penduduk Madinah.

Umar sebagai pemimpin negara Islam saat itu menetapkan disiplin diri yang keras pada diri sendiri sepanjang musim paceklik. Dia menetapkan taraf hidupnya ke tingkat hidup orang-orang fakir miskin yang hanya makan seadanya. Umar senantiasa duduk bersama ribuan orang yang kelaparan dan makan bersama mereka. Dia tidak pernah mengistimewakan diri sendiri.

Lewat tindakan itu, Umar bin Khattab menunjukkan kepada kita dua hal. Pertama, Umar turut merasakan penderitaan rakyatnya sehingga terdorong untuk memperjuangkan nasib mereka. Kedua, tindakan Umar menentramkan hati rakyat. Umat Islam saat itu merasakan dengan benar bahwa Amirul Mukminin ada bersama mereka di tengah suka-duka. Karena itu, sepayah apapun penderitaan rakyat, tidak ada tanda-tanda pemberontakan menggeliat di wilayah kekuasaannya. Sebagaimana kita lihat saat ini terjadi mural di mana-mana.

Saat itu, kelaparan berkepanjangan menimbulkan bencana susulan berupa penyakit dan kematian. Amirul Mukminin juga mengajak rakyat melakukan shalat istisqa untuk meminta hujan. Sekian waktu, Allah mengabulkan doa mereka. Gerimis pertama menghampiri semenanjung Arab. Tanah basah, pohon bersemi, dan dedaunan menghijau. Kaum Muslim terlepas dari bencana. Maka, haruslah kita sadari kondisi pandemi adalah ujian dari Allah SWT. Begitu juga, adanya ketimpangan antara yang kaya dan miskin adalah akibat kapitalisme yang telah membelenggu negara. Begitu juga, abainya penguasa untuk mengurusi rakyat adalah akibat dijauhkannya agama dari kehidupan.

Maka, tidak ada lagi harapan untuk mengakhiri segala kerusakan ini kecuali kita kembali kepada haribaan Allah SWT. Sudah saatnya umat Islam terkhusus di Indonesia melangitkan doa, dan menyempurnakan ketakwaan agar keberkahan bisa didapatkan. Sesungguhnya hanya dengan diterapkan secara totalitas, Islam akan bisa menjadi solusi seluruh problematika kehidupan. Wallahu a'lam bi showab.

Post a Comment for "Menyoal Kekayaan Pejabat di Atas Derita Rakyat"