Hipokrisi Demokrasi
Oleh : Arini Fatma Rahmayanti (Mahasiswi Universitas Mataram)
Balakangan ini warga net dihebohkan dengan sejumlah mural yang menyinggung pemerintah dan kemudian viral. Diketahui bahwa di sekitar wilayah Batuceper, Kota Tangerang, ada mural bergambar wajah mirip Presiden Jokowi. Dimana mata dari sosok wajah di mural itu tertutup tulisan '404 : Not Found'. Pembahasan atau cuitan tentang mural itu menjadi trending topic di Twitter dengan tagar #Jokowi404NotFound (kompas.com, 15/08/2021).
Pembuatnya kini tengah diburu oleh polisi. Kapolsek Batuceper AKP David Purba menuturkan pihaknya masih terus melakukan penyelidikan terkait peristiwa tersebut. Termasuk, mencari identitas pembuat atau pelukis mural tersebut.
"Kami sedang proses pencarian dan penyelidikan, Baru periksa saksi dua orang," kata David Purba saat dikonfirmasi, Minggu (15/8) lalu.
Kasubbag Humas Polres Tangerang Kota Kompol, Abdul Rachim membenarkan soal mural itu. Namun kini mural bergambar wajah Jokowi itu diketahui telah dihapus oleh aparat gabungan menggunakan cat berwarna hitam. Abdul Rachim menjelaskan bahwa kepolisian menghapus mural tersebut karena menafsirkan gambar mirip Jokowi itu sebagai lambang Negara dan pimpinan tertinggi dari institusi Korps Bhayangkara.
"Kami ini sebagai aparat Negara melihat sosok Presiden dibikin kayak begitu, itukan pimpinan negara, lambing negara. Kalau untuk media kan beda lagi penampakan, pengertian penafsiran. Kalau kami, itukan pimpinan, panglima tertinggi TNI-Polri," tuturnya.
Sementara itu, Staf Khusus Mensesneg, Faldo Maldini menilai sejatinya mural berbentuk kritik boleh saja. Tetapi, jika tak ada izin, bisa dianggap melawan hukum.
"Mural, entah apa pun isinya, yang gambarnya memuji tokoh politik tertentu, yang mengkritisi pemerintah, yang memuji pemerintah, kalau tidak ada izinnya, bisa berujung pada tindakan melawan hukum, cederai hak orang lain. Ada di KUHP, silakan dicek," kata Faldo, Sabtu (14/8).
Mural yang menyinggung pemerintah juga ada di Bangil, Pasuruan, Jawa Timur. Mural tersebut bergambar dua karakter dan bertulisan 'Dipaksa Sehat di Negara yang Sakit'. Mural itu juga telah dihapus dan pembuatnya pun diburu.
Menanggapi hal itu, Arsitek dan Ahli Tata Kota Bambang Eryudhawan mengatakan, pemerintah harus hati-hati dalam memperlakukan mural, graffiti atau seni jalanan (street art). Sebab menurutnya, dihapusnya mural dan seni jalanan tersebut justru dapat menjadi bumerang bagi pemerintah. Terutama kaitannya dengan penilaian masyarakat terhadap penguasa.
"Mural itu sudah ada sejak dulu, bahkan sejak Orde Baru. Waktu itu jadi bagian dari media untuk menyampaikan kritik dan pendapat," katanya. Bahkan di sejumlah negara, mural digunakan untuk menyampaikan kritik.
Jika kita mencermati, kejadian ini merupakan buah dari kebebasan berpendapat dalam sistem demokrasi kapitalisme. Dimana semua orang memiliki kebebasan berpendapat dan mengkritik, selama pendapat dan kritik tersebut tidak mengancam eksistensi ideologi kapitalisme, dan tidak mengganggu kursi para penguasa. Tak peduli benar salahnya menurut syariah.
Disatu sisi, saat rakyat yang mulai sadar bahwasannya penguasa memiliki tanggung jawab dalam kesejahtraan mereka dan mulai menuntut adanya perubahan, penguasa dalam sistem demokrasi malah mengangap kritik sebagai ancaman. Maka slogan demokrasi “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat” menjadi omong kosong belaka. Mengingat di dalam sistem demokrasi kapitalisme, “rakyat” yang dimaksud bukanlah rakyat secara keseluruhan, namun “elit rakyat” yang mengacu pada segelintir pihak saja.
Hal ini membuat sistem demokrasi kapitalisme semakin menunjukan wajah aslinya, yang menegaskan fakta bahwa politik demokrasi hanyalah menguntungkan kepentingan para kapitalis bukan kemaslahatan rakyat. Maka tidak salah jika dikatakan kebebasan versi demokrasi hanyalah hipokrit dan ilusi bagi tumbuh suburnya budaya kritik.
Kondisi tersebut tentu sangat berbeda jauh dengan sistem islam. Sistem islam sangat mendorong setiap muslim untuk melakukan muhasabah lil hukam (koreksi pada penguasa) untuk menjaga hukum agar tetap berada dalam koridor syariah. Sebab dalam kacamata islam, politik adalah bagaimana melakukan ri’iayah (pengatur urusan umat) sesuai syariah Allah SWT.
Kekhilafahan Islam adalah metode dalam menerapkan syariah kaffah untuk mengatur urusan umat. Dalam sistem Khilafah, seorang pemimpin/khalifah merupakan manusia biasa yang tidak luput dari salah dan dosa walaupun hukum yang dijalankan berasal dari Allah SWT. Sehingga sangat dibutuhkan saran dan kritik dari umat/rakyat sebagai bukti kecintaan agar tidak tergelicir pada keharaman yang di murkai Allah SWT. Kritik dan saran juga merupakan sunnah rasul dan tabiat dalam islam, karenanya kritik bukanlah ancaman. Sebab menasihati dan mengkritik kebijakan penguasa itu adalah kewajiban. Semua dilakukan dalam rangka ketakwaan kepada Allah SWT dan untuk kemaslahatan umat. Namun perlu digaris bawahi, bahwa tidak dibolehkan mengkritik penguasa dengan menghina fisik si penguasa tersebut, sebab fisik seseorang merupakan ciptaan Allah SWT.
Karena itu, menjadi tanggung jawab besar bagi setiap muslim saat ini untuk menghidupkan kembali kewajiban muhasabah lil hukkam dengan cara yang baik, walaupun sistem dan penguasa/rezim saat ini sangat refresif. Namun tidak boleh menyurutkan umat islam untuk menyuarakan kebenaran dan ajaran islam apapun resikonya, sebab cukuplah bagi umat islam balasan dari Allah SWT.
Shaykhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Majmu’ Al-Fatawa mengingatkan,
“Wajib bagi setiap orang yang memerintahkan kebaikan dan mengingkari kemungkaran berlaku ikhlas dalam tindakannya dan menyadari bahwa tindakannya tersebut adalah ketaatan kepada Allah SWT. Dia berniat untuk menegakkan kebenaran, bukan untuk mencari kedudukan bagi diri dan kelompok, tidak pula untuk melecehkan orang lain”.
Wallahu’alam.
COMMENTS