potensi konflik sosial covid19
Oleh: Ana Mujianah, S.Sos.I
Hampir dua tahun pandemi Covid-19 melanda negeri ini. Tak hanya korban jiwa, pandemi juga menyisakan banyak persoalan lainnya. Yang membuat miris adalah konflik horizontal di tengah masyarakat saat jumlah kasus terus meningkat.
Pengucilan warga yang terkonfirmasi positif, abainya rakyat terhadap protokol kesehatan, berbagai tuduhan kepada rumah sakit dan para nakesnya, hingga penganiayaan terhadap tim pemakaman jenazah semakin memperkeruh situasi pandemi yang akhirnya menghambat penanganannya.
Sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Jember, disebutkan bahwa tim pemakaman jenazah pasien Covid-19 di Kecamatan Pakusari, Jember, sempat mendapat perlakuan buruk dari sejumlah warga. Warga menghadang tim pemakaman jenazah, memukul, dan mengambil paksa jenazah untuk dimandikan. Penjelasan yang disampaikan oleh tim pemakaman bahwa jenazah tersebut terkonfirmasi positif Covid-19 dan berpotensi menular tidak dihiraukan oleh warga (Kompas, 24/7/2021). Meski akhirnya kasus ini bisa diselesaikan dengan damai, tapi peristiwa tersebut tetap menjadi keprihatinan di tengah situasi wabah yang mengkhawatirkan.
Hilangnya Kepercayaan Rakyat
Konflik horizontal yang terjadi di tengah pandemi memang sangat disayangkan. Namun, kita juga perlu menggali mengapa hal itu bisa terjadi. Jika kita cermati, konflik sosial terjadi karena kurangnya edukasi dari pemerintah kepada masyarakat tentang wabah Covid-19 dan bahayanya. Selain itu, lambannya penanganan dan kebijakan yang sering berubah membuat kepercayaan rakyat kepada pemerintah lemah. Maka, wajar jika imbauan yang disampaikan oleh pemerintah terkait virus ini sering diabaikan bahkan muncul penentangan.
Dalam kondisi pandemi, pemerintah adalah tameng utama dalam memberikan perlindungan dan edukasi kepada rakyat. Keselamatan rakyat merupakan hal penting yang harus didahulukan dari pada persoalan lainnya. Pemerintah harus cermat dalam membuat kebijakan terkait pencegahan penularan virus, penanganan korban, dan jaminan kebutuhan rakyat selama masa karantina.
Namun sayangnya, dalam sistem kapitalis kebijakan penanganan wabah pun tak lepas dari politisasi banyak kepentingan. Alhasil, kebijakan yang dibuat pun tampak setengah-setengah. Di satu sisi memberlakukan pembatasan sosial, tapi di sisi lain membuka pintu bandara internasional. Maka, wajar jika kemudian rakyat menyangsikan bahwa pandemi ini benar adanya.
Di saat kepercayaan rakyat mulai berkurang khususnya terkait Covid-19 ini, pemerintah seharusnya segera tanggap untuk mengedukasi masyarakat. Karena lambannya respon pemerintah akhirnya rakyat berusaha mencari solusi dan informasi sendiri melalui media sosial yang bertebaran berita hoax. Informasi berbeda-beda inilah yang kemudian memicu konflik di tengah masyarakat.
Islam Memberi Edukasi yang Menenteramkan
Dalam situasi genting seperti pandemi, pemimpin yang amanah dan tegas merupakan harapan bagi rakyat untuk mengatasinya. Ketika penanganan yang dilakukan oleh penguasa tepat, maka kepercayaan rakyat akan meningkat sehingga rakyat pun patuh terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh penguasa. Kepatuhan rakyat terbentuk karena mereka yakin pada pemimpinnya.
Kita pun bisa belajar bagaimana pengananan wabah di masa pemerintahan Islam. Hal ini bisa kita lihat dari kisah Gubernur Syam, Amr bin Ash, dalam menghadapi wabah tha'un. Diriwayatkan dalam Musnad Ahmad, pada waktu itu beliau berkhutbah: "Wahai Manusia. Penyakit ini jika terjadi sama seperti berkobar-kobarnya api. Maka menjauhlah kalian ke gunung-gunung." Amr pergi dan orang-orang pun pergi. Mereka berpencar-pencar. Dan Allah menjauhkan penyakit itu dari mereka.
Dari kisah tersebut kita bisa mengambil ibroh atas apa yang dilakukan oleh Amr bin Ash. Setelah memberi penjelasan, Amr dengan tegas memerintahkan orang-orang berpencar dengan memberikan contoh pergi ke gunung. Karena ketegasan Amr itulah, rakyat Syam pun patuh dan wabah bisa diatasi.
Oleh karenanya, agar kita bisa segera keluar dari pandemi Covid-19 ini, butuh kerjasama antar semua pihak. Pemerintah lebih fokus menjalankan amanahnya menangani wabah ini tidak setengah-setengah. Rakyat patuh terhadap kebijakan pemerintah untuk menerapkan protokol kesehatan sehingga penularan virus bisa segera dihentikan.
Sinergi antar pemerintah dan rakyat sejatinya akan bisa dicapai jika semua pihak memahami tanggung jawab dan kewajibannya masing-masing. Menjalankannya dengan penuh kesadaran, ikhlas, dan jujur demi kemaslahatan bersama bukan demi kepentingan pribadi semata.
Wallahu a'lam bish shawab
COMMENTS