manipulasi data covid
Oleh: Rengganis Santika A, STP
Kebijakan demi kebijakan terus berganti, dari mulai PSBB, PSBM, PPKM Mikro, PPKM Darurat dan kini PPKM level 4, namun kasus covid terus meningkat bahkan saat PPKM darurat kemarin, kasus kematian dan penambahan orang yang terpapar mencapai rekor tertinggi. Fakta ini membuktikan kegagalan pemerintah dalam upaya penanganan covid 19. Disisi lain ada upaya menutupi kegagalan dengan memanipulasi data. Ukuran keberhasilan kinerja pemerintah dalam penanganan covid dilapangan adalah berdasarkan data. Data inilah yang dijadikan tolak ukur pemerintah dalam membuat kebijakan.
Dalam rilis KOMPAS.com Anggota Komisi IX DPR Alifudin meminta pemerintah transparan terkait turunnya jumlah tes Covid-19, yang saat ini berdampak ke turunnya angka kasus Covid-19. Fenomena ini terjadi menjelang berakhirnya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 pada 25 Juli 2021. Pasalnya, ada dugaan manipulasi data Covid-19 demi pelonggaran PPKM Level 4 pada 26 Juli, jika jumlah kasus menurun."Harus terbuka ke publik, apalagi naudzubillah jika ada manipulasi data dengan cara testing yang dikurangi, dan terlihat kurvanya semakin menurun karena testing-nya juga dikurangi," kata Alifudin kepada Kompas.com, Kamis (22/7/2021).
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini meminta pemerintah menghindari dugaan manipulasi data dengan cara melaporkan secara transparan kepada publik."Maka dari itu, proses transparansi data ke publik harus benar-benar dilakukan," ujarnya. Lanjutnya, pemerintah justru harus menggencarkan testing dan tracing Covid-19 menjelang pelonggaran PPKM Level 4. Padahal, penurunan angka tes Covid-19 berdampak pada sulitnya mengetahui kondisi penularan virus corona yang sesungguhnya di masyarakat.
Para pakar dan pengamat menilai bahwa manuver data ini disinyalir telah terjadi sejak diawal pandemi. Pemerintah terkesan menyembunyikan data sesungguhnya. Hal ini diungkap tokoh dan pengamat publik, Said Didu pada awak media. Para pejabat negara sibuk menyangkal data yang muncul. Walhasil kini pemerintah harus sibuk berakrobat melawan pandemi yang kian tak terkendali. Pakar epidemiologi Pandu Riono menyatakan bahwa Indonesia telah masuk dalam jebakan pandemi, yang dibuktikan dengan angka covid yang terus naik turun, tak berkesudahan. Kondisi ini diprediksi akan terus demikian bahkan menurut Pandu "Hingga Jokowi berhenti masa jabatannyapun, pandemi tak akan berhenti" (Apa Kabar Petang, TV one).
Dari Pengendalian Pandemi Jadi Pengendalian Data
Belum hilang dari memori publik, jejak digital para pejabat negara termasuk presiden yang sibuk mengeluarkan statemen penyangkalan atas data dan informasi masuknya covid 19 ke Indonesia. Penyangkalan ini dilakukan justru disaat seluruh negara tak terkecuali jiran kita di ASEAN telah siaga satu mengantisipasi serangan virus sarscov2 ini. Bahkan para pakar dalam dan luar negri dengan kredibilitas dan kapasitas keilmuannya jauh-jauh hari memberi warning.
Menurut Direktur center media LP3ES, wijayanto (senin,6/4/20), pemerintah melakukan kesalahan fatal menyangkal data hasil penelitian para ahli dari lembaga dunia yang kredibel. Alih-alih segera melakukan tindakan konkrit, strategis demi penyelamatan rakyat, narasi yang dikembangkan para elite politik malah meremehkan hingga jadi blunder akibat lambannya penanganan. Seperti pernyataan Menkes Terawan “tak perlu panik oleh penyebaran corona, enjoy saja”. Juga statement Menkopolhukam, Mahfud md “Covid tak sampai ke Indonesia karena perizinannya berbelit-belit”. Menteri Kemaritiman dan Investasi, Luhut juga berkomentar “Corona kan sudah pergi dari Indonesia”. Demikian pula pernyataan kepala BNPB “mungkin karena sering minum jamu, kita baik-baik saja” (detik.com). Akibat menyangkal data akurat kini repot menangkal tanpa arah.
Jangan bermain-main dengan data sebagai petunjuk informasi penting, sebab nyawa manusia taruhannya. Kini pengendalian pandemi boleh dibilang terlambat, virus cerdas ini terlanjur mengganas. Negri ini telah banyak kehilangan aset berharga para nakes dan rakyat akibat kelalaian pemerintah. Pakar epidemiolog, Pandu Riono menyebut pemerintah nampak tak punya rencana strategis, malah menolak lockdown yang terbukti 80% bisa memutus rantai penyebaran. Yang ada hanya kebijakan tambal sulam, sekedar 'panic respon' atas tingginya kasus.
Pandemi Menguak Wajah Busuk Kapitalisme
Ekonomi babak belur, rakyat sakit dan terpuruk. Inilah blunder yang diciptakan pemerintah sendiri. Sibuk mencari berbagai istilah, asal bukan lockdown karena negara mengaku tak mampu mensubsidi rakyat. Selalu ekonomi jadi alasan padahal faktanya ekonomi para oligharki kapitalislah yang dijaga kepentingannya, bukan ekonomi rakyat kecil. Kini ekonomi nasional kian terpuruk, pandemi tak terkendali, Rakyat sekarat, mereka terpaksa tetap kerja ditengah ancaman wabah, negara membiarkan rakyat autopilot menghidupi dirinya sendiri. Pandemi menguak hakekat kapitalisme, yang memanfaatkan wabah demi keuntungan segelintir orang.
Kemudian alasan menolak lockdown karena ekonomi nyatanya tidak logis, menurut Direktur Center of Economics and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudistira, perkiraan dana untuk mensubsidi rakyat jauh lebih kecil dibanding resiko kehilangan PDB sebesar Rp. 463 triliun-848 triliun (economi.okezone.com). Inilah Paradigma sesat Kapitalisme. Apa boleh buat pengendalian pandemi terbukti gagal menurunkan kasus. Bahkan kematian mencapai puncaknya di PPKM darurat. Akhirnya pengendalian data jadi senjata pamungkas untuk menutupi kegagalan. Konon kini angka kasus melandai? PPKM level 4 pun berlanjut! Kesengsaraan rakyatpun berlanjut.
Ideologi Islam Adalah Solusi Tuntas
Ideologi kapitalitalisme, mengharuskan negara berhitung untung rugi dengan rakyatnya sendiri. Sebaliknya negara dengan ideologi islam justru menjamin kesejahteraan rakyatnya dengan mengerahkan seluruh potensi yang ada, tanpa meminta kompensasi apapun dari rakyat. Sebab filosofi sebuah negara adalah mewujudkan kesejahteraan dan kemashlahatan warganya. Posisi pemimpin/kepala negara adalah pelayan dan pelindung rakyat. Perintah syariat menjadi spirit dan motivasi ruhiyyah bagi pemimpin dan rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan.
Negara islam hadir menjamin aspek-aspek penting dan vital dari penjagaan rakyat diantaranya negara wajib menjaga jiwa/nyawa keselamatan rakyat seperti jaminan penuh kesehatan yang terbaik bagi seluruh warga. Negara memastikan juga pembiayaannya. Sejarah membuktikan kuatnya ekonomi negara khilafah selama berabad-abad, karena ditopang sumber dana yang kuat, simultan dan jelas yaitu dari pos kepemilikan umum (sumber daya alam tanah (hutan), air (laut, sungai, danau) serta energi, barang tambang), kepemilikan negara (harta fai, ghanimah, aset negara, sitaan harta pejabat yang menyimpang dll) juga zakat yang memiliki pos khusus untuk 8 asnaf.
Tidak heran ketika wabah melanda negara khilafah, dengan cepat teratasi karena perintah syariah untuk lockdown diaksanakan dengan ketat, ekonomi rakyat terpenuhi selama lockdown. Rumah sakit, faskes juga nakes terbaik kelas dunia tersedia secara gratis. Penelitian bidang kesehatan bagi kemashlatan rakyat di support penuh negara, maka di era khilafah utsmany lah pelopor penemu vaksin yang kemudian dipelajari Edward Jenner kemudian diklaim sebagai penemu vaksin. Ini data historis, empiris yang akurat tentang hebatnya kesehatan era khilafah...mau menyangkal?? Bandingkan dengan kapitalisme, untuk dapat layanan kesehatan saja rakyat dipajak, bayar asuransi, atau bayar mahal obat, oksigen dll...ini bukti yang tak bisa disangkal! Wallahu'alam
COMMENTS