Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

BENARKAH UTANG UNTUK SELAMATKAN RAKYAT?

Kebijakan yang kontras dengan tujuan awal untuk penanganan pandemi menghasilkan public distrust. Publik mempertanyakan kembali apa sebenarnya prioritas pemerintah. Mengapa lebih memilih mengalokasikan dana untuk infrastruktur daripada mengalokasikannya untuk pelayanan kesehatan. Disorientasi kebijakan ini merupakan indikasi bahwa pengambilan kebijakan dalam sistem kapitalisme menomorduakan keselamatan rakyat. Kebijakan negara pengadopsi kapitalisme pada akhirnya selalu berorientasi materi. Saatnya menyadari ada kesalahan pengelolaan keuangan dan alokasi dana penanganan wabah serta mencari sumber pemasukan lain yang bukan berasal dari pajak dan utang ribawi.

Oleh: Fety Andriani S.Si

Utang Indonesia selama setahun terakhir melonjak tajam. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat pertambahan utang pemerintah dari Mei 2020 hingga Mei 2021 adalah sebesar Rp 1.159,58 triliun. Sedangkan utang pemerintah pada akhir Juni 2021 sebesar Rp 6.554,56 triliun bertambah 136,41 triliun dari Mei 2021 (cnnindonesia.com).

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan utang merupakan salah satu instrumen untuk menyelamatkan masyarakat dan perekonomian di masa pandemi Covid-19. Pasalnya, APBN mengalami pelebaran defisit sehingga membutuhkan pembiayaan yang salah satunya bersumber dari utang. Menkeu menjelaskan APBN menanggung beban yang luar biasa selama pandemi Covid-19. Di satu sisi, belanja negara melonjak untuk penanganan kesehatan, pemberian bantuan sosial kepada masyarakat terdampak, bantuan kepada dunia usaha, dan lainnya.

Pada tahun 2020, Kemenkeu menargetkan defisit APBN sebesar Rp300 triliun. Tahun ini, pemerintah mematok target defisit APBN sebesar Rp1.006,4 triliun atau 5,7 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Defisit itu ditutupi menggunakan penerbitan Surat Utang Negara (SUN) atau Surat Berharga Negara (SBN) (cnnindonesia.com).

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Luky Alfirman mengatakan dalam kondisi luar biasa penanganan pandemi ini Kemenkeu fokus pada tiga hal yakni menyediakan pendanaan untuk sektor kesehatan (vaksinasi gratis, perawatan pasien Covid-19, insentif tenaga kesehatan, dan lainnya), memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat, dan dukungan kepada dunia usaha. Sedangkan negara tidak punya dana untuk membiayai program-program tersebut. Akhirnya mau tidak mau defisit APBN harus diperlebar.

Menanggapi utang yang terus bertambah, publik mempertanyakan mengapa utang menjadi salah satu sumber andalan utama dalam pemasukan negara padahal negara kita kaya akan sumber daya alam. Alasan Kemenkeu berutang untuk menyelamatkan rakyat rasanya juga tidak sejalan dengan kebijakan keuangan yang mengobral dana Penyertaan Modal Negara (PNM) untuk BUMN hingga investasi.

Komisi VI DPR RI telah menyepakati usulan tambahan dana PNM 2021 sebesar Rp 33,9 triliun. Dana tersebut diberikan kepada tiga BUMN yakni PT Waskita Karya Tbk (WSKT) sebesar Rp 7,9 triliun, PT Hutama Karya (Persero) sebesar Rp 19 triliun, dan PT KAI sebesar Rp 7 triliun (kontan.co.id).

Sayangnya kucuran dana tambahan tersebut dialokasikan untuk ketiga BUMN yang bergerak di bidang konstruksi. BUMN Farmasi dan Pertamedika IHC yang direkomendasikan untuk mendapatkan dana justru tidak mendapat suntikan dana. Jika dikembalikan pada alasan menambah utang negara maka yang lebih layak mendapatkan dana harusnya adalah BUMN Farmasi dan Pertamedika IHC.

Fakta yang lebih menyedihkan adalah nasib para nakes yang tidak dibayarkan insentifnya selama berbulan-bulan. Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) DKI Jakarta Slamet Budiarto juga meminta pemerintah segera melunasi utang sebesar Rp 10 triliun - Rp 11 triliun ke rumah sakit. Utang itu berasal dari biaya penanganan Covid-19 sejak tahun 2020. Padahal, pemerintah pernah berjanji untuk melunasi utang tersebut pada April 2021.

Di sisi lain, skema panjang bantuan sosial (bansos) dan prosedur yang berbelit-belit menjadi kendala penyaluran bantuan. Kuota yang terbatas dan salah sasaran juga sering dikeluhkan oleh rakyat. Hal ini merupakan bukti bahwa bantuan belum sepenuhnya menyentuh rakyat yang memerlukan. Argumentasi ini diperkuat dengan data bahwa dalam setahun jumlah penduduk miskin semakin bertambah. Menurut data dari BPS, penduduk miskin meningkat 0,36% dari 26,42 juta pada Maret 2020 menjadi 27,54 juta pada Maret 2021.

Di samping itu, tentang utang yang mencapai Rp 6.554,56 triliun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI khawatir pemerintah Indonesia tidak bisa membayar utang. Kini rasio utang Indonesia terhadap penerimaan sudah tembus 369% atau jauh di atas rekomendasi International Debt Relief (IDR) sebesar 92—176% dan rekomendasi Dana Moneter Internasional (IMF) sebesar 90—150%. Tentu dengan bertambahnya utang ini independensi negara semakin dikhawatirkan. Indonesia telah terjebak utang karena menggunakan sistem ekonomi kapitalisme dan dikelola orang-orang yang tidak amanah. Pinjaman yang diberikan IMF membuat Indonesia harus pasrah pada aturan-aturan yang menjadi syarat utang. Liberalisasi dan swastanisasi sektor publik yang sebelumnya di bawah kendali BUMN adalah salah satu dari syarat-syarat yang ditetapkan. Tidak heran di bawah iklim persaingan kapitalis, BUMN dilanda kerugian seperti yang alami PLN dan PT KAI. Maka kita pun tidak bisa berharap banyak dari suntikan dana yang diberikan pada BUMN. Padahal gelontoran dana tersebut diklaim untuk memperbaiki ekonomi.

Kebijakan yang kontras dengan tujuan awal untuk penanganan pandemi menghasilkan public distrust. Publik mempertanyakan kembali apa sebenarnya prioritas pemerintah. Mengapa lebih memilih mengalokasikan dana untuk infrastruktur daripada mengalokasikannya untuk pelayanan kesehatan. Disorientasi kebijakan ini merupakan indikasi bahwa pengambilan kebijakan dalam sistem kapitalisme menomorduakan keselamatan rakyat. Kebijakan negara pengadopsi kapitalisme pada akhirnya selalu berorientasi materi. Saatnya menyadari ada kesalahan pengelolaan keuangan dan alokasi dana penanganan wabah serta mencari sumber pemasukan lain yang bukan berasal dari pajak dan utang ribawi.

Penanganan wabah ala kapitalisme berbeda jauh dengan penanganan wabah ala Islam. Kapitalisme dilandaskan pada materi sedangkan Islam dilandaskan pada syari’at. Islam sangat menjaga keberlangsungan nyawa. Dalam kondisi darurat wabah seperti sekarang maka yang menjadi prioritas adalah keselamatan rakyat. Rasulullah bersabda “Hilangnya dunia lebih ringan bagi Allah dibanding terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak” (HR. Turmudzi)

Bagi penguasa yang enggan membuat kebijakan untuk menyelamatkan rakyat serta menanggap remeh keselamatan rakyat yang dipimpinnya maka dia telah berbuat zalim. Hal itu juga mengindikasikan bahwa ia telah mengabaikan hadist nabi yang disebutkan di atas.

Penguasa akan memposisikan diri sebagai pengatur urusan dan pelayan bagi umat. Termasuk menjamin layanan kesehatan disediakan dengan baik dan kebutuhan rakyat selama pandemi ataupun dalam kondisi normal tercukupi. Rasulullah Saw bersabda "Imam (Khalifah) yang menjadi pemimpin manusia, adalah laksana penggembala. Hanya dialah yang bertanggung jawab terhadap urusan rakyatnya." (HR. Bukhari)

Segala kebutuhan rakyat menjadi tangggung jawab negara. Negara tidak akan menjaga kemandirian negara dan menolak didikte oleh negara lain. Kebutuhan rakyat akan dipenuhi secara langsung ataupun tidak langsung. Pemimpin mengelola SDA dengan memberdayakan BUMN. Selain pendapatan dari hasil pengelolaan SDA, negara juga memperoleh pendapatan dari pos ghanimah, fa’i, jizyah, dan kharaj. Jika kas negara dalam keadaan kosong maka ditarik pajak secara insidental dari golongan kaya. Pinjaman hanya diperbolehkan jika tanpa riba.

Namun sekarang dalam kondisi negara menerapkan sistem kapitalisme, hal ini menjadi mustahil sebab pos-pos tersebut hanya ditemukan dalam negara Islam. Hanya dengan menegakkan negara Islam maka pos-pos tersebut akan terwujud dan bisa dimanfaatkan. Hanya dengan Islam umat manusia dapat hidup dengan layak bahkan sejahtera.

Wallahu’alam.

Post a Comment for "BENARKAH UTANG UNTUK SELAMATKAN RAKYAT?"