Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Skema Penyaluran Bansos Pandemi Sudahkah Terealisasi?

Penyaluran bansos merupakan bentuk kongkrit dari kepedulian pemerintah untuk meringankan beban hidup masyarakat yang kurang mampu di masa PPKM saat ini. Namun, sayangnya masyarakat masih kesulitan mengakses bansos karena terkendala faktor administrasi ataupun akses transportasi ke dapur umum.

Oleh: Yeni Purnamasari, ST (Muslimah Peduli Generasi)

Indonesia dikenal dengan negara yang kaya akan sumber daya alam. Bahkan beberapa kekayaan alam Indonesia tak dimiliki oleh negara lain. Seperti emas, gas alam, batubara hingga lautan.

Berbagai upaya dilakukan dalam pemanfaatan potensi SDA untuk menjadi negara maju tetapi, kekayaan SDA ini sering kali tidak sejalan dengan perkembangan ekonomi dalam memenuhi kesejahteraan masyarakat. Padahal hasil pengelolaan SDA oleh negara mutlak dinikmati bersama untuk kebutuhan masyarakat.

Penyebaran covid-19 yang cepat dan mematikan membuat pemimpin negeri ini panik dan kurang kesiapan matang, sehingga apapun strategi yang dikerahkan untuk mengatasinya tetap saja dipandang gagal. Berbagai kebijakan terus dilontarkan oleh pemerintah. Salah satu diantaranya yang masih hangat diberlakukan yaitu PPKM darurat yang membatasi kegiatan masyarakat untuk menekan laju penyebaran covid-19.

Di sisi lain, syarat dan ketentuan dari kebijakan PPKM darurat sendiri menimbulkan efek kontraksi di sektor ekonomi. Sekaligus tidak memungkinkan pelaku usaha di zona merah untuk memiliki kinerja yg maksimal, padahal zona tersebut umumnya merupakan pusat produksi nasional, sehingga banyak sekali pengangguran yang berujung pada kemiskinan dan kelaparan.

Pemerintah pun berupaya memutar otak dan turun tangan demi menstabilkan keadaan yang makin ruwet dan masalah datang silih berganti karena lonjakan kasus covid-19 masih tinggi. Akhirnya pemerintah segera siapkan kebutuhan masyarakat agar tetap terpenuhi dan daya beli masyarakat tetap terjaga selama PPKM Darurat. Pemerintah menekankan pada dua hal. Pertama, penanganan kesehatan dan kedua, meningkatkan perlindungan sosial.

Berdasarkan uraian Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, Luhut Binsar Panjaitan bahwa jajaran pemerintah dan aparat keamanan harus mengontrol keadaan masyarakat di wilayahnya yang mengalami masalah pemenuhan kebutuhan pokok. Selanjutnya penyaluran dilakukan secara ‘micro targeted’ agar tersasar dengan tepat terutama dalam distribusi vaksin, obat, dan bantuan sosial (bansos). Diharapkan penyaluran dapat terlaksana dengan cepat khususnya untuk masyarakat yang berada di kawasan pinggiran. (Merdeka.com 11/7/2021)

Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika, Dedy Permadi juga mengungkapkan dalam konferensi pers PPKM Darurat secara virtual bahwa Kementerian Sosial menyiapkan tiga jenis bansos. Diantaranya Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan NonTunai (BPNT), Kartu Sembako, serta Bantuan Sosial Tunai (BST). Selain itu Kemensos RI mengaktifasi dapur umum guna menyediakan makanan siap saji dengan tujuan mencukupi kebutuhan tenaga kesehatan dan petugas penjaga penyekatan PPKM, TNI-Polri, relawan di sekitar kota, kabupaten, maupun daerah. (Okenews.com 12/7/2021)

Penyaluran bansos merupakan bentuk kongkrit dari kepedulian pemerintah untuk meringankan beban hidup masyarakat yang kurang mampu di masa PPKM saat ini. Namun, sayangnya masyarakat masih kesulitan mengakses bansos karena terkendala faktor administrasi ataupun akses transportasi ke dapur umum.

Jumlah bansos pun masih kurang sesuai dari banyaknya masyarakat yang membutuhkan. Hal ini mendorong masyarakat untuk tetap bekerja demi memenuhi biaya hidup kesehariannya.

Inilah gambaran pemerintah yang masih saja mengandalkan sistem pengelolaan ekonomi yang salah dalam demokrasi sehingga tidak memberikan keadilan dan kesejahteraan secara merata bagi masyarakat. Pemerintah dirasa masih abai dan kurang serius dalam melayani masyarakat keseluruhan. Berbagai sumber kekayaan alam yang dimiliki hanya dinikmati dan dikuasai segelintir orang kapitalis, yang harusnya bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran masyarakat apalagi disaat pandemi.

Seharusnya para pemimpin memperhatikan peringatan Allah seperti yang dijelaskan dalam TQS. Shad ayat 26 yang artinya: "Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan."

Selain itu Rasulullah saw menggambarkan seorang pemimpin laksana pengembala. Sebagaimana Rasulullah saw bersabda, artinya: "Sesungguhnya seorang pemimpin itu adalah perisai, orang berperang di belakang dia dan berlindung kepada dia". (HR. Bukhari dan Muslim)

Terlihat pemerintah hanya sibuk dan fokus pada produksi kekayaan, tetapi mengabaikan distribusi atau pemerataan. Sehingga ketimpangan ekonomi maupun sosial semakin tinggi. Yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin. Dan masih saja membanggakan produk barat untuk dijadikan santapan rutin dalam menambal kesulitan ekonomi, yang justru menambah beban rakyat. Tidak lagi memandang nilai halal dan haram yang harusnya diprioritaskan.

Menurut aturan Islam, kekayaan alam adalah bagian dari kepemilikan umum. Kepemilikan umum ini wajib dikelola oleh negara. Hasilnya diserahkan untuk kesejahteraan rakyat secara umum. Sebaliknya, haram hukumnya menyerahkan pengelolaan kepemilikan umum kepada individu, swasta apalagi asing.

Seperti hal nya yang dicontohkan pada masa kepemimpinan Rasulullah saw saat kondisi normal maupun krisis ekonomi selama wabah.

Negara wajib merealisasikan jaminan atas pemenuhan kebutuhan pokok individu dan masyarakat. Keamanan, kesehatan, pendidikan dan pangan, merupakan kebutuhan yang harus terpenuhi oleh individu sehingga tercapai kecukupan untuk menjalani kehidupan.

Rasulullah saw menegaskan keberadaan seorang pemimpin di tengah umat, lalu bersabda artinya : "(Imam/ khalifah/ kepala negara adalah pengurus rakyat dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas pengurusan rakyatnya).” (HR al-Bukhari)

Oleh karena itu, hanya dengan penerapan islam kaffah yang mampu menegakkan sistem politik, sosial dan ekonomi sesuai fitrahnya demi kemaslahatan dan fasilitas yang layak bagi seluruh rakyat.

Wallahu 'alam bishawab

Post a Comment for "Skema Penyaluran Bansos Pandemi Sudahkah Terealisasi?"