Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

PPKM Kembali Diperpanjang, Benarkah Solutif Atasi Pandemi ?

Sudah lebih dari dua pekan PPKM Darurat diberlakukan, kasus positif covid di Indonesia belum menunjukkan tanda membaik. Hingga saat ini, RS masih penuh, banyak nakes berguguran, ribuan pasien melakukan Isolasi Mandiri ( isoman ) dirumah dengan fasilitas yang minim, hingga menggerus sebagian besar mata pencaharian masyarakat yang dominannya adalah pedagang kelas menengah hingga bawah.

Oleh : Khaizuran1453 (Mahasiswa dan Aktivis)

Sudah lebih dari dua pekan PPKM Darurat diberlakukan, kasus positif covid di Indonesia belum menunjukkan tanda membaik. Hingga saat ini, RS masih penuh, banyak nakes berguguran, ribuan pasien melakukan Isolasi Mandiri ( isoman ) dirumah dengan fasilitas yang minim, hingga menggerus sebagian besar mata pencaharian masyarakat yang dominannya adalah pedagang kelas menengah hingga bawah.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menerbitkan Instruksi Mendagri (Inmendagri) terbaru menyusul kepastian masih berlangsungnya pengetatan mobilitas masyarakat hingga 25 Juli 2021. Namun, dalam Inmendagri Nomor 22 Tahun 2021 itu, istilah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat tidak lagi digunakan. Sebagai gantinya, Inmendagri menyebut PPKM Level 4 Covid-19 Jawa dan Bali. ( www.kompas.com 21/07/2021 )

Menurut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) sekaligus Koordinator PPKM darurat, Luhut Binsar Pandjaitan, kebijakan itu harus diambil lantaran tren kasus Covid-19 masih fluktuatif. "Kalau kita lihat trennya, semua flattening. Tapi ini kan fluktuatif, tidak serta merta (menurun) Jadi kita sangat hati-hati melihat itu," tutur dia. Menurut Luhut, data kasus Covid-19 dan tingkat mobilitas masyarakat mulai tampak melandai. Namun, pemerintah perlu mempertimbangkan sejumlah hal sebelum melonggarkan PPKM darurat. ( www.kompas.com 20/07/2021)

Derita Rakyat di Tengah Pandemi

Ditengah lonjakan covid yang kian mengkhawatirkan. Pemerintah kembali menerapkan Pembatasan mobilitas masyarakat yang saat ini dikenal dengan istilah PPKM Darurat. Setelah sebelumnya, pemerintah beberapa kali mengganti kebijakan dengan istilah-istilah berbeda namun sama dari segi penerapan seperti, PSBB, (pembatasan sosial berskala besar), PSBB transisi, micro lockdown, dan terakhir PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Dan saat ini istilahnya kembali berganti Inmendagri menyebutnya PPKM Level 4 Covid-19 Jawa dan Bali.

Pemberlakuan kebijakan tersebut nyatanya tidak memberikan banyak perubahan terhadap kasus covid yang ada, justru jumlahnya kian meningkat selama PPKM Darurat diberlakukan. Sebagian besar masyarakat harus menelan pil pahit akibat hilangnya mata pencaharian mereka. Tidak hanya pedagang kecil, UMKM, tapi termasuk ritel yang harus merumahkan karyawannya tanpa gaji.

Derita masyarakat kian terasa ketika kebutuhan akan pangan tak bisa mereka penuhi selama dirumah. Pasalnya gaji setiap orang bisa dipastikan berbeda, ada yang bisa didapatkan sebulan sekali, namun ada juga yang pendapatannya harian. Jadi, ketika tidak bekerja, maka tidak ada rupiah untuk membeli makan dihari itu. Mirisnya, sebagian besar masyarakat Indonesia memiliki potensi pendapatan yang sama yakni dibawah rata – rata. Sudah bisa dipastikan, ada berapa banyak kepala keluarga yang akan menanggung beban atas kebijakan yang berlaku ini.

PPKM Benarkah Solusi Atasi Pandemi?

Pemberlakuan kebijakan PPKM kian menuai pro dan kontra di masyrakat. Sebab banyak dari masyarakat merasa pesimis dengan kebijakan ini dapat membuahkan hasil, pasalnya dari beberapa kebijakan sebelumnya lebih banyaknya tidak memberikan perubahan yang berarti terhadap penurunan kasus covid. Banyak masyarakat yang mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam menangani pandemi ini, karena mereka melihat masih kentalnya terjadi konflik internal di level pemangku kekuasaan. Sehingga kebijakan terkait pandemi sering bertabrakan dengan kebijakan lainnya.

Situasi makin diperparah dengan ketidaksiapan pemerintah dalam mem-back up kebutuhan masyarakat baik kebutuhan pokok maupun pelayan kesehatan yang murah dan memadai. Jangankan untuk melakukan tes, berobat atau vaksin, memenuhi kebutuhan sehari-hari saja masyarakat tak mampu.

Wajar jika banyak masyarakat hari ini tidak perduli bahwa mobilitas yang mereka lakukan dengan perlindungan tak memadai akan membawa resiko tinggi. Posisi mereka cenderug berpeluang menjadi carrier bagi penyebarluasan virus itu sendiri. Lebih parah negara tak lagi mampu menutupi kondisinya yang sedang colabs. Pemasukan kas negara benar – benar terseret pada utang yang kian menumpuk. Dana rakyat banyak dihabiskan untuk program-program pencitraan. Itu pun banyak berakhir di kantong-kantong berdasi.

Sejatinya pemberlakuan PPKM lanjutan juga tak akan menemui penyelesaian dikala kepercayaan masyarakat akan keseriusan pemerintah sudah hilang. Maka yang terjadi adalah rakyat akan terus mengenyampingkan setiap kebijakan pemerintah dan berujung pada penyepelean pada setiap protokol dan kegiatan pembatasan mobilisasi yang berlangsung. Pada akhirnya berujung pada peningkatan covid yang kian pesat. Dan tak akan pernah mengalami penurunan yang signifikan.

Solusi Islam Untuk Mengatasi Pandemi

Konsep Islam dalam penanganan wabah luar biasa visioner. Bukan dengan prinsip kapitalisme, yakni dengan sedikit biaya demi keuntungan sebesar-besarnya. Penanganan Islam adalah dengan prinsip keimanan kepada Allah Swt. dan visi pelayanan terhadap rakyat. Adapun hasil berupa stabilitas ekonomi, politik, dan sosial, hanyalah konsekuensi logis dari penerapan syariat secara kaffah.

“Jika kalian mendengar wabah di suatu wilayah, janganlah kalian memasukinya. Jika wabah terjadi di tempat kalian berada, jangan tinggalkan tempat itu.” (HR Bukhari)

Jelas, sejak 14 abad yang lalu, Islam sangat profesional dalam mengatasi wabah penyakit yang menimpa masyarakat, yakni dengan karantina atau lockdown. Khalifah Umar bin Khaththab pada era kepemimpinannya berani mengambil kebijakan “lockdown” kala itu, sehingga wabah penyakit (Tha’un) tersebut dapat diberantas dalam waktu yang relatif singkat.

Dengan lockdown, prinsip memutus mata rantai penyebaran penyakit dapat terealisasi. Itulah solusi alternatif yang bisa dilakukan saat ini, yang sudah pernah dilakukan saat peradaban islam dulu. Dan hal tersebut terbukti mampu mengatasi wabah. Lantas berharap pada aturan manusia tentunya tak pernah menemui titik akhir. Maka berharaplah pada hukum Allah yang sudah pasti mampu memberikan solusi.

Wallahu a’lam bish-shawwab.

Post a Comment for "PPKM Kembali Diperpanjang, Benarkah Solutif Atasi Pandemi ?"