insentif tenaga medis covid belum cair
Oleh. Tya Sagita, S.Pd
Miris jika melihat begitu banyak tenda-tenda yang didirikan untuk merawat pasien Covid-19 karena rumah sakit sudah tidak mampu menampung para pasien lagi. Hal ini disebabkan kurangnya jumlah rumah sakit yang ada dibandingkan dengan membludaknya jumlah pasien karena covid-19.
Selain itu, rumah sakit yang ada juga sangat kekurangan alat kesehatan/medis seperti ventilator dan oksigen. Bahkan sering terjadi kekurangan dan keterlambatan obat-obatan yang dibutuhkan pasien. Ditambah lagi, kurangnya jumlah tenaga kesehatan (nakes) yang ada dalam menangani jumlah pasien covid yang membludak. Yang tidak habis pikir, masalah corona ini dijadikan ajang bisnis oleh klinik-klinik untuk mengadakan perang harga swab antigen. Masalah di bidang kesehatan ini telah menambah rentetan masalah di negeri gemah ripah loh jinawi ini.
Fakta lain yang tidak kalah menyedihkan adalah tenaga kesehatan (nakes) sebagai garda terdepan dalam menangani wabah covid-19 tidak mendapatkan insentif secara tepat waktu alias tersendat pencairannya. Sejak bulan Januari hingga kini, insentif belum cair sama sekali, bahkan di Bengkulu mulai dari bulan Oktober hingga bulan Desember 2020. (finance.detik.com.25/6/2021). Insentif ini diberikan oleh pemerintah sebagai apresiasi atas kerja keras mereka dalam menangani wabah. Sayangnya, pemerintah abai dalam hal kesejahteraan bagi tenaga kesehatan. Mereka berjuang tiada kenal lelah di tengah minimnya fasilitas kesehatan yang disediakan oleh pemerintah.
Hal ini terjadi karena birokrasi pencairan dana insentif nakes yang berbelit-belit. Jika mekanisme pencairan anggaran sangat rumit maka hal ini akan berdampak pada pelayanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit ataupun nakes pada pasien. Padahal orang sakit adalah orang yang sedang berjuang meregang nyawa. Oleh karena itu, regulasi pencairan dana anggaran kesehatan harusnya dipermudah. Tidak hanya itu, harusnya ketersediaan dana yang cukup harusnya menjadi prioritas dalam masalah kesehatan.
Dilansir dari Tirto.id tanggal 26 Juni 2021, kemenkes belum membayar tunggakan klaim rumah sakit rujukan covid-19 sebesar Rp 22,08 trilliun tahun anggaran 2020. Kondisi ini jelas menjadikan pelayanan kesehatan menjadi tidak baik. Pada Perpres No. 72 Tahun 2020, anggaran sejumlah 356, 5 Trilliun untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) anggaran kesehatan hanya sekitar Rp 25, 4 trilliun untuk tahun 2021. Anggaran ini sangat kecil sekali dibanding jumlah anggaran untuk sektor ekonomi yang berpihak pada pelaku usaha dan para korporat. Bagaimana bisa masalah pandemi ini bisa berakhir jika masalah kesehatan dinomorduakan? Terlebih lagi second wave dari infeksi virus covid-19 semakin menggila karena mutasi yang begitu cepat sehingga menimbulkan berbagai varian mutan.
Regulasi hasil kesepakatan manusia hanya akan menciptakan birokrasi yang kaku seperti realitas saat ini. Pemimpin yang adapun adalah pemimpin yang krisis jiwa kepengurusannya kepada rakyat. Hal ini dikarenakan kepemimpinan didapat melalui mekanisme voting bukan karena kecakapannya dalam mengurus rakyat yang berdasarkan keimanan kepada Sang Pencipta, akan tetapi orientasi para pemimpin yang terpilih adalah untuk mengembalikan modal. Dari sinilah tercipta regulasi yang rumit bernafaskan kapitalisme sehingga peluang untuk mencuri uang rakyat terbuka lebar. Jika kepemimpinan seperti ini tetap dipertahankan maka regulasi yang rumit dan jlimet pasti akan terus terjadi.
Berbeda halnya dalam Islam. Islam memandang bahwa aturan untuk mengatur segala aspek kehidupan manusia haruslah berasal dari Zat yang menciptakan alam semesta, kehidupan dan manusia yaitu Allah SWT. Dalam sistem islam, orientasi penguasa adalah menjadi periayah atau pengurus sebagaimana tuntutan syari’at. Penjagaan nyawa manusia ( Hafz an nafs) menjadi hal utama dalam kepemimpinannya dalam kondisi apapun terlebih dalam pandemi. Kantor-kantor departemen yang ada dalam sistem islam regulasinya dalam mengatur kemaslahatan urusan rakyat.
Ada 3 regulasi manajemen yang harus dipenuhi oleh masing-masing departemen. Yang pertama yaitu kesederhanaan aturan karena memberikan kemudahan dan kepraktisan sementara regulasi yang rumit akan menyebabkan kesulitan. Kedua, kecepatan dalam pelayanan transaksi, hal ini akan mempermudah orang yang memiliki keperluan. Sedangkan yang ketiga adalah pekerjaan tersebut dilakukan oleh orang yang mampu dan profesional. Strategi ini diambil dari realitas kepentingan itu sendiri. Orang-orang yang memiliki kepentingan menginginkan kecepatan dan kesempurnaan pelayanan. Sehingga realisasi distribusi anggaran akan dibuat mudah, cepat dan tidak berbelit.
Pengurusan rakyat yang sempurna dalam masalah kesehatan pernah dilaksanakan oleh umat islam lebih dari 7 abad dalam sistem Khilafah. Fasilitas kesehatan diberikan secara gratis kepada warganya dengan sarana peristirahatan dan hiburan yang nyaman di dalamnya. Pada masa kekhilafahan Abbasiyah, pembangunan rumah sakit mencapai puncak kemegahannya. Ada rumah sakit yang didirikan khusus untuk anak-anak, lansia dan wanita. Rumah sakit yang ada bukan hanya untuk merawat orang sakit melainkan sebagai laboratorium penelitian dan sekolah kedokteran. Bahkan beberapa sekolah kedokteran melahirkan dokter ahli bedah dan ahli bius. Pendidikan kedokteranpun gratis diberikan pada warga negara.
Semua pembiayaan kesehatan dan pendidikan berasal dari Baitul Ma’al yang terdiri dari pos kepemilikan umum maupun negara. Dana kepemilikan umum berasal dari pengelolaan sumber daya alam yang dikelola secara mandiri oleh negara. Dana pos kepemilikan negara didapat dari fa’i, jizyah, kharaj, usyur dan sebagainya. Strategi pelayanan kesehatan dan sumber dana seperti ini mendukung terciptanya kecepatan akses pelayanan kesehatan kepada warga negara. Mudahnya penyediaan sarana dan prasarana bagi rumah sakit, obat-obatan secara gratis juga insentif bagi nakes akan membantu mereka bekerja secara optimal. Di lain pihak, proses penyembuhan bagi yang sakit akan berjalan dengan cepat. Masihkah kita meragukan sistem Islam yang berasal dari Zat Maha Pengatur kehidupan ini?
COMMENTS