evaluasi pelaksanaan ppkm
Oleh: Fatimah Azzahra, S. Pd
"Barangsiapa di antara kalian melihatku bengkok, maka hendaklah dia meluruskannya. " - Umar bin Khattab
Inilah sang amirul mukminin saat khutbah di awal kepemimpinannya. Beliau meminta seluruh rakyatnya untuk mengingatkannya kala ia tak lagi sesuai dengan aturan Allah swt. Muhasabah atau evaluasi menjadi hal yang maklum bahkan diharapkan agar ia tetap berada dalam koridor yang benar, koridor yang Allah ridai.
Evaluasi PPKM Darurat
Pandemi corona kian tak terkendali, pemerintah pun mengeluarkan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat di sejumlah wilayah mulai tanggal 3 - 20 Juli 2021. Namun, hingga kini kebijakan ini belum mampu menahan laju penambahan kasus harian corona di Indonesia. Bahkan, dilansir dari laman kompas.com, selasa tanggal 14 Juli kemarin, Indonesia mencatat rekor baru penambahan kasus harian yaitu 54.517 kasus.
Atas kenyataan yang tak sesuai harapan, pemerintah berencana menambah durasi diadakannya PPKM darurat. Rencana memperpanjang Pembatasan Darurat diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Ia menyebut PPKM akan diperpanjang hingga enam minggu untuk menurunkan angka kasus Covid-19. (tempo.co, 13/7/2021)
Kebijakan ini menuai pro kontra. Pasalnya di tengah pandemi yang kian tak terkendali, kondisi rakyat kian memprihatinkan. Tim keamanan diterjunkan untuk 'memukul' rakyat yang tak taat aturan PPKM darurat. Pekerja dihimbau kembali bekerja di rumah, sekolah pun belum diijinkan bertatap muka. Walau ada kekhususan bagi beberapa sektor untuk tetap bekerja di lapangan.
Sayangnya, rakyat kecil yang bekerja sebagai tukang tambal ban, tukang service hp, service jam, pedagang kaki lima, dan lainnya tak termasuk yang diperbolehkan berjualan selama masa PPKM darurat. Padahal, mereka adalah para tulang punggung keluarga yang tengah mengais nafkah di tengah himpitan ekonomi dan ganasnya pandemi. Jika mereka tak diijinkan keluar untuk mencari nafkah, darimana mereka bisa mengisi perut keluarga dan diri sehari-hari?
Di sisi lain, testing pada rakyat masih jauh dari yang ditargetkan. Vaksinasi pun lambat dijalankan.
Menakar Keseriusan Pemerintah
Muhasabah kebijakan harus dilakukan. Jangan sampai rakyat dibuat susah bergerak tapi kasus pandemi tak ditangani dengan serius oleh pemerintah. Sehingga para ujung tombak pejuang pandemi kian banyak yang berguguran dan rakyat semakin banyak yang jadi korban.
Pemerintah harus serius dan bergerak cepat. Bukan hanya dengan menambah jumlah ranjang di rumah sakit atau menambah tempat isolasi dengan alih fungsi bangunan. Sebab itu tak menyentuh akar permasalahan justru malah menambah masalah baru.
Seharusnya bukan hanya melarang atau membatasi aktivitas warga dengan himbauan semua dikerjakan dari rumah. Tapi, juga harus berani memenuhi kebutuhan rakyat sehingga para tulang punggung keluarga tak nekat tetap turun ke jalan.
Disamping itu, pemerintah pun seharusnya menutup gerbang masuk kedatangan warga negara asing apapun alasannya. Sungguh dualitas yang menyayat hati ketika rakyat didenda berjuta-juta, dibentak saat tengah mengais rezeki di tengah PPKM darurat. Sementara WNA dibiarkan melenggang bebas masuk. Padahal, kita ketahui bersama virus Corona ini bukan berasal dari Indonesia. Varian delta pun bukan berasal dari dalam negeri. Sayangnya, pemerintah berat untuk menutup pintu kedatangan warga negara asing.
Belum lagi kebijakan pemerintah yang menambah utang demi proyek kereta cepat. Sungguh membuat rakyat mempertanyakan, mana yang lebih penting bagi pemerintah? Ekonomi, proyek, atau nyawa rakyat sendiri?
Islam Serius Meriayah Rakyat
"Tidaklah seorang hamba yang diserahi Allah untuk memimpin rakyat, lalu ia meninggal dalam keadaan curang terhadap rakyatnya, kecuali Allah haramkan masuk surga" (HR. Bukhari-Muslim).
Hadist di atas diketahui dan dipahami betul oleh para pemimpin mukmin. Apalagi dalam Islam, Al qur'an dan as sunnah menjadi sandaran utama dalam setiap perbuatan baik untuk individu atau negara.
Karena pemahaman yang benar akan amanah, ditambah keimanan yang kokoh dalam diri. Para pemimpin muslim akan serius meriayah rakyat. Menjaga betul kondisi setiap rakyatnya. Bahkan, bisa jadi mengabaikan kondisi ekonomi negeri sebentar asal rakyat dapat diriayah dengan baik dan benar. Sebagaimana yang terjadi saat masa Umar bin Abdul Aziz.
Baitul mal kosong karena semua isinya diberikan pada rakyat yang merasa terdzalimi. Namun, Umar tak khawatir karena ia yakin kebenaran yang dilakukannya. Dan itu terbukti, tak berapa lama kemudian baitul mal kembali terisi bahkan tinta kegemilangan mencatat sejarah bahwa di masa Umar bin Abdul Aziz tak ada seorang pun yang berhak menerima zakat. Sampai para pegawai negeri harus bersusah payah mencari ke penjuru negeri namun hasilnya tetap tak ada seorang pun yang berhak menerima zakat. Sampai akhirnya zakat diberikan untuk menikahkan para joblowan jomblowati, membayarkan utang rakyat dan membebaskan budak. Masyaallah.
Kini, pemerintah yang alergi dengan lockdown karena takut membuat negara rugi justru harus bersusah-susah menghentikan laju pandemi. Bukankah itu juga harus dievaluasi. Jika saja sejak awal opsi lockdown di ambil. Juga mindset memenuhi kebutuhan rakyat tidak dipandang sebagai beban tapi sebagai kewajiban atas amanah yang diberikan. Mungkin pandemi takkan berkepanjangan.
Inilah realitas kapitalisme yang sangat berbeda dengan Islam saat diterapkan oleh Rasul, para sahabat termasuk oleh Umar bin Abdul aziz hingga runtuh tahun 1924. Masihkah kita berharap pada sistem yang berfokus pada materi ini? Sudah saatnya kita kembali pada Islam yang Allah ridai. Semoga pandemi bisa berakhir sempurna di tangan penerapan Islam.
Wallahua'lam bish shawab.
COMMENTS