politik balas budi
Badan Usaha Milik Negara kembali menjadi sorotan publik. Pasalnya, penunjukkan Abde Negara atau yang dikenal dengan nama Abdee-Slank sebagai Komisaris Telkom Indonesia menimbulkan Pro dan kontra yang mewarnai keputusan ini. Mengutip dari media detik.com, Jubir Presiden Fadjroel menyatakan bahwa penunjukkan Abdee Slank sebagai Komisaris Telkom, sesuai dengan jejak profesionalitas. Digitalisasi konten, sebagai keahliannya, cukup mewakili pihak yang pro pada keputusan ini.
Di pihak kontra, Ketua DPP PKS Bukhori Yusuf menyebut penempatan Abdee Slank sebagai komisaris hanya akan merugikan Telkom karena latar belakang profesi yang tidak sesuai. "Ini jelas merugikan Telkom, karena tidak sesuai dengan profesi yang dijabatnya sebagai komisaris dan, jika Telkom dirugikan, negara yang akan dirugikan," kata Bukhori kepada wartawan, Sabtu (29/5/2021).
Sebagaimana diketahui, komisaris adalah jabatan profesionalitas yang menentukan nasib rakyat. Mengingat jabatan profesionalitas memegang tampuk kebijakan untuk menyusun dan mengambil keputusan. Sederhananya, hajat hidup masyarakat di tangan pejabat. Meski Mantan Kepala Badan Ekonomi dan Kreatif (Bekraf) Triawan Munaf telah membeberkan kiprah Abdee "Slank" di dunia bisnis dan berbagai organisasi masyarakat serta pemerintah agar publik mengetahui kompetensinya, namun hal ini tak serta-merta mampu menepis aroma politik balas budi yang cukup menyengat di balik pengangkatannya. Lantas, sang gitaris menjadi komisaris karena kompetensi atau kompensasi?
Bentuk Balas Jasa
Sudah menjadi rahasia umum, di setiap pesta demokrasi, menelan biaya sangat tinggi. Dan pasti, tak ada yang gratis. Semua pihak yang mensukseskan pihak pemenang akan mendapat imbalan. Sistem demokrasi yang mengusung empat pilar kebebasan. Pilar kebebasan modal yakni kapital, lebih dominan dibanding kebebasan agama, akspresi dan berpendapat. Sekalipun demikian, keempat pilar ini saling menunjang. Dalam hal ini, pemenang pesta demokrasi beserta para pendukungnya, akan mendapat keleluasaan mewujudkan keinginan.
Dalam pemilu, hubungan ini juga terjadi. Pemerintah sebagai sosok pemenang pemilu memiliki debt atau utang kepada pihak yang berkontribusi pada kemenangannya. Bentuk bayaran utang tersebut dapat berupa peningkatan status sosial dan jabatan. Jika dilihat dari konsep clientism, bisa jadi jabatan komisaris merupakan bentuk bayaran debt Jokowi kepada Abdee. Hal ini mengingat kontribusi Abdee sebagai relawan Jokowi dalam melakukan kampanye melalui pergelaran musik dan lagu. Dan sebagai relawan Jokowi, Abdee bukan orang pertama yang memperoleh posisi strategis di BUMN. Pada Desember 2020, sebanyak 18 relawan Jokowi masuk dalam jajaran BUMN. Beberapa di antaranya juga dikritik karena dianggap tidak memiliki kompetensi.
Ya, pemberian jabatan sebagai ucapan terima kasih, balas jasa, balas budi, bukanlah hal aneh dalam dunia politik berbalut sekularisme kapitalistik. Asas politik sekuler adalah manfaat (bagi pejabat), bukan maslahat (demi rakyat). Tujuan politiknya untuk meraih jabatan, kekuasaan dan keuntungan itu sendiri. Dan saat jabatan telah didapat, dipergunakan untuk mengembangkan dan meraih kekuasaan yang lebih banyak dan lama. Maka, siapa pun yang dinilai berkontribusi bagi naiknya seseorang ke singgasana jabatan, ia "berhak" menikmati bagian kue kekuasaan. Terlepas apakah ia berkompeten atau tidak. Sebagaimana pendapat pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, bahwa Abdee tidak memiliki kapasitas yang berkaitan pada bidang tersebut. Apalagi saat ini Telkom memiliki sejumlah tantangan untuk memenuhi harapan publik di tengah pandemi (pinter politik.com, 31/5/2021).
Begitulah realitas yang terjadi. Politik balas budi bukanlah asumsi, bahkan di fasilitasi dalam sistem demokrasi. Menganut kebebasan tak berbatas, tentu demokrasi "mengizinkan" penguasa untuk memilih teman satu barisan mendapatkan jabatan strategis.
Oleh karena itu, jargon kekuasaan di tangan rakyat dalam demokrasi hanyalah omong kosong. Karena –sekali lagi— penguasa diangkat bukan sebagai pelayan rakyat yang sepenuh hati mengelola urusan masyarakat. Namun sekadar melayani sang tuan atau berbagi pundi-pundi dengan kawan yang ada dalam satu lingkaran.
Dalam Islam, Memilih Pejabat Karena Kompetensi bukan Kompensasi
Pejabat negara tentu memiliki kedudukan yang sangat penting. Darinya, pengaturan urusan rakyat berlangsung. Pemenuhan kebutuhan mendasar terjaga. Harapan masyarakat meraih kesejahteraan dan kebahagiaan terlaksana.
Dalam ajaran Islam, pemimpin adalah sosok pengayom dan pelayan rakyat. Hal ini ditegaskan oleh Umar bin Khattab r.a., "Sayyidulqaumikhadimuhum." Pemimpin adalah pelayan bagi yang dipimpinnya. Maka, jabatan strategis ini hanya layak dipegang oleh orang-orang yang memiliki kompetensi/kemampuan/keahlian di bidangnya. Ia mengetahui seluk-beluk segala hal terkaitnya. Jabatan bukan semata-mata sebagai kompensasi atas jasa mengantarkan "jagoannya" hingga meraih singgasana kekuasaan.
Rasulullah SAW dalam Hadis Abu Hurairah di dalam Shahih Bukhori disebutkan bahwa beliau pernah ditanya kapan hari kiamat, maka Rasulullah SAW berkata kepadanya,
«إِذَاوُسِدَالأَمْرُإلىغَيْرِأَهْلِهِفَانْتَظِرِالسَّاعَةَ»
“Apabila suatu perkara diserahkan kepada yang bukan ahlinya maka tunggulah kehancurannya.”
Dari penuturan Rasulullah SAW tersebut, kita bias mengambil ibrah, jika kelompok, lembaga, atau negara dipimpin (dikelola) oleh orang yang tidak kapabel di bidangnya, maka tinggal menunggu kegagalan. Pun, jabatan apa pun ketika dipegang oleh sosok yang tidak berkemampuan, pasti akan hancur. Entah itu presiden, wakil rakyat, komisaris atau jabatan lainnya.
Lantas, mampukah Abdee dan "Abdee-abdee lain" akan mampu mengemban amanah besar mengelola negeri, sementara mereka bukan sang ahli, tak memiliki kompetensi dan diduga lebih karena kompensasi alias balas budi?
Teringat sebuah tagline iklan minyak kayu putih yang cukup populer. "Buat anak kok coba-coba." Nah, buat anak saja tidak boleh coba-coba, terlebih dalam mengurus negara. Tentu tak boleh main-main. Karena kompetensi pejabat akan berdampak pada kehidupan orang banyak. Terlebih, tak hanya diadili di dunia, pertanggungjawaban pemimpin (pejabat) juga dilakukan di akhirat. Ketidaksungguhan pemimpin mengelola urusan rakyat dan lebih menomorsatukan kepentingan diri dan golongan, merupakan keniscayaan dalam system hidup sekularisme berikut system politik demokrasi kapitalistik. Tersebab bersumber dari ajaran manusia yang menghamba pada nafsu dan syahwat, bahkan abai terhadap nilai-nilai wahyu dari Rabbnya.
Oleh karena itu, jika menghendaki pengaturan hidup yang manusiawi, kembalilah pada system hidup yang bersumber pada wahyu ilahi, yaitu sistem Islam. Dalam Sistem Islam, penguasa adalah khadimul ummah yang karena dorongan keimanan, siap memberikan pelayanan optimal. Pejabat diangkat salah satunya karena memiliki kompetensi terbaik. Jabatan bukan sebagai kompensasi atas jasa terhadap penguasa pendahulunya.
COMMENTS