Lonjakan virus Covid-19
Oleh : Hani Handayani
Serangan virus Covid-19 belum juga usai malah semakin masif dengan ditemukannya varian baru. Hal ini yang akhirnya membuat Kementerian Agama menerbitkan surat edaran dalam pembatasan menjalankan kegiatan di rumah ibadah.
Dikutip dari Republika.co.id Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan bahwa, kegiatan sosial dan kemasyarakatan yang biasa dilakukan baik berupa pengajian umum, pesta pernikahan dan yang serupa bila dilakukan di ruangan, di lingkungan ibadah, agar dihentikan sementara untuk wilayah zona merah. Sementara untuk wilayah oranye menunggu sampai kondisi memungkinkan untuk dilaksanakan.
Menag pun menegaskan untuk kegiatan peribadatan yang masuk zona aman hanya boleh dilakukan oleh warga di lingkungan di sekitar tempat rumah ibadah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19 secara ketat.
Surat Edaran Nomor SE 13 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah telah ditandatangani pada Selasa (15/6) oleh Menag. Dengan adanya surat ini maka tentu hal ini akan menjadi pertanyaan bagi masyarakat seberapa efektifkah pembatasan kegiatan keagamaan ini dalam menekan penyebaran virus Covid-19 ini.
*Masih Tinggi*
Berdasarkan data satuan tugas penanganan Covid-19 sampai Minggu (20/6/2021), pemerintah melaporkan penambahan 13.737 kasus yang tersebar di 33 provinsi. Sehingga total Covid-19 di Tanah Air berjumlah 1.989.909 kasus. Penyumbang kasus tertinggi berada di DKI Jakarta dengan 5.582 kasus, selanjutnya Jawa Tengah sebanyak 2.195 kasus dan Jawa Barat berjumlah 2.009 kasus, (kompas.com 20/6/2021).
Berdasarkan data jelas virus Covid-19 di Indonesia sangat tinggi, terlebih ditemukannya varian baru. Hal ini sangat mengkhawatirkan masyarakat karena hampir 2 tahun ini, hidup dengan berbagai kebijakan pemerintah yang belum mampu menghentikan penyebaran virus Covid-19 ini.
Kekhawatiran masyarakat saat ini bisa jadi karena kebijakan yang di keluarkan pemerintah kadang inkonsistensi. Sebelum diterbitkan Surat Edaran dari Kementerian Agama tentang mobilitas peribadatan, telah ada kebijakan sebelumnya terkait “work from Bali” yang bertujuan untuk menggerakkan kembali pariwisata di sana. Jelas kebijakan ini kontradiktif dengan kebijakan saat ini.
Belum lagi kebijakan larangan mudik yang ternyata tidak efektif mencegah mobilitas masyarakat untuk mudik, ini juga yang menjadi pemantik terusan bertambahnya jumlah terkonfirmasi Covid-19. Terus apakah dengan Surat Edaran dari Menag ini akan efektif mencegah penyebaran virus Covid-19 ini?
Tentu tidak, bila kebijakan ini hanya berlakukan pada aktivitas di rumah ibadah saja. Sementara di tempat lain diizinkan mobilitas yang tinggi dengan kerumunan. Kebijakan yang inkonsistensi inilah yang membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap setiap kebijakan yang di keluarkan.
*Kebijakan Tepat*
Ketika awal Pandemi para ahli telah menyarankan untuk melakukan karantina wilayah seperti yang di contoh kan di masa Umar bin Khattab, ketika wabah ta’ un menyerang negeri Syam. Umar melakukan lock down sesuai hadis Rasulullah Saw bersabda, “ Jika kalian berada di suatu tempat (yang terserang wabah), maka janganlah kalian keluar darinya. Apabila kalian mendengar wabah itu di suatu tempat, maka janganlah kamu masuk ke dalam wilayah tersebut." (HR Bukhari-Muslim).
Bila dari awal pemerintahan melakukan lock down maka penyebaran virus ini akan lebih mudah dikendalikan. Tetapi faktanya saat ini, berbagi kebijakan yang inkonsistensi membuat masyarakat mulai abai terhadap protokol kesehatan yang selalu diingatkan pemerintah.
Pun dengan kebijakan pembatasan peribadatan di rumah ibadah tidak akan berjalan optimal bila pola pikir masyarakat belum diubah. Pola pikir masyarakat ini akan berubah ketika pemimpin negeri ini mampu memberikan teladan yang baik dalam bersikap.
Contoh kalau memang masyarakat di batasi dalam beribadah di rumah ibadah maka pemimpin di wilayah tersebut harus tegas atas berbagai aktivitas yang bisa memicu keramaian dan jangan sampai pemerintah setempat malah ikut andil dalam mobilitas yang tinggi.
Bila masyarakat melihat kekonsistenan pemerintah dalam penanggulangan virus Covid-19 ini, maka insyaallah kesadaran masyarakat akan mudah dibentuk dan akan taat menjalankan protokol kesehatan yang ditetapkan.
Seyogianya ada pembenahan dan evaluasi dalam penanggulangan wabah ini. Pemerintah harus fokus dan serius mengendalikan penyelenggaraan virus ini kepada hal yang urgen bukan hanya sebatas penerbit surat edaran saja. Pembatas mobilitas pun tidak hanya dilakukan dalam peribadatan saja.
Wallahu a’lam
COMMENTS