Pemerintah Gagal Mengatasi Krisis Pangan, Warga Suriah Kelaparan

Krisis pangan Suriah

Oleh : Refi Oktapriyanti (Mahasiswa FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta)

Berdasarkan studi yang diterbitkan Universitas Humboldt pada 2020, disebabkan konflik berkepanjangan, Suriah kehilangan 943 ribu hektar lahan pertanian antara tahun 2010 dan 2018. Depresiasi mata uang Suriah yang parah, juga memengaruhi daya beli warga di seluruh negeri. Hal ini membuat warga yang beralih menjadikan roti sebagai makanan utamanya pun bertambah (REPUBLIKA.CO.ID).

Hingga Februari 2021, Program Pangan Dunia, setidaknya 12,4 juta warga dari 16 juta warga Suriah mengalami kerawanan pangan. Jumlah ini bertambah 3,1 juta dari tahun lalu. World Food Programme (WFP) juga memperkirakan 46 persen keluarga di Suriah telah mengurangi jatah makanan harian mereka, dan 38 persen orang dewasa telah mengurangi konsumsi pangan mereka, agar anak-anak mereka memiliki cukup makanan (REPUBLIKA.CO.ID).

Krisis pangan yang terjadi pada warga Suriah, kini belum berakhir hingga sekarang. Bahkansebuah keluarga yang beranggotakan empat orang, yang sebelumnya mereka makan dengan keju dan daging kini terhenti pada awal tahun 2020, sekarang hanya bisa mengandalkan roti untuk mengurangi rasa lapar mereka.

Dalam hal ini pemerintah membatasi dan menaikan harga roti, dan kini mereka hanya bisa makan secuil roti yang di pecah menjadi bagian-bagian kecil dan dicelupkan air teh supaya nampak besar. Selain itu, kondisi ini bertambah parah dengan kebijakan distribusi roti yang diskriminatif yaitu pembatasan jumlah roti persubsidi yang dapat dibeli oleh warganya sehingga kini roti menjadi bahan rebutan warga Suriah. Padahal Pejabat Suriah mengatakan, yang diprioritaskan adalah memastikan setiap orang memiliki cukup roti, tetapi tindakannya menunjukkan sebaliknya. Dalam hal ini, dapat disimpulkan pemerintah suriah gagal mengatasi krisis pangan.

Islam Sebagai Solusi

Manusia memiliki yang dinamakan kebutuhan jasmani ( Hajatul Udowiyah), yaitu kebutuhan yang muncul dari dalam tubuh manusia dan dimana ketika kebutuhan itu muncul dalam diri kita harus dipenuhi secara pasti. Karena jika kebutuhan jasmani itu tidak terpenuhi, maka akan menyebabkan kematian atau kerusakan pada dirinya.

Menyadari hal ini, Islam sebagai sistem yang didukung oleh sistem ekonomi yang kuat, terus berusaha mengembangkan inovasi dalam hal ketahanan pangan. Salah satu bukti yakni dengan kembali melihat pada sejarah ketika Islam hadir sebagai sistem yang mengatur kehidupan (red: Khilafah). Masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khatab misalnya, menerapkan inovasi soal irigasi untuk mengairi area perkebunan. Kawasan delta Sunga Eufrat dan Tigris serta daerah rawa sengaja dikeringkan menjadi lahan-lahan pertanian. Kebijakan itu diteruskan hingga Dinasti Umayyah.

Kebijakan untuk mendukung pertanian sebagai penopang ketahanan pangan yang utama tetap dipertahankan sepanjang sejarah peradaban Islam. Sistem pertanian seolah menjadi dasar dari kehidupan Muslim, yang selanjutnya dilengkapi pengetahuan mengenai pertanian hingga teknik irigasi.

Ketika musim paceklik melanda Hijaz, Khalifah Umar Bin Khatab juga pernah memberlakukan pengendalian suplai pangan. Khalifah yang berjuluk Al-Faruq itu meminta Gubernur Mesir Amr bin al-Ash, agar mengirimkan pasokan makanan. Permintaan itu ditanggapi dengan pengiriman bantuan bahan makanan yang dikirim melalui jalur laut.

Upaya diatas merupakan beberapa contoh yang dilakukan seorang Khalifah dalam hal ketahanan pangan dan menghadapi masa krisis pangan. Sebab, Pemimpin dalam Khilafah sadar betul akan tanggung jawab atas kebutuhan dasar manusia, sehingga segala upaya akan ditempuh untuk mengatasi kekurangan bahan pangan masyarakat, diantaranya berusaha menguatkan kembali status ekonomi, berusaha menciptakan inovasi ketahanan pangan serta dalam jangka pendek berusaha mendapatkan bantuan dari daerah lain untuk pemerataan pangan.

Hal seperti ini hanya mampu diwujudkan dalam sistem Islam, bukan sistem yang lain. Ibarat mimpi di siang bolong, berharap pada sistem selain Islam (red: Demokrasi) dengan segala kompleksifitas atas berbagai kepentingan dan kurang memprioritaskan rakyat, maka urgensi akan kebutuhan mendasar sekalipun akan sulit untuk diwujudkan. Oleh karenanya, Umat harus segera menerapkan sistem Islam (red: Khilafah) untuk mengakhiri penderitaan umat.