Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Komisaris BUMN: Kompetensi atau Balas Budi?

Fakta orang-orang di lingkaran istana menjadi komisaris sebuah BUMN menunjukkan pengelolaan negara ini bukan untuk kemaslahatan rakyat. Sebab selain penunjukannya bukan berdasar kompetensi dan kapabilitas mengelola sebuah perusahaan. Terlebih perusahaan yang seharusnya berkonsep bekerja untuk rakyat, bukan demi keuntungan pihak tertentu, sebagaimana yang hari ini ditunjukkan dari pejabat negara yang berwenang atas pengangkatan dan penunjukkan itu.

Oleh: Rut Sri Wahyuningsih | Institut Literasi dan Peradaban

Cukup mengejutkan juga ketika muncul berita penunjukkan Ketua PBNU Said Aqil Siradj menjadi komisaris utama merangkap komisaris independen PT Kereta Api Indonesia (Persero) , hal ini berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-64/MBU/03/2021, meskipun banyak pihak yang mempertanyakan kompetensi yang dimiliki, namun pemerintah tak bergeming.

Menteri BUMN Erick Thohir bahkan menjelaskan tujuan penunjukan Said Agil adalah untuk mengurai isu utama dalam pembangunan infrastruktur perkeretaapian. Salah satunya, mengenai isu pembebasan lahan. "Ketika kami angkat NU menjadi bagian membangun ekonomi kita. Ini hal positif toh memang di industri KA itu ada dua isu yang besar satu sosial, pembebasan lahan LRT, KA cepat, dan isu double track," ujarnya.

Isu-isu sosial tersebut tidak bisa diselesaikan hanya dengan penjelasan keekonomian. Oleh sebab itu, keberadaan Saiq Aqil diharapkan bisa memberikan pendekatan sosial (Cnnindonesia.com, 2/6/2021). Kemudian diikuti dengan berita yang lain yaitu penunjukkan Abdi Negara (Abdee Slank) menjadi menjadi komisaris PT Telkom Indonesia. Publik tentu kembali bertanya-tanya, ada apa, mengapa begitu mudahnya mendapatkan pekerjaan bahkan jabatan, sedangkan di luar sana para sarjana yang baru lulus bingung ijasahnya untuk apa, saking susahnya mendapatkan pekerjaan.

Tapi lagi-lagi, pemerintah menjadi tameng dari ketidakjelasan penunjukkan dan pengangkatan ini, diantaranya Juru bicara Presiden Joko Widodo (Jokowi), Fadjroel Rachman, ia menilai penunjukan Abdi Negara atau Abdee Slank merupakan keputusan tepat. Fadjroel mengatakan penunjukan Abdee sudah sesuai dengan rekam jejak. "Sangat tepat, sesuai dengan jejak profesionalitas Abdee," katanya.

Kembali Erick Thohir, selaku menteri BUMN menjelaskan, bahwa penunjukkan musisi tersebut untuk mendorong pengembangan konten lokal pada Telkom. "Kemarin yang selalu challenge ke saya, kenapa juga ada perwakilan dari masyarakat dari musisi, saya tidak mau ngomong individu, (tapi) musisi. Apa salahnya sekarang Telkom dan Telkomsel berpihak pada konten lokal," ujar Erick di Gedung Kementerian BUMN, Rabu (cnnindonesia.com,2/62021).

"Jadi jangan ini kita terpecah-pecah karena persepsi atau mungkin dari banyak pihak yang senang hanya bikin gaduh. Jadi itu komitmen saya pengangkatan direksi dan komisaris adalah bagian bagaimana transformasi banyak pascapandemi ke depan," ujar Erik Thohir lagi. Itu juga menjadi alasannya untuk mengubah arah PFN menjadi lembaga pembiayaan film bukan sebagai produsen film. Dan bukan anti Netflix atau Disney+ , tapi Erik ingin Telkomsel menjadi agregator konten lokal.

Sebelumnya, Ketua DPP PKS Bukhori Yusuf menyebut penempatan Abdee Slank sebagai komisaris hanya akan merugikan Telkom karena latar belakang profesi yang tidak sesuai. "Ini jelas merugikan Telkom, karena tidak sesuai dengan profesi yang dijabatnya sebagai komisaris dan, jika Telkom dirugikan, negara yang akan dirugikan," kata Bukhori (detiknews.com,30/5/2021).

Pun kritikan muncul dari mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu. Ia menilai beberapa sosok yabg ditempatkan di jabatan tersebut dipandang tak memiliki kapasitas dan kapabilitas yang cukup. "Bagaimana logikanya komisaris utama kereta api ketua PBNU. Bagaimana logikanya komisaris PT Waskita Karya (Persero) doktor sosial politik. Jadi maksud saya boleh lah, tapi carikan tempat yang masih ada gunanya. Jangan sampai tidak ada gunanya dan malah jadi bahan tertawaan publik," ujarnya.

Kinerja Said Agil mungkin masih dipertanyakan, melihat fakta, PT KAI mencatat rugi tahun berjalan sebesar Rp315,9 miliar pada kuartal I 2020. Kondisi ini berbanding terbalik dengan periode sama tahun sebelumnya di mana perseroan masih mencetak laba sebesar Rp276,7 miliar. Namun VP Public Relation PT KAI Joni Martinus menyangkal hal itu dan mengatakan tergerusnya pendapatan pada tahun lalu masih berlanjut hingga sekarang. Pasalnya okupansi penumpang belum pulih seiring dengan diberlakukannya pembatasan masyarakat untuk bepergian (harianaceh.co.id, 3/6/2021).

Fakta orang-orang di lingkaran istana menjadi komisaris sebuah BUMN menunjukkan pengelolaan negara ini bukan untuk kemaslahatan rakyat. Sebab selain penunjukannya bukan berdasar kompetensi dan kapabilitas mengelola sebuah perusahaan. Terlebih perusahaan yang seharusnya berkonsep bekerja untuk rakyat, bukan demi keuntungan pihak tertentu, sebagaimana yang hari ini ditunjukkan dari pejabat negara yang berwenang atas pengangkatan dan penunjukkan itu.

Secara terang-terangan, jabatan professional diberikan kepada pihak yang berjasa untuk menaikkan ke kursi kekuasaan. Ya, inilah fakta politik balas budi yang rentan disusupi berbagai kepentingan. Pribadi maupun golongan. Bisakah kemudian rakyat berharap dari fakta ini akan terwujud kesejahteraan? Bak punguk merindukan bulan, selamanya tak akan bisa terwujud. Sebab, jabatan dan kekuasaan yang seharusnya jatuh di tangan mereka yang amanah dan tawakal, ini hanya bak permainan anak, siapa baik, tak usil, tak mengganggu teman atau bahkan tak rewel akan mendapatkan hadiah. Tak ada ruang untuk rakyat. Kedekatan yang dibangun dengan penguasa selama ini tak lebih dilandasi sebuah kepentingan.

Dalam Islam, fungsi BUMN adalah membantu negara dalam menerapkan semua kebijakan negara, ia adalah perusahaan yang sepenuhnya ada dalam kendali negara atau Kholifah, apa yang mereka produksi berdasarkan kebutuhan negara dan diawasi oleh negara. Jika BUMN bergerak di bidang transportasi maka ia akan fokus pada pengadaan moda transportasi umum yang murah dan aman bagi rakyat, pengadaan sarana dan prasarana yang terbaik, berikut industri pembuatan kendaraan yang mengacu pada terjaminnya kebutuhan rakyat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya termasuk jika membutuhkan perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain.

Kita bisa melihat sejarah, Hejaz Railway atau jalur kereta api Hijaz adalah jalur kereta api yang dibangun pada masa pemerintahan Usmaniyah Turki pada masa pemerintahan Sultan Abdul Hamid II. Jalur ini terbentang antara Damaskus (Suriah)-Amman (Yordania) sampai ke Madinah (Arab Saudi). Jalur kereta api ini merupakan bagian dari jalur kereta api yang menghubungkan antara Istanbul-Haifa (Israel) yang merupakan salah satu proyek infrastruktur pemerintahan Usmaniyyah selain program telekomunikasi dengan memasang kabel telegraf di seluruh wilayah Usmaniyyah yang saat itu meliputi wilayah sebagian Afrika utara, Timur Tengah sampai Balkan (wikipedia.org).

Jalur ini sangat memudahkan perjalanan jemaah haji pada saat itu, sebab memperpendek waktu tempuh dari Istambul ke Madinah. Artinya, konsep pembangunan infrastruktur, pengadaan, pembiayaan adalah jaminan negara melalui BUMN. Bukan sekadar untuk pencitraan ataupun untung rugi, demikian pula jika BUMN bekerja di bidang telekomunikasi dan lainnya. Tidak akan ada celah untuk sekadar memperkaya diri ataupun balas Budi. Melainkan secara terus menerus fokus pada kebutuhan rakyat, hingga tingkat pedesaan ataupun wilayah pinggiran.

Jika mekanisme asal tunjuk dan angkat ini berlangsung tanpa ada kritik dan saran yang masuk, tentu ke depannya akan sangat merugikan. Sebab meniscayakan pemerintahan korup dan merugikan kepentingan publik . BUMN akan terus disibukan dengan pemilihan pengurus setiap kali selesai pemilu atau pilkada. Lantas, kapan membangun untuk negerinya? Apakah hanya sekadar jargon, bukankah negara ada untuk memudahkan urusan rakyat?

Dan kepala negara semestinya tegas menyikapi ini, di pundaknyalah tanggung jawab penuh mengurusi rakyatnya. Apakah ia dipilih rakyat hanya untuk duduk diam di kursinya yang empuk? Rasulullah Saw bersabda,“Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari). Artinya, jika rakyat belum tersentuh kesejahteraannya karena BUMN tak maksimal kerjanya, maka pemimpin harus peka dan berusaha mencari strategi yang lain untuk bisa keluar dari kondisi tersebut.

Tak semestinya politik balas Budi dijadikan landasan dalam memilih pemimpin, namun lebih kepada profesionalitasnya dan kemampuannya dalam memimpin berikut keilmuan agar dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik, terakhir adalah yang bertakwa, dalam benaknya tak lain adalah jabatan yang ada padanya adalah amanah, yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Dalam sistem yang berkuasa hari ini akan sulit mewujudkannya, sebab mekanisme yang berjalan adalah jabatan menjadi ATM hidup bagi partai dimana pejabat itu berasal.

Inilah mengapa kasus bansos yang mencuat melibatkan pejabat dan partai, hal itu tak dapat dihindari. Politik demokrasi berbiaya mahal, tak cukup jika hanya mengandalkan tim relawan ataupun tim sukses, namun juga dana untuk suksesnya kampanye dan pemilu, berikut untuk keberlangsungan partai. Dimana posisi rakyat? Hanya akan terfikirkan jika syariat Islam tegak menggantikan demokrasi. Wallahu a' lam bish showab.

Post a Comment for "Komisaris BUMN: Kompetensi atau Balas Budi?"