Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno, dijadwalkan bakal membuka event Triatlon Series II 2021 di Kota Kendari
Oleh: Sulastri( Relawan Media)
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno, dijadwalkan bakal membuka event Triatlon Series II 2021 di Kota Kendari yang digelar oleh Federasi Triatlon Indonesia, KONI Pusat, yang bekerjasama dengan Pemerintah Kota Kendari (19/5/21).
Kegiatan tersebut diagendakan berlangsung dari tanggal 29 hingga 30 Mei 2021 mendatang. Kegiatan olahraga multievent tersebut bernama Kendari Triathlon 2021 yang menggabungkan tiga kegiatan olahraga yakni, berenang, bersepada dan berlari yang sekaligus untuk menunjukkan potensi wisata serta olahraga di Kota Kendari dalam satu lokasi kegiatan.
“kegiatan kita ini akan langsung dihadiri oleh Pak Menteri Kemenparekraf, tentu kita berharap dengan kehadiran beliau dapat membawa angin segar bagi Kota Kendari sekaligus memperkenalkan kota Kendari ke seluruh Indonesia,” ungkap Wali Kota Kendari Sulkarnain Kadir, Rabu (19/5/2021).
Sejatinya, tidak ada yang salah dengan kegiatan yang akan diselenggarakan tersebut. Hanya saja, karena yang akan menghadiri pembukaan acara tersebut adalah Bapak Menteri KemenParekraf (Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif), maka moment ini akan dimanfaatkan sebagai ajang untuk memperkenalkan, mendorong serta meningkatkan sektor pariwisata yang ada di wilayah Sulawesi Tenggara khususnya Kendari.
Hal ini dikarenakan dengan alasan sektor pariwisata merupakan penyumbang devisa negara terbesar ketiga setelah kelapa sawit dan batu bara. Bahkan, menurut Gubernur BI, Perry warjiyo dalam jumpa media beberapa tahun lalu, mengatakan bahwa sektor pariwisata merupakan sektor yang secara cepat mampu memberikan dampak signifikan tak hanya bagi pendapatan negara melainkan bagi masyarakat sekitar juga(TribunJogja.com, 29/8/2018).
Namun, nyaris setahun terakhir pariwisata tanah air lumpuh terhantam keras badai pandemi. Pariwisata berubah menjadi sektor berkinerja memprihatinkan dari semula yang diharapkan menjadi lokomotif perekonomian nasional.
Hal itu menjadi sebuah kewajaran mengingat pariwisata adalah tentang pergerakan orang sehingga ketika mobilitas dibatasi demi menjaga laju pandemi maka sektor itu pun menjadi tumbang.
Akan tetapi, Deputi Bidang Pemasaran Kemenparekraf Nia Niscaya, optimis tahun 2021 ini pihaknya bersiap menyambut kepulihan sektor pariwisata tanah air dengan bertumpu utamanya kepada wisatawan domestik sambil bersiap akan kedatangan para wisatawan mancanegara. (Investor.Id , 4 maret 2021).
Inilah fakta dan realita yang selalu di jadikan solusi terbaik untuk mengatasi masalah di negeri ini, khususnya masalah ekonomi. Ekonomi neolib yang dianut negeri ini, telah menjadikan pariwisata sebagai tumpuan devisa negara. Sehingga menggenjot sektor pariwisata dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah perkara yang wajib, walau nantinya akan ada rambu-rambu agama yang dilanggar.
Kebiasaan ekonomi neolib adalah menghalalkan segala cara demi meraup keuntungan sebanyak-banyaknya. Tak terkecuali di sektor pariwisata. Dengan alasan mengundang para wisatawan, kebudayaan yang mengandung sirik pun sah-sah saja dilestarikan.
Padahal, Indonesia terkenal sebagai negeri muslim yang mengharamkan ritual penyembahan selain yang disyariatkan. Seperti tradisi Buang Nahas yang sedang dihidupkan kembali oleh masyarakat di Kampung Talisayan, Berau, Kalimantan Timur, untuk kepentingan Pariwisata.
“Mempertahankan tradisi nenek moyang, selain untuk memperkenalkan kebudayaan kepada generasi selanjutnya, juga untuk mendukung pengembangan pariwisata. Sebab, nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya, sangat menarik jika dikemas dengan baik dan kekompakan semua pihak, sebagai salah satu kalender pariwisata di Bumi Batiwakkal,” ucap Ketua Majelis Tinggi, Lamuba Makmur (Berau.procal.co 25/10/19).
Demi menggaet wisatawan, budaya yang tidak sesuai dengan syariat malah dilestarikan. Lebih dalam, bukan hanya perkara akidah yang merongrong identitas keIslaman masyarakat Indonesia, liberalisasi pun kian menjamur, menjangkiti warga sekitar.
Akhirnya, budaya liberal semakin kental di lingkungan wisata. Interaksi penduduk setempat dengan para turis, telah menjadikan warga semakin permisif terhadap budaya barat. Mereka seolah dipaksa menerima kebebasan tingkah laku para turis yang pada akhirnya mengilhami tingkah lakunya sendiri.
Belum lagi, permintaan terhadap miras dan prostitusi yang selalu mengintari tempat wisata. Sungguh hal demikian telah semakin menyuburkan liberalisasi yang sengaja disuntikan pada negeri-negeri muslim.
Lebih parah lagi, semboyan tourism is a key of economic growth menjadi mantra sakti bagi World Bank Group dan lembaga keuangan dunia lainnya, untuk memaksa negara-negara dunia memperbaiki pariwisatanya. Mereka mampu meyakinkan pemerintah untuk membangun infrastruktur dan pariwisata sebagai investasi yang menguntungkan. Sumber pembiayaannya jelas berasal dari utang. Realitas ini dianggap normal, karena doktrin kapitalis menafikan pembiayaan pembangunan tanpa utang.
Satu sisi lain, sumber ekonomi yang nyata- nyata lumbung kekayaan dibiarkan. Eksploitasi masif yang terjadi pada sumber daya alam kita, tak sama sekali menjadi permasalahan. Padahal, jika kita serius menjaga dan mengolah sumber daya alam yang melimpah ruah ini, akan kita dapatkan keuntungan yang bukan hanya berbicara pertumbuhan ekonomi, namun lebih dari itu kesejahteraan rakyat akan tercipta.
Akhirnya, pembiayaan negara bertumpu pada sektor “recehan”, melupakan aset yang melimpah ruah 'gepokan' yang dimiliki oleh negeri ini.Dan lagi-lagi melibatkan para kapitalis dalam pembangunannya, yang ujungnya bermuara pada keuntungan besar bagi si pemilik modal.Akhirnya kesengsaraan pada rakyat setempat.
Hal ini akan berbeda jauh dengan Islam. Islam memosisikan pariwisata sebagai sarana dakwah dan propaganda, bukan sumber devisa negara.pariwisata dalam pengelolaan Islam bukanlah ajang bisnis. Sehingga semua harus dikelola dengan berbasis hadlarah Islam (mengacu pada filosofi pandangan Islam). Ini dikarenakan negara pada prinsipnya sudah memiliki kas keuangan yang berlebih dari sektor pengelolaan sumber daya alam, dari kepemilikan negara, pos Fai, dan sedekah.
Berbeda dengan negara korporatokrasi yang membolehkan asing mengelola barang tambang yang melimpah. Islam telah membatasi kepemilikan dengan mengharamkan Sumber SDA yang melimpah dikuasai individu, apalagi asing. Dari sini saja, negara akan menjadi pihak yang mengelola kekayaan alam milik umum dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk rakyat.
Apalagi dengan situasi pandemi seperti hari ini, keselamatan jiwa rakyat menjadi prioritas utama, dibanding harus membuka tempat-tempat wisata. Dimana negeri masih dalam ancaman virus yang bisa saja terbawa oleh arus perpindahan manusia yang datang dari berbagai negara.
Disisi lain, keindahan alam yang dijadikan tempat pariwisata seperti pantai, pegunungan, air terjun, dan yang lainnya, akan dijadikan sarana dalam menyebarkan Islam. Bagi wisatawan muslim, setelah mereka disuguhkan keelokan seluruh ciptaan Allah Swt., akan semakin kuat keimanannya.
Lebih dari itu, tujuan utama dipertahankannya pariwisata adalah sebagai sarana dakwah dan di’ayah (propaganda). Menjadi sarana dakwah, karena manusia biasanya akan tunduk dan takjub ketika menyaksikan keindahan alam. Tafakur alam akan menjadi sarana untuk menumbuhkan atau mengokohkan keimanan pada Allah SWT. Menjadi sarana propaganda (di’ayah), untuk meyakinkan siapapun tentang bukti-bukti keagungan dan kemuliaan peradaban Islam.
Demikian pun syariat melarang pembiaran asing berkuasa atas kaum mukminin. Konsekuensinya, Khilafah tidak akan membiarkan celah bagi asing terbuka, sekalipun ‘hanya’ kerjasama bisnis pariwisata. Khilafah juga tak bakal membiarkan infiltrasi nilai yang merusak akidah dan akhlak umat. Wallahualambisshawab.
COMMENTS