kebocoran data pribadi
Oleh: Novriyani, M.Pd. (Praktisi Pendidikan)
Belum lama ini publik dihebohkan dengan isu bocornya data pribadi penduduk. Pasalnya, kasus dugaan kebocoran data tersebut mencapai 279 juta data penduduk Indonesia. Kebocoran data pribadi ini juga bukan pertama kali terjadi, bahkan dugaan data pasien covid pun pernah tersebar.
Dilansir dari KOMPAS.com, disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni yang menilai, perlindungan data pribadi di Indonesia belum disikapi secara serius berkaca dari kasus dugaan kebocoran data 279 juta warga negara Indonesia. Kali ini, data yang diklaim berasal dari 279 juta penduduk di Indonesia itu dijual di situs surface web Raid Forum (21/5/2021)
Dijelaskan juga bahwa situs data tersebut dapat diakses siapa saja dengan mudah karena bukan merupakan situs rahasia (deep web). Sehingga dengan mudah ratusan data dijual oleh seorang anggota forum dengan akun data tersebut. Diketahui juga bahwa data tersebut berisi NIK, nomor ponsel, e-mail, alamat, dan gaji.
Selain itu, sejumlah kasus kebocoran data pribadi pun terjadi di dunia maya. Seperti kasus yang menimpa situs e-commerce Bukalapak pada 2019 lalu, di mana 13 juta data pengguna beredar di internet. Kemudian, kebocoran data sebanyak 91 juta pengguna Tokopedia pada Mei 2020, dan yang terbaru adalah data pasien Covid-19 yang kabarnya berhasil dicuri peretas (KONTAN.CO.ID, 23/6/2020)
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) adalah pihak yang kemudian dimintai pertanggung jawaban atas kebocoran data ini. Namun, Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny Plate, mengatakan bahwa urusan keamanan siber, termasuk keamanan data digital, sejatinya adalah kewenangan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Kebocoran data pribadi menjadi persoalan yang krusial dan menghawatirkan karena di dalamnya mencakup data penting yang bersifat sensitif dan rahasia. Selain itu, berbahaya jika data tersebut jatuh ke tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
Dugaan kebocoran data pribadi ini menjadi bukti abai dan lemahnya pemerintah melindungi data pribadi penduduk. Pemerintah juga nampak belum serius dalam melindungi data pribadi tersebut, hal ini berbeda dengan negara lain yang lebih mengutamakan kepentingan dan perlindungan data pribadi penduduknya.
Disis lain, tanggung jawab terhadap keamanan data masih diperdebatkan berada di tangan lembaga kemkominfo, badan siber atau sandi negara. Kerugian publik terhadap kebocoran data tersebut yang dimanfaatkan oleh asing tidak menjadi prioritas perhatian negara. Maka dengan menciptakan sistem perlindungan data tidak cukup dengan UU baru (RUU PDB) yang membutuhkan pembentukan lembaga baru.
Jika pemerintah telah mensosialisasikan dan mengkampanyekan segala interaksi menggunakan digital maka sudah seharusnya pemerintah juga mempersiapkan fasilitas penunjang sistem perlindungan data pribadi dan mengedukasi masyarakat dalam penggunaan interaksi digital tersebut.
Kebocoran data yang terus berulang tidak hanya menjadi kesalahan atas kelalaian individu saja, bahkan tidak hanya sekedar memberi hukuman atau sanksi kepada pelaku yang telah membocorkan dan menyalah gunakan data pribadi tersebut, tetapi pemerintah juga harus memiliki paradigma atau cara pandang bahwa data pribadi tersebut merupakan data yang berharga yang harus dilindungi dan dijaga seperti berharganya individu di negeri ini.
Pemimpin memiliki kewajiban bertanggung jawab atas rakyatnya, baik fisik maupun non fisik. Namun, saat ini tidak hanya sekedar melindungi rakyat dari aspek fisik saja, akan tetapi dalam aspek non fisik yaitu dengan memberikan perlindungan terhadap data pribadi mereka dan terhadap pelaku yang menyalahgunakan data dengan tidak bertanggung jawab.
Maka sudah seharusnya pemerintah melindungi data pribadi rakyat dengan baik agar tidak dijadikan penyalahgunaan bagi orang-orang yang memiliki kepentingan ekonomi, politik, maupun penjajah. Maka jangan sampai pihak yang membenci Islam memanfaatkan data pribadi tersebut untuk menjajah dan merusak Islam.
Wallahu'alam
COMMENTS