Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

PARADOKS KEBIJAKAN PENCEGAHAN PENULARAN COVID-19

Jelang Hari Raya Idul Fitri, masyarakat Indonesia sebagaimana tiap tahunnya pasti melakukan ritual perburuan ragam keperluan, seperti pakaian, bahan pangan, dan berbagai hal yang dirasa harus “baru” untuk menyambut hari kemenangan. Meskipun di tengah pandemi yang tengah mengancam nyawa, tradisi ini tetap berjalan seperti tak mengenal rasa khawatir dan takut akan tertular.

Oleh : Yuniasri Lyanafitri

Jelang Hari Raya Idul Fitri, masyarakat Indonesia sebagaimana tiap tahunnya pasti melakukan ritual perburuan ragam keperluan, seperti pakaian, bahan pangan, dan berbagai hal yang dirasa harus “baru” untuk menyambut hari kemenangan. Meskipun di tengah pandemi yang tengah mengancam nyawa, tradisi ini tetap berjalan seperti tak mengenal rasa khawatir dan takut akan tertular.

Hal ini tergambar jelas pada kondisi Pasar Tanah Abang, minggu, 2 Mei 2021 lalu. Teriakan petugas untuk para pengunjung agar tetap menjaga jarak seperti tak dihiraukan. Bahkan dengan santainya sejumlah orang tetap berusaha menggunakan Jembatan Penyeberangan Multiguna (JPM) menjadi jalur dua arah. Padahal seharusnya JPM digunakan untuk satu arah. Ditambah, banyak pengunjung yang duduk-duduk berkerumun tanpa memperhatikan prokes sama sekali. (www.liputan6.com 3/5/2021)

Kerumunan di pusat perbelanjaan menjelang lebaran ini memang sudah dapat dipastikan akan terjadi. Pasalnya, tradisi tersebut didukung dengan adanya beberapa kebijakan dan pernyataan dari pemerintah. Sepert misalnya, pemberian berbagai bantuan yang diberikan pemerintah memberikan peluang besar masyarakat untuk membelanjakannya. Karena memang manusiawi memiliki keinginan untuk membeli sesuatu. Apalagi memiliki modal untuk bisa mewujudkan keinginan tersebut.

Ditambah, pernyataan Menteri Ekonomi, Sri Mulyani yang meminta rakyat untuk tetap membeli baju baru saat lebaran nanti, meski mudiknya tetap dilarang. Tujuannya agar kegiatan ekonomi tetap berjalan. Berbagai fasilitas yang mendukung pun diberikan, seperti pemerintah sudah menyiapkan program Hari Belanja Nasional (Harbolnas) jelang lebaran yang ongkos kirimnya disubsidi oleh pemerintah. (www.wartaekonomi.co.id 24/4/2021)

Tak heran jika masyarakat tak mengindahkan himbauan pemerintah untuk melakukan prokes dalam setiap kondisi. Karena kebijakan dan aturan pemerintah pun seperti tumpang tindih bahkan berbenturan satu sama lain. Di sisi lain, pemerintah melarang aktivitas mudik untuk pencegahan penularan covid-19, tapi tetap mengupayakan berbagai cara agar ekonomi tetap berjalan.

Sehingga seolah-olah pemerintah telah berusaha melakukan penyelesaian pandemi. Padahal faktanya, usaha tersebut hanya kedok atau alasan untuk bisa melakukan berbagai cara agar keuntungan tetap bisa didapatkan walau nyawa rakyat taruhannya.

Lama kelamaan, masyarakat juga mampu untuk menilai sendiri betapa tak seriusnya pemerintah dalam menyelesaikan pandemi ini. Akhirnya yang terjadi, masyarakat enggan untuk tetap patuh dengan berbagai aturan yang diberikan. Sehingga menjadikan sebagian besar masyarakat menganggap remeh bahaya covid-19 dan acuh tak acuh dengan semua aturan prokes. Bahkan, menimbulkan sikap ketidakpercayaannya terhadap apapun kebijkan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Semua hal ini terjadi sebagai akibat dari penerapan sistem kapitalis. Sistem yang hanya mengutamakan keuntungan yang sebesar-besarnya dibandingkan dengan apapun di dunia ini. Sehingga bukan hal yang mustahil, kebijakan yang ditetapkan akan sangat merugikan rakyat.

Karena memang pada kenyataannya, hubungan antara pemerintah dan rakyat adalah hubungan bisnis. Hubungan yang digunakan untuk menguras habis apapun yang dimiliki rakyat. Seolah-olah rakyat diperhatikan dengan diberi berbagai bantuan, tetapi yang sebenarnya terjadi uang bantuan tersebut akan kembali lagi pada para pengusaha sebagai pemilik modal. Dan pemerintah bertindak sebagai regulator untuk memuluskan sistematika tersebut. Otomatis penguasa mendapat “fee” atas pembuatan kebijakan itu.

Jadi, bisa dipastikan dalam sistem kapitalis ini, apapun kebijakan yang ditetapkan, pihak yang diuntungkan adalah para pengusaha dan penguasa. Sedangkan rakyat hanya sebagai tumbal yang akan dirugikan berkali-kali dan berlipat-lipat.

Sungguh sangat berbeda jika umat mau untuk mencari solusi lain atas semua permasalahan yang terjadi saat ini, yaitu dengan penerapan Islam kaffah. Karena dalam Islam, pemerintah atau negara bertindak sebagai ra’in/pelindung dan peri’ayah yang terus menerus mengurusi urusan umat. Agar umat tanpa terkecuali merasakan kesejahteraan dan keselamatan dalam hidupnya.

Islam akan menyelesaikan setiap masalah dari akarnya. Seperti menyelesaikan pandemi dengan mengkarantina wilayah yang terdampak dengan wilayah lain. Sehingga penularan akan terhenti pada wilayah terdampak saja. Dan wilayah lain akan tetap bisa melakukan aktivitasnya sebagaimana biasanya. Kemudian penguasa atau khalifah akan mengupayakan berbagai cara untuk menemukan obatnya. Hal ini sudah pernah diterapkan oleh khalifah Umar bin Khattab ra. dalam mengatasi wabah.

Islam mengatur urusan umat dengan berlandaskan syariat Islam, sehingga baik penguasa maupun rakyatnya akan memiliki tanggung jawab yang sama yaitu kepada Allah swt. Dengan standarisasi, pemahaman dan keyakinan yang sama antara umat dan negara, akan menciptakan suasana saling menjaga dan menopang satu sama lain.

Akibatnya, jika negara sedang dalam kondisi krisis, umat akan sigap rela siap sedia untuk mendukung apapun kebijakan yang ditetapkan negara. Sehingga apapun kondisi krisis yang dihadapi akan mampu untuk dilalui dengan keberhasilan. Karena umat merasakan hak-haknya telah dipenuhi oleh negara yaitu pangan, papan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan keamanan.

Sehingga kunci capaian kesuksesan dalam menghadapi kondisi krisis juga memerlukan peran serta umat, bukan hanya peran negara yang bertindak dalam penyelesaiannya. Karena sejatinya pemimpin tak akan mungkin dikatakan berhasil jika yang dipimpinnya tidak patuh dan enggan bekerjasama dengan dirinya.

Wallahu’alam bishshowwab

Post a Comment for "PARADOKS KEBIJAKAN PENCEGAHAN PENULARAN COVID-19"