Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ketika Second Wave Corona Mengancam Indonesia

Second Wave Corona yang melanda India sungguh mencengkam dan membuat dunia bekaca. Ternyata, Covid-19 yang berkembang di dunia sejak awal tahun 2020 belum juga bisa diakhiri. Bahkan, pandemi ini justru menghadapi ancaman selanjutnya yang lebih mengkhawatirkan dan mematikan. Karena ditemukannya varian baru covid-19 di awal tahun ini oleh para ilmuwan. Hal ini sejatinya menjadi sinyal agar dunia tidak meremehkan pandemi ini. Sedangkan, lembaga otoritas kesehatan dunia sejak awal telah menetapkan kebijakan new normal meskipun saat itu grafik pandemi dunia belum menunjukkan grafik yang melandai.

Oleh : Habiba Mufida (Praktisi Kesehatan dan Pemerhati Kebijakan Publik)

Second Wave Corona yang melanda India sungguh mencengkam dan membuat dunia bekaca. Ternyata, Covid-19 yang berkembang di dunia sejak awal tahun 2020 belum juga bisa diakhiri. Bahkan, pandemi ini justru menghadapi ancaman selanjutnya yang lebih mengkhawatirkan dan mematikan. Karena ditemukannya varian baru covid-19 di awal tahun ini oleh para ilmuwan. Hal ini sejatinya menjadi sinyal agar dunia tidak meremehkan pandemi ini. Sedangkan, lembaga otoritas kesehatan dunia sejak awal telah menetapkan kebijakan new normal meskipun saat itu grafik pandemi dunia belum menunjukkan grafik yang melandai.

Sedangkan Indonesia, juga telah mengikuti kebijakan yang sudah ditetepkan lembaga kesehatan dunia. Sehingga saat itu juga Indonesia juga menetapkan kebijakan new normal meskipun kasus covid-19 secara fakta belum bisa dikendalikan. Kemudian hal tersebut, telah menyebabkan kasus harian covid-19 akhirnya semakin meningkat. Di sisi lain, masyarakat banyak yang belum bisa menjalankan protokol kesehatan. Bahkan ada segolongan masyarakat yang tidak mempercayai bahwa covid-19 memang benar-benar ada.

Indonesia pun sempat mengalami betapa penuhnya rumah sakit, hingga beredar video yang menggambarkan bahwa rumah sakit telah penuh dan tidak bisa menampung pasien covid-19. Selain itu, juga banyak kebijakan pemerintah yang ambivalen. Kebijakan yang saling kontra satu sama lain. Sebut saja, ketika pemerintah memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), namun mereka tetap membuka kran masuknya beratus-ratus warga asing ke dalam negeri. Selain itu, adanya tebang pilih pelarangan berkenaan dengan larangan berkerumun. Jika berkerumun berkenaan dengan rakyat maka, pihak berwajib sangat cepat untuk “mengamankan”. Berbeda jika yang melakukan kerumunan adalah dari fihak penguasa. Bahkan pilkada pun tetap dijalankan, hingga menyebabkan ribuan petugas positif corona sesudahnya.

Dan kini, apakah Indonesia patut waspada ketika India sedang mengalami tsunami corona dan bahkan kondisinya sangat mencekam? Beberapa video dari India menggambarkan banyak pasien meninggal di parkiran karena rumah sakit penuh dan alat kesehatan yang tidak memadai. Mayat pun berjajar di beberapa tempat dan diikuti keluarga yang meraung-raung menangisinya. Kemudian gambaran kremasi (pembakaran jenazah) dilakukan di parkiran dan tempat-tempat terbuka lainnya. Menyedihkan!

India dengan jumlah penduduk 1,38 miliar tersebut tengah menjadi sorotan dunia. Negara ini telah menempati posisi sebagai negara dengan laju pertumbuhan infeksi Covid-19 tercepat di dunia. Lebih dari 117 orang per jam meninggal dan diperkirakan akan terus naik hingga bulan Mei bahkan dengan angka yang semakin besar. Sebagaimana prediksi Institut for Health Metrics and Evaluation (IHME) di University of Washington, AS menyatakan bahwa kasus infeksi dan kematian Covid-19 India bakal meningkat tajam hingga pertengahan Mei. Studi Lembaga ini menyatakan bahwa berdasar survey sero-prevalensi menunjukan bahwa India dimungkinkan hanya mendeteksi kurang dari 5% dari total populasi yang terinfeksi. Artinya, jumlah kasus yang terdeteksi perlu dikalikan 20 atau lebih untuk mengetahui jumlah rilnya.

Lalu bagaimana harusnya Indonsia menanggapi? Berkenaan dengan ancaman tsunami corona yang terjadi di Indonesia? Dikarenakan Indonesia memiliki kondisi yang mirip dengan yang ada di India berkenaan dengan kepadatan penduduk, kebudayaan, dan perilaku masyarakat. Bahkan Dewan pakar Ikatan Ahli Kesehatan masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra memberikan peringatan bahwa Indonesia memiliki potensi mengalami kondisi yang serupa dengan India bahkan bisa lebih parah. Karena selama ini sebenarnya penanganan pandemi di India bisa dikatakan lebih baik dari Indonesia.

Bahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) diberitakan pernah belajar dari India saat negara tersebut bisa menurunkan laju kasus Covid-19. Dalam pernyataan langsung Pak Presiden, mengaku pernah menyempatkan diri bertanya melalui komunikasi telepon dengan Menteri Kesehatan India tentang strategi pengendalian Covid-19 di negara mereka. "Saya ingat di bulan Januari, kami telepon kepada Menteri Kesehatan India, kuncinya (pengendalian Covid-19) apa? Dan beliau menyampaikan, kuncinya adalah micro lockdown," kata Jokowi saat memberikan arahan ke kepala daerah se-Indonesia, ditayangkan melalui YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (29/4/2021).

Dan ternyata strategi micro lockdown India itulah yang kemudian diadopsi Pemerintah Indonesia untuk menetapkan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro. Dimana kebijakan tersebut diterapkan di Indonesia sejak Januari 2021. Setelah pemberlakuan kebijakan tersebut, ternyata juga masih banyak kebijakan pemerintah yang saling kontradiktif, seperti pelarangan mudik lebaran tetapi mendorong masyarakat untuk melakukan perjalanan pariwisata. Bahkan, sempat indonesia tetap membolehkan masuknya pesawat dari luar negeri padahal pesawat tersebut membawa penumpang dari warga negara India. Meskipun, pemerintah meng-klaim telah memberlakukan karantina bagi mereka dan melakukan tes PCR, namun patutlah kita waspada. Terlebih dikatakan bahwa varian baru corona yang mengalami mutasi bisa tidak terdeteksi melalui tes PCR.

Dengan berbagai kebijakan yang tidak konsisten tersebut, sangat mengakhawatirkan rakyat akan semakin tidak taat kepada protokol kesehatan. Karena sejatinya mereka semakin jengah dengan kondisi yang ada. Terlebih, kebijakan pemerintah selama ini sejak awal nampak lebih memihak kepada kepentingan korporasi. Sebagaimana ketika kebijkan new normal ditetapkan dalam rangka menyelamatkan para kapital, meskipun nyawa rakyat harus dipertaruhkan. Sebagaimana diketahui, ketika stimulus berupa suntikan dana kepada korporasi untuk mensehatkan usahanya, ternyata tidak dibarengi dengan bantuan pemenuhan kebutuhan pokok bagi rakyat.

Kebijakan yang cenderung memihak perekonomian dan para pemillik modal daripada keselamatan rakyat sejatinya buah dari tata kelola perekonomian negara yang kapitalistik. Tata kelola negara yang disetir korporasi membuat negara terus membuat kebijakan yang menguntungkan korporasi meskipun harus menyengsarakan rakyat. Penangan pandemi pun tidak pernah benar-benar diupayakan bahkan akhirya pandemic tak kunjung usai. Inilah bukti bahwa sistem kapitalisme telah gagal memberikan kesejahteraan bagi ummat, dan hanya memberikan kesengsaraan.

Jika Pemerintah mau belajar ke India, padahal akhirnya India gagal. Kenapa pemerintah tidak mau belajar kepada Islam? Terlebih mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim? Terlebih, Islam secara historis telah memberikan contoh yang gemilang bagaimana negara Islam di masa kejayaan nya telah dengan cepet bisa menanggulangi wabah dengan cepat. Seperti pada masa Khalifah Umar bin Khatab wabah Tha’un di Syam pada 18 H dengan cepat bisa terselesaikan dengan tuntas. Berikut juga, di masa kekhilafahan Utsmani yang sempat dilanda beberapa wabah namun bisa menanggulangi dengan baik.

Hal mendasar yang perlu difahami adalah bahwa penanganan sebuah pandemi bukanlah persoalan teknis medis semata. Namun, perkara ini berkaitan erat dengan cara pandang terhadap manusia, kesehatan, dan keselamatan jiwa. Kapitalisme sebagai ideologi menganggap bahwa pemilik modal bisa melakukan usahanya untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Berbeda dengan Islam. Islam memberikan penghargaan tertinggi pada nyawa manusia, sebagaimana hadist dari Rasulullah, “Hilangnya dunia, lebih ringan bagi Allah dibanding terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak.” (HR Nasa’i). Begitu juga Firman Allah Subhanahu Wa Ta’ala, yang artinya “Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.” (TQS Al Maidah [5]:3).

Maka kebijakan yang diambil oleh Islam dalam menangani pandemi harus secepat mungkin dan sebisa mungkin tidak ada korban jiwa. Ada beberapa prinsip Islam dalam penanggulangan wabah sehingga segera berakhir tanpa korban lebih banyak lagi. Maka kebijakan lockdown adalah hal yang harus dilakukan ketika terjadi wabah. Hal ini ditegaskan oleh Rasulullah saw, “Apabila kalian mendengarkan wabah di suatu tempat maka janganlah memasuki tempat itu, dan apabila terjadi wabah sedangkan kamu sedang berada di tempat itu maka janganlah keluar darinya.” (HR Imam Muslim).

Selanjutnya adalah mengisolasi orang yang sakit. Sabda Rasulullah saw, “Sekali-kali janganlah orang yang berpenyakit menular mendekati yang sehat.”(HR Imam Bukhari). Begitu juga menjaga yang sehat agar tidak sampai tertular yang sakit dengan berbagai upaya dengan kebijakan yang tepat dan konsisten. Islam memandang kesehatan sebagai kebutuhan pokok rakyat, sehingga negara wajib memberikannya secara cuma-cuma alias gratis. Tidak boleh dikomersilkan sebagaimana kapitalisme saat ini. Termasuk pengadaan vaksin yag didukung dengan penelitian yang memadai untuk seluruh umat manusia. Hal ini tentu didukung sepenuhnya oleh sistem kesehatan Islam yang merupakan hasil dari penerapan secara total sistem kehidupan Islam yakni sistem ekonomi dan politik Islam berikut sekumpulan konsep sahihnya. Dengan paradigma dan prinsip seperti itu seharusnya menjadi mudah untuk menyelesaikan wabah. Harapannya Second wave corona di Indonesia pun dapat dicegah. Wallahua’lam bi shawab.

Post a Comment for "Ketika Second Wave Corona Mengancam Indonesia"