Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Kebijakan Kontroversial Dalam Larangan Mudik

Setiap tahun pada bulan ramadhan menjelang hari raya idul fitri. Setiap keluarga menginginkan berkumpul untuk menyambut hari kemenangan tersebut. Maka mudik biasa dilakukan bagi keluarga yang berada di luar kota atau luar pulau atau luar negri. Covid-19 masih berdampak di negeri ini dan belum mereda. Sehinggah pemerintah membuat kebijakan pelarangan mudik 2021 kepada masyarakat.

Oleh : Umi Jamilah (Aktivis Muslimah)

Setiap tahun pada bulan ramadhan menjelang hari raya idul fitri. Setiap keluarga menginginkan berkumpul untuk menyambut hari kemenangan tersebut. Maka mudik biasa dilakukan bagi keluarga yang berada di luar kota atau luar pulau atau luar negri. Covid-19 masih berdampak di negeri ini dan belum mereda. Sehinggah pemerintah membuat kebijakan pelarangan mudik 2021 kepada masyarakat.

Pelarangan ini diatur dalam addendum SE Satgas nomor 13/2021 tentang peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 H dan upaya pengendalian penyebaran covid-19. Peraturan ini berlaku dari tanggal 22 April - 24 Mei 2021. Pikiranrakyat.com (25/04/2021)

Disamping itu kebijakan pemerintah juga menuai kontroversi, pasalnya, tempat-tempat wisata justru dibuka. Padahal tempat wisata tersebut juga berpotensi menyebarkan virus. Sehinggah baru-baru ini Polda Metro Jaya mengusulkan kepada Kodam Jaya dan Pemerintah DKI saat rapat koordinasi Selasa, 4 Mei 2021 untuk menutuptempat wisata sementara saat libur lebaran.

Larangan mudik lebaran 2021 menjadikan nasib transportasi kesulitan dan akan membuat bisnis mereka berhenti. Pengurus Ikatan Pengusaha Bus Indonesia, Iqbal Tosin, mengeluhkan pelarangan mudik tersebut. Pasalnya, perusahaan otobus akan mengalami kerugian 18 miliaran. Tempo.com (16/04/2021)

Peluang yang sama terjadi penyebaran covid-19 ketika Wakil Presiden, Ma'ruf Amin meminta dispensasi untuk para santri agar lebaran di rumah. Berbanding terbalik pada kebijakan lain, melarang masyarakat mudik. Pengamat Transportasi, Djoko Setijowarno mengatakan bahwa Pemerintah terkesan tidak serius dalam menangani penyebaran virus covid-19 ketika banyak memberikan dispensasi. Inilah wajah Kapitalisme, dengan sangat mudah membuat kebijakan yang mengakibatkan dampak buruk terjadi. Saat pandemi masih melanda negeri ini, maka harusnya nyawa manusia yang lebih utama diselamatkan ketimbang masalah ekonomi atau yang lainnya. Kapitalisme hanya akan mementingkan keuntungan semata tanpa melihat bagaimana penanganan yang berkaitan dengan cara pandang manusia terhadap kesehatan dan keselamatan jiwa manusia.

Disinilah perlunya sistem yang bisa memberikan keadilan terhadap segala aspek yang diperlukan masyarakat islam. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw. "Hilangnya dunia lebih ringan bagi Allah dibandingkan terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak". (HR. Nasa'i). Inilah islam, agama yang sempurna sebagai pemelihara rakyat. Karena islam dipimpin oleh seorang imam yang adil. Dimana imam adalah pengurus dan ia akan mengurus apa yang harus diurusnya.

Ada tiga prinsip yang harus dilakukan ketika pandemi masih melanda. Yaitu :

1. Lockdown lokal. Apabila mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Jika wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu. Ini dimaksudkan untuk menghindari dari meenyebar dan meluasnya wabah tersebut. Sehinggah daerah yang aman dari wabah akan tetap produktif menghasilkan kebutuhan dan untuk memenuhi daerah yang dilockdown.

2. Pengisolasian yang sakit. Jika ada yang sakit maka harus dipisahkan dari yang sehat. Agar penyakit tersebut tidak menular kepada yang sehat dan yang sakit bisa menjalani pengobatan secara optimal dan negara bisa fokus kepada yang sakit.

3. Pengobatan segera untuk yang sakit. Sabda Rasulullah Saw. "Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Dia juga menurunkan penawarnya.” (HR Bukhari).

Tanggung jawab ini akan dijalankan oleh negara ketika berada disistem yang sesuai dengan aturan Allah Swt. Dengan layanan kesehatan yang diperoleh dengan baik dan juga biaya yang terjangkau atau bisa sampai gratis karena ekonomi negara diatur sesuai syariah islam. Wallahua'lam bisshawwab.

Post a Comment for "Kebijakan Kontroversial Dalam Larangan Mudik"