konversi kompor gas
Oleh: Anita Ummu Taqillah (Komunitas Menulis Setajam Pena)
Pemerintah kali ini akan menggelontorkan kebijakan yang cukup kontroversial. Dimana wacananya akan mengadakan konversi kompor gas LPG ke kompor induksi (listrik). Digadang-gadang kebijakan ini akan menghemat import LPG. Benarkah ini akan menjadi solusi untuk menghemat pengeluaran negeri?
Executive Vice President Komunikasi Korporat dan CSR PLN Agung Murdifi menyampaikan, bahwa program ini ditujukan untuk pelanggan pasang baru, yang akan diberi insentif daya lebih besar dari yang dimohonkan. Namun dengan syarat, pelanggan memasang kompor induksi pada hunian mereka (sindonews.com, 2/4/2021)
Agung juga menjelaskan bahwa penggunaan kompor induksi tak hanya memberikan keuntungan bagi masyarakat, tetapi akan menekan angka impor LPG dalam negeri, juga mendorong kinerja PLN. Meski begitu Agung enggan menjelaskan keuntungan yang nantinya diperoleh perseroan. Ia hanya menekankan pada pengurangan impor LPG saja.
Di kesempatan lain, Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini mengatakan jika kebijakan ini merupakan upaya perusahaan untuk memaksimalkan cadangan listrik. Sehingga cadangan yang ada bisa dimanfaatkan dan masyarakat bisa beralih ke kompor listrik. Bahkan, PT PLN (Persero) telah melakukan penandatangan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan sembilan perusahaan karya BUMN untuk penggunaan kompor listrik/induksi di satu juta rumah yang dibangun oleh perusahaan tersebut (cnbcindonesia, 31/3)2021).
Dari fakta diatas, maka akan menimbulkan banyak tanya dikalangan masyarakat. Bahkan, iming-iming insentif bak racun yang terbungkus madu. Seolah memberi bonus insentif, tetapi kedepannya, bukankah justru akan semakin membebani masyarakat? Sebab, dengan daya yang bertambah _lebih dari yang diajukan di awal_ maka masyarakat akan membayar TDL (tarif dasar listrik) yang lebih mahal pula.
Lebih dari itu, penambahan penyambungan untuk kompor induksi pun juga dikenai biaya, yaitu 202.100 rupiah. Maka, lagi-lagi masyarakat yang akan menanggung beban lebih berat.
Sedangkan alasan konversi adalah untuk mengurangi atau menghemat impor gas LPG, maka hal itu juga menimbulkan kontroversi. Bagaimana tidak, Indonesia sangat terkenal dengan sumber daya alam (SDA) yang melimpah, termasuk di dalamnya gas alam dan minyak bumi. Jika memang benar bahan untuk gas LPG di Indonesia terbatas, sehingga terpaksa impor, kenapa tidak memanfaatkan gas alam yang melimpah untuk dijadikan bahan bakar pengganti LPG?
Dilansir dari cnbcindonesia (20/11/2020), Indonesia memiliki cadangan gas alam hingga 77 triliun kaki kubik (TCF), berdasarkan data Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Tetapi sayangnya belum dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan domestik. Bukannya mengembangkan pasar penyerap dan juga infrastruktur gas alam ini, Indonesia malah memilih LPG yang sumber pasokan di dalam negeri terbatas.
Apalagi, jika hanya untuk memanfaatkan cadangan listrik, kenapa mendahulukan untuk konversi kompor LPG ke listrik? Bukankah lebih utama digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan aliran listrik? Sebab, masih banyak fakta di lapangan, terutama di daerah pelosok yang belum teraliri listrik dengan sempurna.
Lagi dan lagi, kebijakan demi kebijakan seolah tidak mempertimbangkan efek kedepan kepada masyarakat. Tidak pula melihat prioritas mana yang dibutuhkan masyarakat. Tetapi terkesan sebatas bagaimana agar kebijakan itu memberi manfaat atau keuntungan bagi perusahan pelaksana semata.
Inilah bukti rusaknya sistem kapitalisme yang diemban negeri ini. Hanya asas manfaat yang dijunjung tinggi, meski harus melihat rakyat gigit jari. Kebijakan tidak lagi memprioritaskan kemaslahatan masyarakat, tetapi untuk kalangan mereka sendiri.
Sebenarnya tidak salah jika memang harus melakukan konversi kompor LPG ke listrik, selama tidak membebani masyarakat di kemudian hari. Sebab dalam Islam pun tidak ada larangan apakah menggunakan kompor LPG, listrik, gas, atau hanya dengan bahan bakar kayu. Tetapi prioritas dalam Islam adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Rasulullah shalallahu alaihi wasallam bersabda, "Pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka.” (HR Ibnu Asakir, Abu Nu’aim).
Jika memang negara ingin mengajak masyarakat berhemat dari impor dan lain-lain, maka negara tetap bisa menggunakan gas alam sebagai alternatif. Sebab penggunaan LPG pun selama ini menuai duka lara, dimana banyak kejadian gas meledak atau keluhan mahalnya harga.
Jikalaupun ingin mengajak masyarakat untuk beralih ke kompor listrik, maka yang utama adalah memberikan fasilitas aliran listrik dengan biaya rendah atau bahkan gratis. Tak hanya soal kompornya, tetapi fasilitas listriknya. Sebab selama ini masyarakat masih menjerit akibat dari bayar listrik yang menjepit perekonomian mereka.
Maka dari itu, bukahkah lebih baik jika pemerintah memprioritaskan perbaikan pelayan lstyrik ke masyarakat? Setelah masyarakat puas, maka akan sangat mudah mengajak mereka untuk berpindah ke kompor listrik. Apalagi jika negara memfasilitasi dengan harga terjangkau atau bahkan gratis.
Sebab Indonesia adalah negeri yang kaya raya. Mulai dari daratan hingga lautan semua menghasilkan sumber daya alam yang luar biasa. Dengan kekayaan itu, akan mudah bagi negara mendapatkan devisa. Nabi Shalallahu alaihi wasallam telah menyampaikan jika sumber daya alam (api, air, padang rumput) adalah milik negara, maka menjadi kewajiban negara untuk mengelola dan digunakan untuk kepentingan rakyatnya.
Jika negara mengelola sumber tersebut sesuai sabda Nabi atau sesuai aturan Islam, maka insyaAllah akan tercukupi segala kebutuhan negeri ini. Termasuk konversi ke kompor listrik pun dapat terealisasi. Lebih utama lagi, berkah dan rahmat pun akan didapat. Sebagaimana firman Allah subhanahu wata'ala dalam QS. Al A'raf ayat 96 yang artinya, "Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya."
Wallahua'lam bishowab.
COMMENTS