Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

GEMPA, MITIGASI BERBASIS TEKNO DAN TANGGUNG JAWAB NEGARA

Sebenarnya Indonesia memiliki para ahli yang menjadi tempat rujukan penguasa untuk menyelesaikan berbagai persoalan bangsa. Salah satunya Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Azis Syamsuddin menekankan pentingnya mitigasi bencana melalui pemanfaatan teknologi. Menurutnya, ini poin penting yang harus mulai diterapkan oleh pemerintah. Menurutnya, mitigasi dan sistem peringatan dini yang mengedepankan teknologi digital sudah menjadi keharusan. Penerapan ini penting disosialisasi ke masyarakat.

Oleh Indah Kartika Sari, SP (Pegiat Opini Islam)

Di saat umat Islam bersiap-siap menyambut kedatangan bulan Ramadhan, bencana gempa bumi kembali melanda nusantara. Kali ini pusat gempa berada di Malang Jawa Timur. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat delapan orang meninggal dan 1.189 bangunan rusak akibat gempa di Jawa Timur (Jatim). Selain itu, gempa bermagnitudo 6,1 yang terjadi pada Sabtu (10/4) merusak fasilitas umum di 150 titik.

Info dari Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Raditya Jati, tercatat korban meninggal delapan orang, luka ringan 36 orang, dan luka sedang hingga berat sebanyak tiga orang. Sementara itu dampak kerusakan gempa tersebar di 15 kabupaten, dan kota di Jatim. Sebanyak 1.189 unit rumah rusak, dengan rincian 85 rusak berat, 250 rusak sedang dan 854 rusak ringan. Kerusakan fasum sejumlah 150 unit.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan pemerintah daerah segera melakukan langkah tanggap darurat. Instruksi yang sama juga diberikan Jokowi kepada kementerian serta lembaga negara terkait.

Lagi-lagi dalam mensikapi bencana ini, pemerintah hanya melakukan langkah kuratif yaitu tindakan lanjutan dalam proses penanggulangan bencana yang sudah terjadi seperti memberikan bantuan kepada korban bencana atau recovery mental seadanya dan lain sebagainya.

Padahal Indonesia berada di wilayah ring of fire atau cincin api, sehingga aktivitas alam yang berpotensi menjadi bencana alam dapat terjadi kapan saja. Melihat potensi bencana yang sangat besar dan diduga kuat akan memakan banyak korban, seharusnya pemerintah tak hanya membuat langkah tanggap darurat. Namun juga pengerahan seluruh kemampuan agar bencana alam tidak terlalu banyak memberi madharat pada manusia. Belajar dari bencana yang menerpa Adonara maupun peristiwa yang terjadi di Kabupaten Malang membutuhkan perbaikan, waktu, dan anggaran pemulihan yang tidak sedikit.

Salah satu yang belum dilakukan Indonesia saat ini adalah penggunaan mitigasi berbasis teknologi agar deteksi dan proses penyelamatan bisa dilakukan dini. Hal ini wajar terjadi karena Indonesia menganut sistem sekuler yang tidak menjadikan nyawa rakyat sebagai sesuatu yang bernilai untuk diselamatkan. Belajar dari kasus Corona yang melonjak tajam akibat sikap plin plan penguasa yang ternyata lebih mengambil lebijakan enyelamatn ekonomi para pemilik modal ketimbang nyawa rakyat.

Sebenarnya Indonesia memiliki para ahli yang menjadi tempat rujukan penguasa untuk menyelesaikan berbagai persoalan bangsa. Salah satunya Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Azis Syamsuddin menekankan pentingnya mitigasi bencana melalui pemanfaatan teknologi. Menurutnya, ini poin penting yang harus mulai diterapkan oleh pemerintah. Menurutnya, mitigasi dan sistem peringatan dini yang mengedepankan teknologi digital sudah menjadi keharusan. Penerapan ini penting disosialisasi ke masyarakat.

Ini berkaca dari bencana alam yang terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT) maupun musibah gempa di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Selain mitigasi bencana, sistem informasi peringatan dini bencana harus mudah diakses masyarakat. Khususnya di daerah pegunungan dan pesisir pantai.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah melakukan riset pasca bencana di Adonara, NTT. Masyarakat yang selamat dari musibah bencana di wilayah tersebut karena mendapat informasi dari grup WhatsApp.

Ketidakmampuan Indonesia dalam menyelamatkan rakyatnya dari segala bencana meniscayakan kebutuhan kepada sistem yang shohih yaitu sistem Islam. Sistem ini meniscayakan pemimpinnya sebagai periayah dan junnah bagi rakyatnya.

“Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari)

”Sesungguhnya al-Imam (Khalifah) itu perisai, di mana (orang-orang) akan berperang di belakangnya (mendukung) dan berlindung (dari musuh) dengan (kekuasaan) nya.” (HR. Al-Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud, dll)

Kedua fungsi ini dijalankan oleh para Khalifah sampai 14 abad masa kegemilangan Islam. Pasang surut kekhilafahan secara sunnatullah memang terjadi, tapi kedua fungsi ini ketika dijalankan sesuai apa yang digariskan syara’, terbukti membawa kesejahteraan dan kejayaan umat Islam.

Secara teknis, upaya manajemen bencana alam dalam Islam tidaklah banyak berbeda dengan banyak metode yang telah diterapkan saat ini di seluruh dunia. Namun perbedaan dalam memandang sumber pencipta bencana alam, yaitu dengan adanya ketetapan Allah azza wa jalla, mengakibatkan ada sedikit perbedaan dalam langkah awal ketika terjadi suatu kejadian bencana alam, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan khalifah setelahnya, Umar bin Khattab RA.

Suatu kali di Madinah terjadi gempa bumi. Rasulullah SAW lalu meletakkan kedua tangannya di atas tanah dan berkata, “Tenanglah … belum datang saatnya bagimu.” Lalu, Nabi SAW menoleh ke arah para sahabat dan berkata, “Sesungguhnya Rabb kalian menegur kalian … maka jawablah (buatlah Allah ridha kepada kalian)!”

Sepertinya, Umar bin Khattab RA mengingat kejadian itu. Ketika terjadi gempa pada masa kekhalifahannya, ia berkata kepada penduduk Madinah, “Wahai Manusia, apa ini? Alangkah cepatnya apa yang kalian kerjakan (dari maksiat kepada Allah)? Andai kata gempa ini kembali terjadi, aku tak akan bersama kalian lagi!”

Khalifah Umar bin Abdul Aziz juga tak tinggal diam saat terjadi gempa bumi pada masa kepemimpinannya. Ia segera mengirim surat kepada seluruh wali negeri, "Amma ba’du, sesungguhnya gempa ini adalah teguran Allah kepada hamba-hamba-Nya, dan saya telah memerintahkan kepada seluruh negeri untuk keluar pada hari tertentu, maka barangsiapa yang memiliki harta hendaklah bersedekah dengannya.”

Langkah awal yang dilakukan ketika terjadi bencana alam ialah bertaubat sambil mengingat kemaksiatan apa yang dilakukan sehingga Allah menurunkan bencana alam tersebut kepada suatu kaum. Hal ini juga menjadi penjaga kesadaran dan kondisi ruhiyah masyarakat, khususnya yang berada pada daerah rawan bencana alam untuk senantiasa menjaga ketaatan pada syariah dalam lingkup individu dan masyarakat, karena bencana alam dapat datang sewaktu-waktu dan memusnahkan setiap orang yang berada di daerah tersebut baik yang taat pada syariah maupun ahli maksiat.

Selanjutnya Kholifah akan melakukan kegiatan mitigasi. Mitigasi adalah aktivitas untuk menghilangkan atau setidaknya mengurangi kemungkinan terjadinya bencana alam, atau mengurangi efek dari bencana alam yang tidak dapat dihindari. Langkah-langkah mitigasi yang umum dilakukan termasuk dengan menyusun standar minimal bangunan yang tahan bencana alam; memperbarui analisis bahaya dan risiko bencana alam; penetapan zonasi rawan bencana alam dan pengaturan tataguna lahan; menyusun peraturan penggunaan bangunan dan standar keamanan; dan pendidikan masyarakat.

Khilafah akan menyiapkan rencana untuk menyelamatkan nyawa, meminimalisir kerusakan akibat bencana alam, dan meningkatkan kualitas operasi tanggap bencana alam. Tindakan-tindakan yang termasuk rencana kesiapsiagaan di antaranya; pelatihan menghadapi kondisi darurat; sistem peringatan dini; sistem komunikasi darurat; rencana dan pelatihan evakuasi; penyiapan cadangan sumber daya; daftar kontak/personil darurat; perjanjian untuk saling membantu antar kelompok masyarakat; dan penyediaan informasi publik/pendidikan.

Pada saat tanggap darurat, Khilafah akan memberikan bantuan segera untuk mempertahankan hidup, memulihkan kesehatan, dan dukungan moral untuk penduduk yang terkena bencana alam. Bantuan tersebut dapat berupa seperti sarana transportasi, tempat tinggal sementara, makanan, pemukiman semi permanen di kamp-kamp, dan lokasi lainnya. Hal ini juga dapat melibatkan perbaikan awal untuk infrastruktur publik yang rusak.

Khilafah harus mengambil porsi yang besar dalam tahapan ini dengan dukungan pendanaan dari kas baitul mal. Demikianlah sistem Islam menyelesaikan bencana dengan penuh tanggung jawab semata-mata amanah penjagaan terhadap rakyat yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah.

Referensi :
https://www.inews.id/news/nasional/gempa-jatim-jokowi-instruksikan-segera-lakukan-langkah-tanggap-darurat

https://republika.co.id/berita/daerah/jawa-timur/qre7eq428/gempa-jatim-bnpb-8-meninggal-1189-rumah-rusak

https://nasional.kompas.com/read/2021/04/11/18300071/jokowi--indonesia-wilayah-ring-of-fire-aktivitas-alam-dapat-terjadi-kapan?_ga=2.93999325.17718913.1618140735-356578817.1593121457

https://www.merdeka.com/peristiwa/perlu-mitigasi-bencana-dengan-memanfaatkan-teknologi.html

http://kampusislami.com/manajemen-bencana-alam-dalam-khilafah/

Post a Comment for "GEMPA, MITIGASI BERBASIS TEKNO DAN TANGGUNG JAWAB NEGARA"