Sumber Daya Alam Indonesia
Oleh: Kiki Zaskia, S. Pd (Pegiat Ekoliterasi)
Potensi SDA Nusantara diketahui sejak jaman kolonial Belanda yang menjadi awal mula eksploitasi sumber daya alam. Seperti, minyak bumi diwilayah Sumatera di Pesisir Aceh. Suatu temuan yang cukup menakjubkan dimasanya saat menemukan bahan mudah terbakar dipemukaan laut.
Secara signifikan SDA mineral belum dijadikan komiditi istimewa bahkan belum terdefinisikan. Hingga sekitar 2 abad kemudian pemerintah Belanda menyadari minyak bumi dan mempelajarinya. Netherland itu ialah Jan Reerink yang mengawali eksploitasi minyak pada tahun 1871 di Cirebon, Jawa Barat meskipun tidak berlangsung lama, sebab lahan yang sempit.
Tahun 1890, A.J Zijlker pengusaha Belanda berhasil mendirikan de Koninklijke yang mampu memproduksi dan memasarkan minyak bumi pada tahun 1892. Atas keberhasilannya, aktifitas eksplorasi ia luaskan pada beberapa wilayah seperti Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Timur, dan Kalimantan Timur.
Tahun 1912 , sumberdaya menakjubkan tersebut juga dicicipi oleh Amerika yang bekerjasama dengan Belanda hingga Belanda dilengserkan penjajahannya oleh Jepang. Adapun Tahun 1940-an, Jepang melakukan ekspansi dari aset-aset bekas penjajahan Belanda. Meskipun penjajahan Jepang sukses melengserkan kekuasaan Belanda di Nusantara.
Jepang hanya memiliki waktu sedikit untuk mengeksploitasi sumberdaya mineral. Hingga pada tahun 1945 Indonesia dengan Izin Allah SWT merdeka atas penjajahan Jepang. Kemudian aset-aset ladang minyak, gas, kilang, dan distribusi dari Angkatan Darat Jepang diambil alih.
Tak hanya itu SDA sektor pertambangan juga punya sejarah yang menarik sejak jaman kolonial Belanda hingga pada masa kolonial Jepang yang mengganti istilah Mijnbouw, sebuah lembaga penyelidikan geologi dan pertambangan Belanda menjadi Chisistu Chosasho. Setelah masa kemerdekaan Indonesia, lembaga ini diganti oleh sebuah badan Pusat Djawatan Tambang dan Geologi (PDTG).
Kini, eksplorasi baik minyak bumi maupun pertambangan telah menjamur. Dikelola dalam negeri oleh pihak swasta nasional, swasta asing, maupun BUMN. Sayangnya sumber daya primadona tersebut pada kenyataannya menyisakan polemik ketika kesejahteraan rakyat tak seiring dengan eksploitasi sumber daya alam yang masif.
Berdasarkan riset Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) menunjukkan 80 persen dari seluruh wilayah tambang di Indonesia berisiko terhadap ketahanan pangan dan berujung pada kemiskinan.
Tak hanya persoalan kesejahteraan rakyat, pemeliharaan lingkungan yang diabaikan turut menambah beban masyarakat. Area bekas tambang potensial merusak kondisi lahan, mengontaminasi air, dan kandungan air dalam tanah juga menjadi rusak. Kini, nelayan dan petani kehilangan produktifitas hingga 50 persen untuk padi dan 80 persen untuk ikan.
Dikuping aparat negeri, investasi membawa angin segar dan mengajak rakyat berbahagia dengan lapangan pekerjaan baru. Pada kenyataannya lapangan kerja pertambangan tak mudah di akses masyarakat.
Salah satu potretnya, pada tambang batu bara terbesar di Indonesia, Kaltim Coal, berdiri di Sangatta, Kabupataen Kutai Timur. Di Kabupaten Kutau Kartanegara, terdapat setidaknya 60 Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan produksi 65,11 juta ton per 2018. (Dilansir lokadata.com ,31/07/2019 )
Namun, angka kemiskinan tertinggi tercatat di Kutai Timur, Kaltim. Padahal sepertiga wilayahnya adalah area tambang batu bara. Sementara di Kalsel, angka kemiskinan tertinggi ada di Tabalong, yang 15 persen wilayahnya adalah tambang batu bara.
Harapan masyarakat dengan lapangan pekerjaan baru oleh investor dalam kenyataannya belum membuktikan signifikansi kesejahteraan. Rakyat selalu diberi nasihat bahwa, keterampilan masyarakatlah yang masih perlu diasah untuk layak sebagai angkatan kerja. Padahal ini hanyalah salah satu opsi lapangan pekerjaan dan tak sebanding dengan dampak keberadaan konsesi pertambangan.
Sumber daya yang terbatas ini bahkan tak terkendalikan lagi polemiknya. Sebab turunan ketakbecusan satu-persatu bermunculan diantaranya administrasi investor yang tak tuntas hingga pajak yang terlewat bertahun-tahun tatkala aktifitas pertambangan yang terus beroperasi. Dalam diri kita mulai bertanya-tanya, apakah sumber daya alam ini benar-benar anugerah atau kutukan?.
Tentu saja, kita mengharapkan sumber daya alam ini berbuah manis untuk negeri ini. Baik dalam pikiran maupun laku. Dalam pikiran manusia Indonesia yang terlahir di belahan bumi yang SDA melimpah tak menuhankan SDA ini.
Dalam laku anugerah SDA menjadikan pemimpin negeri menginsafi bahwa tak mudah mengelola sumber daya dengan standar keadilan berasal dari akal manusia. Sebab keadaan liar pengeruk SDA semakin memperlihatkan tingkahnya yang inkonstitusional. Pemerintah yang lupa dari siapa yang menjadikannya tuan. Masyarakatpun sering gerah karena alam sudah nyaris tak akrab dengan penduduk area pertambangan dengan tamu bencana alam.
Islam Mengatur SDA Menjadi Anugerah
SDA merupakan titipan yang terbatas, bahkan tak setiap belahan bumi memilikinya. Negeri ini termasuk salah satu yang terpilih untuk memiliki kekayaan ini, olehnya itu perlu kecermatan dalam mengelolanya agar tak berujung petaka. Diakui cadangan SDA yang ada bukan hal mudah untuk dilestarikan maka tak jarang menghadirkan kegamangan.
Allah SWT berfirman, yang artinya:
“Jika kalian berselisih pendapat dalam suatu perkara, kembalikanlah perkara itu kepada Allah dan RasulNya jika kalian mengimani Allah dan Hari Akhir” (TQS. An-Nisa:59).
Maka setiap perselisihan dalam persoalan kehidupan manusia Al- Qur’an dan As-Sunnah menjadi problem solve termasuk urusan pengelolaan SDA yang tak boleh diingkari.
Allah SWT berfirman, yang artinya:
“Apa saja yang dibawa oleh Rasul kepada kalian, terimalah (dan amalkan). Apa saja yang dia larang atas kalian, tinggalkanlah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Sungguh Allah sangat pedih azab-Nya”(TQS. Al-Hasyr:7)
Betapa tegasnya peringatan Allah SWT mengenai kepatuhan apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW.
Islam memandang bahwa SDA seperti batubara, minyak bumi, emas, perak, besi, tembaga, timah, gas bukan sebagai komoditas untuk memperkaya diri (swastanisasi). Namun, sebagai kepemilikan umum yang mampu dikelola negara untuk hajat hidup orang banyak. Selain itu dikelola sesuai dengan kebutuhan yang layak (hadd al kifayah).
Dalam As- Sunnah Rasul SAW bersabda:Kaum Muslim berserikat (memiliki hak yang sama) dalam tiga hal: air, rumput dan api (HR. Ibnu Majah).
Kini, pengaturan yang ada dalam negeri kita masih belum mengembalikannya pada aturan-aturan Allah SWT. Maka tak jarang kesengsaraan selalu meliputi kehidupan masyarakat, meskipun berada diantara atau sekitar area pertambangan sekalipun. Semoga pemerintah diberikan Taufiq untuk mewujudkan pengelolaan SDA yang shahih sehingga masyarakat tak terpinggirkan. Serta Allah SWT merahmati semua penduduk negeri. Wallahu ‘Alam Bisshawab
COMMENTS