menhan tanam singkong
Singkong salah satu pangan pokok yang diincar oleh Kemenhan yang akan dijadikan sebagai proyek food estate (lumbung pangan) meskipun terdapat beberapa kritik terhadap tempat, komoditas dan tidak adanya keselarasan dengan kebijakan lain terkait pertanian dan impor. Tujuan diadakannya pengembangan kebun singkong, karena Kemenhan ingin mewujudkan cadangan logistik strategis nasional.
Food estate merupakan pengembangan pusat pangan, tetapi pengembangan ini tidak hanya mengembangkan pusat pertanian padi saja, tetapi juga mengembangkan pusat-pusat pertanian lainnya seperti singkong, jagung, dan lain sebagainya sesuai dengan kondisi lahan. Presiden Joko Widodo dalam siaran pers Istana tanggal 9 Juli menyatakan, cadangan logistik itu juga digunakan untuk mengantisipasi krisis pangan sebagaimana yang diperingatkan oleh Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO).
Pasal 6 UU No. 3/2020 tentang Pertahanan Negara menyatakan, “bahwa pertahanan negara diselenggarakan melalui usaha membangun dan membina kemampuan daya tangkal negara dengan bangsa, serta menanggulangi setiap ancaman.” Di dalam UU pertahanan Negara itu dikatakan, ancaman yang di maksud itu seperti ancaman militer, nirmiliter dan hibrida.
Ada 3 hal yang menjadi fokus Kemenhan dalam penataan food estase, yaitu penyusunan Badan Cadangan Logistik Strategi Nasional (BCLSN), penataan logistik wilayah, dan penetapan tata ruang untuk produksi cadangan pangan di Indonesia, serta kerjasama dengan beberapa pihak dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional.
Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan menyampaikan “Pertanian adalah masalah kebangsaan, pangan adalah mutlak dan tidak ada yang bisa dikerjakan tanpa pangan” ujarnya. Prabowo menyampaikan hal tersebut dikala meninjau perkembangan perkebunan singkong di Kalimantan Tengah (Kalteng), Rabu (10/3) lalu. Food estase akan dikembangkan dengan adanya 3 tujuan, yaitu sebagai pusat produksi cadangan pangan dari tanah milik negara, sebagai cadangan melalui pengelolaan penyimpanan cadangan pangan untuk pertahanan pangan negara dan terakhir untuk melakukan distribusi cadangan pangan ke seluruh Indonesia (republika.com, 14/03/20).
Fasilitas secara tidak langsung
Proyek food estate pada dasarnya hanyalah sebagai fasilitas kapitalisasi pertanian. Ini tampak jelas karena konsep pengelolaan yang direncanakan melalui investasi ataupun pola kemitraan. Model ini sama-sama memilki roh kapitalisme neoliberal. Pemerintah hanya berperan sebagai regulator dan fasilator. Sedangkan pengelolaan diserahkan keoada korporasi, baik swasta ataupun BUMN. Proyek yang isunya akan dimulai tahun ini sebesar 30 hektar seakan-akan digawangi oleh pemerintah, tapi ini hanyalah permisalan saja. Faktanya kedepan ini akan diserahkan kepada BUMN, korporasi dan juga investor asing.
Model pertanian dengan pelibatan korporasi dapat dipastikan akan diberikan izin konsensi untuk pengelolaan lahan. Padahal dari banyak problem krusial disektor petanian salah satunya adalah ketimpangan kepemilikan lahan antara petani dan korporasi. Disisi lain smart farming ini mengunggulkan mekanisasi dan teknologi RI 4.0 juga bagian kapitalisasi. Karena, tidak mungkin petani-petani kecil mampu mengembangkan pertanian dengan teknologi tinggi dan butuh kapital yang yang tinggi untuk itu.
Dengan kata lain, pembukaan lahan unutk pengembangan pertanian modern hanyalah pemberi karpet merah untuk korporasi yang makin memperdalam ketimpangan kepemilikan lahan. Petani kecil tetap menjadi kalangan yang sangat di rugikan.
Alih fungsi dalam islam
Pemerintahan Islam telah mengatur dengan cara yang sesuai syariat islam secara kaffah, mengurusi seluruh urusan umat termasuk pangan. Ketahanan pangan menjadi salah satu pilar ketahanan negara, dalam kondisi damai maupun perang. Karenanya, ketahanan dan kemandirian pangan menjadi hal yang mutlak diwujudkan oleh Khilafah.
Dalam Negara Islam, kebutuhan rakyat akan pendidikan, kesehatan, dan keamanan juga akan dijamin oleh negara. Para petani pun tidak akan diberatkan dengan biaya pendidikan anak-anaknya, termasuk biaya kesehatan dan keamanan tetap akan dilindungi oleh negara. Di dalam khilafah terdapat khalifah yang tugasnya untuk memimpin negara khilafah tersebut dengan adil dan bijaksana. Tugas seorang khalifah juga untuk melindungi para rakyatnya. Sebab apa yang dilakukannya itu mengandung kemaslahatan bagi islam dan kaum muslimin secara umum. Khilafah akan memberikan perhatian lebih terhadap pengelolaan lahan-lahan pertanian, karena berdampak besar terhadap pemenuhan pangan seluruh rakyat apalagi bila terancam.
Apabila lahan pertanian tellah dimilki oleh seseorang tetapi dialih fungsikan kepada pemanfaatan non pertanian maka khilafah akan membli lahan tersebut dengan harga yang sudah disepakati. Kemudian dikelola oleh negara lalu dijadikan sebagai lahan pertanian. Dan juga pemerintah akan melakukan edukasi kepada pemilik lahan terkait pentingnya mengembalikan fungsi lahan untuk pertanian.
Dengan terlaksananya hukum-hukum ini maka akan terjaga terdistribusikannya lahan pertanian kepada orang-orang yang membutuhkan. Semua lahan pertanian akan tetap terus terjaga, hidup, dan terhindar dari adanya pengalih fungsian lahan kembali. Implementasi konsep ini harus sejalan dengan aturan-aturan islam lainnya. Baik dalam bidang politik, ekonomi, keuangan, pendidikan dan lain sebagainya. Tidak dapat dilakukan kecuali oleh pemerintahan islam, yaitu Khilafah. Karena, hanya Negara Islam yang akan melaksanakan syariat islam secara keseluruhan dan sungguh-sungguh dalam mengurusi urusan umat.
Wallahu a’lam bish-shawab.
Penulis: Azizah Ratna (Mahasiswi STEI Hamfara Yogyakarta)
COMMENTS