Tanpa Impor, Bagai Sayur Tanpa Garam

impor garam 2021

Oleh: Assadiyah (Tim Pena Penulis Ideologis)

Pernah makan sayur tanpa garam? Bagaimana rasanya? Sungguh tak enak di lidah, hambar, tidak ada selera menikmatinya. Itu bagi orang biasa yang tidak punya masalah kesehatan. Tapi tidak bagi penderita hipertensi. Mereka akan dengan santuy menyantapnya, bahkan sayur tanpa garam adalah penyelamatnya dari hipertensi akut.

Persis dengan pemerintah kita hari ini yang hobby mengambil kebijakan impor. Tanpa impor, bagai sayur tanpa garam. Impor ibarat penyedap dalam pengelolaan perekonomian negara. Sistem perekonomian tanpa melibatkan peran negara luar akan terasa hambar.

Seperti halnya kebijakan impor yang baru-baru ini diwacanakan. Pemerintah membuka keran impor garam sebanyak 3,07 juta ton di tahun 2021. Keputusan ini diambil dalam rapat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 25 Januari 2021 (tirto.id, 17/03/21).

Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi mengungkap, garam impor tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan industri. Menurut Mendag, kualitas garam lokal belum sesuai dengan yang dibutuhkan industri.

Dia mencontohkan, seperti yang terjadi pada industri mi instan. Satu bungkus mi instan dengan harga berkisar Rp 2.500 di dalamnya sudah mencakup ongkos untuk garam sebesar Rp 2. Mendah mengatakan, bila akhirnya produsen mi instan tersebut menggunakan garam lokal yang kualitasnya berbeda dengan kebutuhan, maka akan berpengaruh pada kualitas produk mi instan itu yang bisa berdampak buruk pada industri. (kompas.com, 19/03/21)

Jika terealisasi seluruhnya, impor 2021 ini juga akan menjadi yang terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Menurut data UN Comtrade, impor garam terbesar RI pernah dicapai pada 2018 sebanyak 2,839 juta ton dan 2011 sebanyak 2,835 juta ton.

Kebijakan yang tidak lagi mengejutkan. Pasalnya, pemerintah memang sudah setali sekawan dengan kebijakan impor. Sayangnya, kebijakan impor garam yang dilakukan membuat rakyat hipertensi karena geram, terutama bagi para petambak. Bagaimana tidak, kebijakan impor-yang disinyalir untuk memenuhi kebutuhan industri-justru membuat mereka buntung. Disebabkan garam lokal harus bersaing dengan garam impor. Imbasnya harga garam petambak di pasaran menjadi anjlok dan bahkan tidak lagi dilirik. Ditambah lagi pemerintah justru membatalkan target swasembada garam yang dicanangkan tahun 2022.

Ketua Asosiasi Petani Garam Indonesia (APGI) Jakfar Sodikin menyayangkan keputusan impor garam yang terus berlanjut, apalagi disertai pembatalan target swasembada. APGI menilai impor garam akan semakin membuat petambak terpuruk karena harga garam di tingkat petani akan semakin tertekan seiring membanjirnya pasokan garam impor. (tirto.id, 17/03/21)

Kebijakan yang tentu mengundang sejumlah pertanyaan. Alih-alih membuat kebijakan sistematis memenuhi kebutuhan garam industri, melalui keputusan impor garam (sesuai UU Cipta Kerja) pemerintah justru membatalkan target swasembada dan mengabaikan jeritan petambak garam akibat panen melimpah dan tidak lakunya garam lokal.

Demikianlah sistemik dalam sistem kapitalisme-sekuler. Dimana kebijakan demi kebijakan yang dikeluarkan para petinggi tidak perlu mengikuti alur yang seharusnya, yakni memihak kepada rakyat. Kebijakan hanya perlu mengikuti kehendak si pemilik modal. Diperkuat dengan adanya kekuatan undang-undang pesanan koorporasi. Maka wajar-wajar saja jika kebijakan yang ada selalu membuat rakyat geram.

Oleh karena itu tidak ada jalan lain untuk menyudahi kegeraman rakyat selain dengan mengakhiri tampuk kepemimpinan sistem kapitalisme-sekuler. Yang telah lama mencengkeram negeri ini. Menggantinya dengan sistem yang setiap kebijakannya kembali kepada kemaslahatan rakyat. Sistem yang seluruh muara kebijakan ditujukan untuk menggapai rindha Sang Pemilik Semesta. Sistem itu adalah sistem Islam. Sebuah sistem yang akan melayani kebutuhan dasar rakyat termasuk garam industri, tanpa mengorbankan petambak garam lokal. Misalnya dengan memaksimalkan-baik kualitas maupun kuantitas-produksi garam lokal dengan penyediaan fasilitas produksi, dan faktor-faktor yang mendukung lainnya.