Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Setahun pandemi, mampukah pemerintah mengatasi?

genap satu tahun virus covid 19 mendiami bumi Indonesia, tepatnya per 2 Maret. Setahun sudah, wabah belum juga mau hengkang dari negri kita. Dalam kurun waktu 1 tahun virus ini sudah menyebabkan 36.518 orang meninggal dan 1.347.026 orang terinfeksi

Oleh: Meitya Rahma, S. Pd

Nama Corona berasal dari kata crown (mahkota). Karena bentuk virus ini menyerupai mahkota yang dipakai oleh seorang Raja. Sesuai dengan namanya Corona ini seperti raja yang berkuasa. Corona telah menguasai hampir seluruh wilayah dunia. Penghujung 2019, kabar mengenai wabah yang terjadi di Tiongkok muncul. Kemudian awal tahun 2020 virus penyebab COVID-19 telah menyebar ke berbagai negara. Bagaimana dengan Indonesia? Terawan Agus Putranto yang kala itu menjabat sebagai Menteri mengatakan jangan panik, enjoy saja. Bahkan ketika negara Asia sudah melaporkan adanya kasus COVID-19, Terawan mengatakan tak perlu khawatir karena penyakit flu biasa. Pada 2 Maret 2020, Presiden Joko Widodo menyampaikan kasus pertama infeksi virus Corona di Indonesia. Penemuan di Depok Jawa Barat menjadi kasus pertama COVID-19 di Indonesia. (liputan6.com,3/3/21).

Kini genap satu tahun virus covid 19 mendiami bumi Indonesia, tepatnya per 2 Maret. Setahun sudah, wabah belum juga mau hengkang dari negri kita. Dalam kurun waktu 1 tahun virus ini sudah menyebabkan 36.518 orang meninggal dan 1.347.026 orang terinfeksi (liputan6.com,3/3/21). Genap 1 tahun corona di negri kita, kini muncul kasus covid 19 varian baru. Kasus COVID-19 varian B117 telah ditemukan di Indonesia pada Selasa 2 Maret 2021 (liputan6.com,3/3/21). Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono melaporkan bahwa varian baru virus Corona COVID-19 yang pertama kali diidentifikasi di Inggris ini telah mengalami beberapa mutasi. Varian baru virus Corona itu menyebar cepat di Inggris lalu ke beberapa negara lain. Daya tularnya disebut tujuh kali lebih cepat dari varian virus SARS-CoV-2 yang sudah ada (liputan6.com,3/3/21).

Indonesia akan menghadapi pandemi ini dengan tingkat kesulitan yang semakin berat. Ketua Tim Mitigasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dr Adib Khumaidi, SpOT, menilai, implementasi pencegahan COVID-19 di Indonesia masih lemah dalam implementasi pada fase pencegahan. Seperti dalam screening test, tracing, dan tracking-nya serta belum siapnya masyarakat dalam mematuhi protokol COVID-19 dan menjaga jarak sosial, kapasitas tenaga kesehatan juga masih terbatas. (Liputan6.com,28/2/2021).

Beberapa kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi telah dilakukan. Namun pandemi juga belum menampakkan tanda tanda berakhir. Zona merah semakin meluas. Ketidak mampuan pemerintah untuk mengatasi pandemi ini memang sejak awal sudah nampak. Dari awal virus muncul di Indonesia menkes Terawan terkesan santai menanggapinya, bahkan ada kesan menutupi. Padahal di Wuhan asal kemunculan virus ini sudah menelan banyak korban. Setelah ada kabar bahwa di Depok terdapat orang yang terinveksi pun pemerintah terkesan biasa saja bahkan menganggap covid ini seperti flu biasa. Akhirnya virus mulai menyebar ke seluruh wilayah Indonesia. Kebijakan PSBB (pembatasan sosial bersskala besar) setengah hati tidak bisa membendung penularan virus ini. Sampai berganti kebijakan AKB ( adaptasi kebiasaan baru) yang meminta masyarakat untuk berdamai dengan virus belum juga menurun, malah tingkat penularan semakin tinggi. Diberlakukan PPKM skala Jawa-Bali pun belum juga bisa mengurangi laju pertambahhan angka popositif covid.

Pengabaian dari awal kemunculan virus ini di Indonesia menjadi catatan bagi pemerintah ketidakmampuan pemerintah melindungi rakyatnya. Pemberlakuan lock down yang setengah setengah juga menjadikan pandemi di negri ini belum mereda. Solusi yang diberikan bukan fokus pada penanganan wabah, namun malah ekonomi yang menjadi fokus pemerintah. Penyelamatan ekonomi yang menjadi fokus pemerintah menyebabkan mobilitas masyarakat tak bisa dibatasi. Padahal salah satu cara menurunkan kasus covid ini harus membatasi mobilitas masyarakat. Efek pandemi memang dirasakan sekali oleh para pelaku ekonomi. Dari mulai pedagang kecil hingga para pengusaha. Sebenarnya ketika pemerintah memberlakukan lock down secara total, ini akan bisa memperlambat penulaaran dan penyebaran virus. Namun nampaknya pemerintah lebih sayang pada penyelamatan ekonomi, bukan keselamatan rakyat. Walhasil pandemi ini belum juga usai, zona merah masih menghiasi tiap daerah. Ditambah kemunculan varian baru covid menjadikan masalah yang perlu menjadi perhatian.

Ini menjadi PR bagi pemerintah untuk penanganan pandemi ini lebih serius lagi. Dalam proses pencegahan virus saja Indonesia masih lemah dalam screening test, tracing, dan tracking-nya. Disamping itu masyarakat masih menyepelekan untuk mematuhi protokol kesehatan dan menjaga jarak. Kapasitas tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan juga masih terbatas. Ditambah virus covid varian baru yang lebih dasyat daya tularnya. Pemerintah hanya bisa menciptakan kebijakan " Gas-rem" saja. Artinya, ketika lonjakan terjadi maka tuas rem diinjak, dengan diberlakukan pembatasan sosial, seperti PPKM, AKB, PSBB. Ketika kurva landai pemerintah pasang tuas gas pol untuk ekonomi. Jika kebijakan sepert ini wajar saja jika wabah masih betah di negri ini. Dan semakin menunjukkan kekuatan daya infeksi yang dengan varian baru. Walaupun vaksin sudah di berikan kepada masyarakat. Namun tidak serta merta ini bisa menjadikan terbebas dari virus. Vaksin hanya sebatas mencegah penularan virus. Banyak hal yang perlu dibenahi dari mulai kebijakan sampai pada tataran teknisnya.

Sebenarnya Islam telah memberikan contoh apa saja yang dilakukan dalam penanganan wabah. Yang dilakukan adalah mengisolir daerah yang terkena wabah. Penduduk dalam wilayah tersebut tidak boleh masuk maupun keluar dari wilayah wabah tersebut. Pemimpin tidak memfokuskan pada penanganan wabah, bukan malah fokus pada ekonomi. Keselamatan warga menjadi prioritas utama.

Islam telah memberikan contoh melalui institusi negara yang bisa mengakomodir semua hal terkait masalah kesehatan rakyat. Era keemasan Islam, negara Islam telah menciptakan kegemilangan dengan layanan kesehatan yang unggul. Negara memberikan layanan kesehatan secara totalitas pada warganya. Kesehatan di negara Islam dilakukan secara preventif (pencegahan), bukan cuma kuratif (pengobatan). Pada kurun abad 9-10 M, Qusta ibn Luqa, ar-Razi, Ibn al-Jazzar dan al-Masihi membangun sistem pengelolaan sampah perkotaan. Ini sebagian kecil contoh upaya preventif untuk mencegah penyakit (Amhar, 2020). Negara juga membangun rumah sakit di hampir semua kota di Daulah Khilafah. Negara juga memberikan anggaran untuk riset kedokteran dan melakukan penelitian-penelitian ilmiah di bidang kesehatan. Hal inilah yang menjadikan kaum Muslim pada era kejayaan Islam memberikan kontribusi yang luar biasa di bidang kedokteran. Inilah sedikit gambaran tentang kesehatan negara Islam pada masa kejayaannya. Prinsipnya, kesehatan masyarakat harus memiliki sinergi antara negara,para ilmuwan yang mengembangkan teknologi kedokteran.

Maka yang harus dilakukan oleh para stake holder negri kita adalah menjalin sinergi antara para ahli kesehatan (dokter dan nakes), para pakar ( ahli epidomologi) , negara (pemerintah). Saling berupaya bagaimana agar pandemi ini segera berakhir. Mendengar anjuran para pakar epidemologi dan pakar kesehatan akan lebih bijak. Ketika para ahli mengatakan harus dilakukan PSBB total, harusnya pemerintah mengikuti anjuran tersebut. Pemimpin harus mendengarkan pendapat para pakar karena merekalah yang lebih memahami perkembangan virus ini. Untuk saat ini pemerintah hanya bisa menciptakan kebijakan "Gas-rem" saja. Artinya, ketika lonjakan terjadi maka tuas rem diinjak, dengan diberlakukan pembatasan sosial. Namun ketika kurva landai pemerintah pasang tuas. Maka hal ini harusnya menjadi sebuah pemikiran para stake holder negri ini. Pemerintah harus melakukan upaya strategi yang lebih berpihak kepada rakyat. Karena pemimpin itu memiliki amanah untuk melindungi rakyat. Dengan pengalaman negara Islam dalam upaya menangani wabah dan pemberian layanan kesehatan pada rakyat sebenarnya bisa menjadi referensi untuk mengakhiri pandemi.

Post a Comment for "Setahun pandemi, mampukah pemerintah mengatasi?"