Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Petani Menangis di Negeri Agraris

Indonesia adalah negara agraris, yang sangat kaya raya dengan ragam tanamannya. Apalagi mempunyai lumbung-lumbung pangan sebagai penopang pangan nasional. Dengan kondisi alam yang mendukung ini, sudah seharusnya kehidupan para petaninya akan sejahtera.

Oleh : NS. Rahayu ( Pengamat Sosial)

Indonesia adalah negara agraris, yang sangat kaya raya dengan ragam tanamannya. Apalagi mempunyai lumbung-lumbung pangan sebagai penopang pangan nasional. Dengan kondisi alam yang mendukung ini, sudah seharusnya kehidupan para petaninya akan sejahtera.

Wajar, jika jargo-jargon kemandirian pangan bertebaran dimana-mana. Diusung sebagai pencitraan, diangkat menjadi harapan masa depan dan menjadi harapan besar rakyat. Semua pihak berharap kehidupan yang sejahtera, terlebih menyadari tinggal di negara agraris yang terkenal dengan istilah gemah ripah loh jinawi. Apapun bisa tumbuh diatasnya.

Begitupun dengan para petani yang berharap hasil panennya dapat menjadi penopang kebutuhan sehari-harinya. Hasil panen yang melimpah akan berkorelasi dengan penghasilan yang besar pula. Namun faktanya saat ini, harapan tinggallah harapan kosong, karena saat panen raya harga gabah justru jatuh. Impian terpenuhi kesejahteraan hidupnya tinggal mimpi belaka.

Petani Magetan bersiap mengalami kerugian saat panen raya pekan ini, pasalnya harga kering sawah (HKS) anjlok. Jika tahun lalu, padi HKS bisa dijual dengan harga Rp 350.000 satu kuintal, masa panen kali ini justru turun dan dihargai Rp 300.000 - Rp 330.000. Keluh salah satu petani bernama Susanto, asal desa Sumberdukun Juron, Ngariboyo, Magetan (Tribunnes.com, 1/3/2021).

Impor di tengah panen melimpah

Jargon kemandirian pangan ini di tengah masyarakat menjadi tong kosong berbunyi nyaring, artinya omong kosong, karena fakta di lapangan justru membuat masyarakat khususnya petani kelimpungan (gundah gulana), menangis dalam ketakberdayaan. Yang mereka temukan bukan keuntungan, namun kerugian.

Disisi lain petani dihadapkan dengan harga pupuk yang mahal, bibit harus beli, ada permainan harga dan distribusi hasil panen dan harus bersaing dengan mafia impor dll. Jargon kemandirian pangan justru bertolak belakang dengan kebijakan omnibuslaw yang melegalkan jalan impor.

Sehingga mekipun hasil panen petani surplus tetap tidak bisa terserap, karena impor kebutuhan pokok ugal-ugalan. Sehingga para petani pasrah dengan harga murah agar bisa segera menutup kebutuhannya yang biasanya diperoleh dari utang terlebih dulu.

Dilansir dari BBC.com, 10/3/21 : Kebijakan impor beras di tengah panen raya disebut petani menyakitkan. Guru besar Institutut Pertanian Bogor menyebut kebijakan ini tak masuk akal karena ada indikasi produksi padi tahun 2021 akan meningkat.

Mengharapkan kemandirian pangan di tengah negara yang terus menerus impor beras justru membuat petani mati di negeri agraris. Negara seharusnya mendorong dan membantu produktivitas petani agar bisa mencukupi kebutuhan dalam negeri sendiri, sehingga kemandirian pangan dapat terwujud. Tidak perlu melakukan impor lagi karena sudah tercukupi dari lahan petani sendiri.

Islam mendorong kemandirian pangan

Kemandirian pangan hanya ada ketika adanya politik pangan dengan penerapan Islam kaffah dimana distribusi akan merata. Di sistem kapitalis politik pangan tidak mungkin terwujud, karena sistem kapitalis tidak pernah bertumpu pada distribusi yang merata. Yang dilihat hanya nilai produksi dan keuntungan bagi para kapital saja.

Dalam Islam kemandirian pangan benar-benar akan terwujud, karena memiliki pandangan bahwa pangan merupakan kebutuhan pokok yang vital di tengah masyarakat. Pangan merupakan sektor strategis yang wajib dijaga negara.

Sistem Islam akan menjadi garda terdepan produktivitas hasil pangan. Dalam hal ini negara Islam langsung memantau pengolahan, pengelolaan serta pendistribusiannya. Tak perlu impor, bahkan bisa melakukan ekspor ketika terjadi surplus hasil panen di sektor pertanian. Negara wajib menjadi yang terdepan sebagai pelindung rakyat kecil.

Sudah menjadi kewajiban kholifah memberikan dana yang besar untuk menghasilkan produk yang berkualitas sesuai degan kebutuhan, mengajarkan pengelolaaan pertanian dengan teknologi canggih, mengelola distribusinya secara merata sehingga tidak terjadi manipulasi harga.

Hal itu dilakukan negara semata untuk menjaga stabilitas kemandirian pangan dan keamanan negara dari ketergantungan impor negara lain. Dan peluang keberhasilannya sangat besar. Apalagi di Indonesia yang terkenal sebagai negara agraris yang sangat luas lahan pertaniannya.

Dari sini dapat dipahami, sistem Islamlah yang bisa menerapkan politik pangan dengan kebijakan kholifah yang menerapkan aturan Islam dari hulu hingga hilir sehingga bisa negara maju, terwujud swasembada dan kemandirian pangan, bahkan mampu sejahtera tanpa tergantung siapapun . Wallahu’alam bishawab

Post a Comment for "Petani Menangis di Negeri Agraris"