Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Kisruh Partai Politik Hanya Terjadi di Era Demokrasi

Akhir-akhir ini publik dipertontonkan drama perebutan partai politik oleh salah satu petinggi pejabat istana. Hal ini pun menuai beragam reaksi dari para pengamat perpolitikan negeri.  Salah satunya, Pakar hukum tata negara Universitas Andalas, Feri Amsari yang menilai Kongres Luar Biasa atau KLB Demokrat di Deli Serdang melanggar Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Feri merujuk Pasal 32 dan 33 UU Partai Politik yang mengatur mekanisme penyelesaian jika terjadi perselisihan di internal partai.

Oleh: Djumriah Lina Johan (Lingkar Studi Perempuan dan Peradaban)

Akhir-akhir ini publik dipertontonkan drama perebutan partai politik oleh salah satu petinggi pejabat istana. Hal ini pun menuai beragam reaksi dari para pengamat perpolitikan negeri.

Salah satunya, Pakar hukum tata negara Universitas Andalas, Feri Amsari yang menilai Kongres Luar Biasa atau KLB Demokrat di Deli Serdang melanggar Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Feri merujuk Pasal 32 dan 33 UU Partai Politik yang mengatur mekanisme penyelesaian jika terjadi perselisihan di internal partai.

Pada Pasal 32 disebutkan masalah internal partai diselesaikan dengan pembentukan mahkamah partai. Jika tak selesai di mahkamah partai, Pasal 33 UU Parpol menyebutkan ada mekanisme gugatan ke pengadilan negeri dan kasasi Mahkamah Agung.

"Pada dasarnya segala proses yang kemudian mengabaikan ketentuan undang-undang ya tidak bisa dibenarkan. Misalnya, tidak boleh langsung ada KLB," kata Feri. (Tempo.co, Minggu, 7/3/2021)

Mirisnya realitas parpol saat ini tidak dapat dilepaskan dari sistem politik demokrasi yang kini diterapkan hampir di seluruh dunia tak terkecuali Indonesia. Penerapan sistem politik demokrasi menghasilkan kisruh pada parpol yang seharusnya fokus melakukan fungsi nasihat dan kritik menjadi terfokus sebagai alat meraih kekuasaan.

Niccolo Machiavelli dalam bukunya Il Principe (Sang Pangeran tahun 1513) menulis, “…Membunuh sahabat seperjuangan, mengkhianati teman-teman sendiri, tidak memiliki iman, tidak memiliki rasa kasihan dan tidak memiliki agama; kesemua hal ini tidak dapat digolongkan sebagai tindakan yang bermoral, namun dapat memberikan kekuatan…”.

Demokrasi dengan sistem politik transaksionalnya memiliki gerbong yang dipenuhi oleh para politikus berwatak demikian. Sistem politik yang dimainkan meniscayakan kehadiran mereka yang melegalkan tipu muslihat, kelicikan, dusta, kehilangan rasa malu serta kekejaman dalam menggapai kekuasaan. Dalam demokrasi, semua halal demi tercapainya tujuan.

Demokrasi jelas hanya menjebak kekuatan kaum muslimin guna melanggengkan penjajahannya. Oleh karena itu, dibutuhkan perubahan sistem politik agar negeri ini terlindungi dari kekejian demokrasi dan para pengembannya.

Dari sini, hal pertama yang harus dipahami bahwa kewajiban berpartai politik bukan sekadar untuk meraih kekuasaan. Yang paling mendasar adalah karena tuntutan kewajiban dari Allah SWT untuk melakukan amar maruf nahi mungkar (perubahan dan perbaikan) yang ada konsekuensi pahala dan dosanya.

Kedua, kebangkitan umat Islam mutlak membutuhkan sebuah partai politik yang benar-benar mampu mengantarkan umat meraih kemuliaannya. Adanya partai politik Islam yang sahih merupakan jaminan bagi tegaknya Daulah Khilafah Islamiyah, serta jaminan bagi penjagaan eksistensinya.

Ketiga, kriteria partai politik Islam yang ingin mencapai kebangkitan yang benar adalah menjadikan Islam semata sebagai ideologinya, memiliki fikrahIslam, thariqah Islam dan individu yang menginternalisasi fikrah dan thariqahIslam.

Begitu pula ikatan yang mengikat keanggotaannya adalah akidah Islam. Kader-kader partai harus memiliki kematangan terhadap tsaqafahkepartaian (Islam). Sehingga tidak ada cerita partai Islam menjadi partai terbuka –yang keanggotaannya terbuka bagi nonmuslim.

Keempat, parpol Islam akan senantiasa mengontrol pemikiran dan perasaan masyarakat, serta menghalangi kemerosotan pemikiran masyarakat. Parpol Islam akan senantiasa hadir dalam kehidupan umat setiap saat. Bukan hanya hadir di saat jelang pemilu, sekadar untuk mendulang suara umat demi sampainya di pusaran kekuasaan.

Parpol Islam seperti ini tentunya tak akan sepi dari ujian dan tantangan, baik dari umat itu sendiri maupun rezim yang sedang berkuasa. Umat yang sudah telanjur jauh dari tsaqafahIslam bisa jadi awalnya menolak dan menjauh darinya. Namun hal tersebut akan mampu dihadapi, sepanjang parpol Islam tegak fikrah ideologinya dan istikamah melakukan dakwah di tengah umat.

Aktivitas inilah seharusnya yang menjadi fokus partai politik Islam saat ini agar tidak terjebak “politik kursi”. Karena sudah sangat jelas “politik kursi” adalah politik jebakan demokrasi yang tidak akan membawa perubahan hakiki bagi masyarakat, lebih-lebih dalam mewujudkan penerapan syariat Islam secara kafah dalam naungan Khilafah. Wallahu a’lam.

Post a Comment for "Kisruh Partai Politik Hanya Terjadi di Era Demokrasi"