ironi cinta produk dalam negeri
Oleh: Eva Ummu Naira
Presiden Joko Widodo meminta Kementerian Perdagangan serius membantu pengembangan produk-produk lokal. Sehingga masyarakat menjadi konsumen loyal produk-produk Indonesia. Kalau perlu, kata Jokowi, gaungkan semboyan benci produk luar negeri. (Tempo.Co.id, 4/3/2021)
Ajakan untuk cinta produk-produk Indonesia harus terus digaungkan. Gaungkan juga benci produk-produk dari luar negeri. Cinta barang produk kita. Benci barang luar negeri," ujar Jokowi dalam acara Pembukaan Rapat Kerja Nasional Kementerian Perdagangan 2021 di Istana Negara, Jakarta pada Kamis, 4 Maret 2021.
Sementara itu, ekonom Universitas Indonesia yang juga Direktur Eksekutif Next Policy, Fithra Faisal, menganggap pernyataan benci produk asing bisa menimbulkan polemik ke produk Indonesia di luar negeri. Selain itu, Ia menganggap Indonesia belum bisa sepenuhnya lepas dari produk asing. Hampir di semua sektor, Indonesia adalah pengimpor yang produktif.
Berdasarkan golongan barang SITC (Standard International Trade Classification) kelompok barang utama impor sepanjang Januari-Desember 2020 adalah kelompok mesin dan alat angkutan.
BPS mencatat, kelompok mesin dan alat angkutan memiliki nilai USD 46.743,1 juta. Nilai itu mencakup 33,02 persen dari total impor Indonesia.
Indonesia juga mengimpor gula. Mayoritas diimpor dari Thailand dengan volumenya mencapai 5.539.678.553 kg. Gula dari Thailand menguasai 36,59 persen impor gula nasional.
Bahkan dalam beberapa kasus, Indonesia menggantungkan impor komoditas tertentu hingga 100 persen kepada satu negara. Impor bawang putih, misalnya, 100 persen dikuasai oleh China. Lalu ada juga impor bawang merah yang hanya digantungkan pada Vietnam. (Kumparan.com, 6/3/2021). Jadi aktivitas impor masih sangat tinggi di negeri ini.
Sungguh sangat ironi belum genap dua pekan seruan Presiden Joko Widodo untuk membenci produk asing digaungkan, namun pemerintah sudah akan mengimpor 1 juta ton beras pada tahun 2021.(Kompas.com,16/3/2021)
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan itu dilakukan demi menjaga ketersediaan beras di dalam negeri supaya harganya tetap terkendali. Kebijakan impor masih saja menjadi solusi untuk mengamankan stok pangan nasional.
Permasalahan utama kenapa negara mengimpor adalah karena kurangnya pasokan barang di dalam negeri, bisa dikarenakan negara tidak mampu memproduksi sendiri atau memang jumlah produksinya terbatas, tak seimbang dengan jumlah penduduknya.
Begitupun dengan masalah pangan, Indonesia dengan potensi alamnya yang subur dan berlimpah dan dikenal dengan negara agraris tetapi masih impor dalam bidang pangan/pertanian, sungguh sangat miris bukan?
Begitulah yang terjadi dalam sistem kapitalis saat ini, negara tunduk pada sistem yang memfokuskan kegiatan perekonomian pada pasar bebas dan perdagangan bebas. Sebagai negara yang terikat dengan World Trade Organization (WTO), Indonesia harus tunduk pada ketentuan perdagangan bebas. Negara lain bebas masuk sehingga produk dalam negeri harus bersaing ketat.
Adapun tujuan utama dari kebijakan liberalisasi perdagangan tidak lain agar negara-negara berkembang di seluruh dunia dapat membuka pasar mereka terhadap barang dan investasi bagi negara-negara maju dari negara-negara berkembang, bisa dipastikan negara-negara berkembang hanya menjadi konsumen utama dari komoditas dan investasi negara-negara maju.
Di sisi lain kebijakan tersebut membuat struktur perekonomian negara-negara berkembang sangat sulit dalam membangun pondasi ekonomi yang tangguh karena terus bergantung kepada negara-negara industri. Dengan demikian mereka tidak akan berubah menjadi negara industri yang kuat dan mandiri, seperti Indonesia saat ini.
Jadi seruan cinta produk dalam negeri dan benci produk luar negeri akan sulit diwujudkan dan hanya menjadi retorika selama negara ini belum mandiri dan masih bergantung pada negara lain.
Islam sebagai agama sempurna memiliki konsep yang khas, pemerintahan Islam yaitu Khilafah hadir untuk menjalankan syariat Islam secara kaffah, sekaligus mengurusi seluruh urusan umat.
Peran utama untuk mewujudkannya ada di pundak Khalifah atau pemimpin. Rasulullah Saw. bersabda, “Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan dia bertanggungjawab terhadap rakyatnya.” (HR Ahmad, Bukhari)
Di sistem islam kebijakan impor bukanlah solusi bagi ketersediaan kebutuhan rakyat baik kebutuhan pangan maupun kebutuhan hidup lainnya.
Permasalahan kurangnya pasokan pangan dan kebutuhan lainnya akan menjadi perhatian negara, dari mulai pengolahan barang mentah, penjualan barang dan peran para pengusaha, sehingga terhindar dari kecurangan dan saling tikung antar pengusaha, pun ketika ada kecurangan negara akan bertindak tegas.
Negara juga menjamin regulasi barang dan pangan lancar sehingga barang tidak akan mengalami kelangkaan, mudah diperoleh dan harganya terjangkau.
Terkait impor negara akan melihat kepada negara mana melakukan perjanjian perdagangan dan tentunya dengan syarat-syarat tertentu. Jangan sampai negara tunduk kepada negara lain apalagi dikuasai negara lain.
Hanya dengan sistem islam semua bisa terwujud, aturan yang datang dari yang Maha Sempurna yaitu Allah SWT.
"...Pada hari ini telah Aku sempurnakan untukmu agamamu, dan telah Aku cukupkan kepadamu nikmat Ku, dan telah Aku ridhoi islam sebagai agama bagi mu..(terjemah Q.S.Al.Maidah:3)
Wallahu'alam bishowab
COMMENTS