sistem ekonomi khilafah
Oleh : Fathimah A.S. | Aktivis Mahasiswa
Ekonomi dunia yang berasaskan sistem kapitalisme mengalami kemerosotan yang luar biasa karena dampak pandemi Covid-19. Akibatnya, hampir seluruh sektor terkena dampaknya. Disisi lain, ekonomi syariah mulai menarik perhatian masyarakat karena ketahanannya di masa pandemi ini.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan sektor ekonomi dan keuangan syariah mampu bertahan di tengah guncangan krisis karena pandemi Covid-19, hal ini dilihat dari rasio kecukupan modal (CAR) perbankan syariah selama 2020 yang masih stabil pada angka 20-21 persen dan kredit macet alias non-performing loan (NPL) yang turun dari 3,46% pada Januari 2020 menjadi 3,13% pada Desember 2020 (bisnis.tempo.co).
Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia (BSI) TBK Hery Gunardi juga menyebutkan bahwa kinerja perbankan syariah di tengah pandemi COVID-19 masih dapat tumbuh cukup baik. Dari sisi aset masih tumbuh sebesar 13,11% pada 2020, di sisi dana pihak ketiga juga mengalami pertumbuhan sebesar 11,88%, dan dari sisi pembiayaan juga tumbuh positif sebesar 8,08%. Kondisi tersebut lebih baik dibandingkan perbankan konvensional maupun perbankan nasional (antaranews.com).
Selaras dengan hal tersebut, pemerintah berupaya menggandeng semua pihak untuk dapat memperkuat kinerja BSI. Dalam acara Seremonial Peresmian Center of Sharia Finance and Digital Economy (Shafiec) & Forum Nasional Keuangan Syariah, pada Jumat (12/3) disebutkan bahwa BSI juga turut aktif bekerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga riset untuk pengembangan ekonomi syariah (finance.detik.com).
Ekonomi syariah mulai dilirik pemerintah dan masyarakat. Hal ini wajar, karena Indonesia sebagai negara dengan jumlah muslim terbesar, sehingga memiliki potensi pasar dan potensi keuangan yang cukup menggoda. Namun sayang sekali, ekonomi syariah masih dimaknai sempit sebagai lembaga keuangan syariah atau perbankan syariah. Padahal ekonomi syariah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Sistem Islam. Menggunakan ekonomi syariah namun berada dalam kapitalisme sama saja dengan menjadikan keberadaan ekonomi syariah sebagai roda pendukung sistem ekonomi kapitalisme.
Bila ditelaah secara mendalam, kapitalisme yang memiliki dasar perekonomian yaitu ekonomi berada di tangan pemilik modal mengakibatkan akumulasi modal hanya berputar pada perusahaan-perusahaan besar. Terlebih lagi, sistem ekonomi kapitalisme menjadikan penguasa hanya sebagai regulator juga berakibat pada pasar bebas yang semakin merajalela. Kapitalisme juga bergantung pada penerapan sistem fiat money, sektor ekonomi non riil, suku bunga ribawi, dan lembaga keuangan perbankan sebagai pemutar roda perekonomiannya.
Sehingga, pada dasarnya keberadaan bank syariah non riba yang menerapkan sistem bagi hasil hanyalah mengganti sebagian kecil komponen dari sistem kapitalisme. Namun, lembaga keuangan tersebut tetaplah menjadi pion-pion sistem ekonomi kapitalisme dan melancarkan akumulasi modal kepada perusahaan-perusahaan besar.
Adapun solusi holistik dalam mewujudkan sistem ekonomi yang kuat dan stabil adalah dengan menerapkan sistem ekonomi islam secara menyeluruh. Sistem ekonomi islam adalah ekonomi syariah yang sesungguhnya, bukan parsial. Sistem ekonomi islam ditopang oleh kewenangan khalifah sebagai penggeraknya, baitul mal sebagai lembaga pengelolanya, sektor ekonomi riil sebagai media perputarannya, serta dinar dan dirham sebagai penjaga kestabilanmya. Hal ini menunjukkan perbedaan "habitat" sistem ekonomi islam dengan kapitalisme. Sistem ekonomi islam hanya bisa terwujud dengan sempurna dengan adanya Khilafah yang memiliki sistem politik yaitu fokus mengurusi urusan umat.
Sistem ekonomi islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah memiliki tiga buah asas.
Asas pertama yaitu kepemilikan. Kepemilikan menurut Islam hanyalah milik Allah SWT, sang pembuat syariah. Sehingga kepemilikan seseorang atau sekelompok orang hanya atas dasar izin sang pemiliknya.
Terdapat tiga kepemilikan, yaitu
(1) kepemilikan individu. Allah memberikan izin kepada individu untuk memanfaatkan suatu barang atau jasa. Barang yang dibolehkan untuk dimiliki individu adalah barang yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak. Kepemilikan individu dapat berasal dari bekerja, warisan, dan pemberian. Misalnya rumah, uang, dan kendaraan.
(2) kepemilikan umum. Allah mengizinkan kepada masyarakat untuk memanfaatkan barang atau jasa. Pengelolaan kepemilikan umum dilakukan oleh negara untuk dikembalikan kepada masyarakat. Misalnya fasilitas umum, common good, dan barang tambang.
(3) kepemilikan negara. Allah memberi izin negara untuk menguasai dan mendistribusikan harta ini. Misalnya zakat, jizyah, kharaj, ghanimah, fai', dan harta orang murtad.
Asas kedua yaitu Pengelolaan dan Pemanfaatan Kepemilikan, yakni pengembangan harta dan pemberian harta. Pengembangan harta adalah upaya menumbuhkan harta yang telah menjadi miliknya, yaitu seperti jual beli, syirkah, sewa menyewa, sektor pertanian, dan industri. Pemberian harta yaitu seperti infak, sedekah, zakat, dan hadiah.
Asas ketiga yaitu Distribusi Kekayaan. Islam mengatur distribusi kekayaan sesuai syariat dengan: mekanisme pasar yang diregulasi oleh negara, jaminan distribusi harta kepada pihak yang tidak mampu, dan distribusi seseorang kepada orang lain tanpa mengeluarkan harta balasan.
Dengan konsep sistem ekonomi islam yang ditopang oleh sistem islam yaitu Khilafah ini tentu akan membawa kesejahteraan dan berkah kepada umat manusia. Sehingga sudah sepantasnya bahwa pengakuan atas keunggulan penerapan lembaga ekonomi syariah yang merupakan secuil dari sistem islam, tentu semakin mendorong kita untuk mempraktikkan islam secara kaffah.
Wallahu A'lam bi shawwab.
COMMENTS