impor beras 2021
By Kanti Rahmillah, M.Si
Banjir impor sedang melanda nusantara, termasuk impor pangan yang produksinya sedang melimpah di tanah air. Misalnya saja kebijakan kemendag mengimpor beras 1 juta ton tahun ini di tengah masa panen. Dengan alasan menjaga cadangan beras yang harus berkisar antara 1 ton hingga 1,5 juta ton, sedangkan bulog diklaim belum memenuhi angka tersebut.
Kondisi iklim yang terus hujan membuat kondisi kadar air gabah yang dimiliki petani tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan pemerintah. Sehingga bulog tidak bisa menyerap gabah basah dari petani. Karena dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 24/2020 tentang penetapan Harga Pembelian Pemerintah untuk gabah atau beras tercantum, harga pembelian gabah kering panen dalam negeri ditetapkan sebesar Rp 4.200 per Kilogram di petani dan Rp 4.250 per kg di penggilingan dengan kualitas kadar air paling tinggi 25% dan kadar hampa paling tinggi 10%. (kontan.co.id, 19/3/2021)
Sehingga jika kadar air melebihi batas tidak akan diterima bulog, itulah mengapa pemerintah bersikukuh menjadikan impor sebagai solusi ketersediaan cadangan di bulog. Lain dengan Direktur Eksekutif Institute for Development on Economics and Finance (indef) Tauhid Ahmad mengatakan bahwa impor beras membuat para petani miskin.
Menurut Tauhid, dampak importasi kepada para petani sangat besar. Sebab para petani akan terpaksa menjual gabah dan berasnya dengan harga murah. Hal demikian akan menyebabkan kemiskinan semakin tinggi, karena petani kita kan rata-rata tanaman pangan. Efek selanjutnya dari ini, petani akan bergeser mencari nafkah baru, karena setiap musim panen mereka rugi. Inilah yang menyebabkan produksi semakin menurun.
Ketidakadilan Pasar Diciptakan Sistem Kapitalisme
Perdagangan merupakan inti dari mekanisme pasar. Oleh karenanya, perdagangan memiliki peran yang paling sentral. Sebab hampir semua aktivitas ekonomi akan bermuara pada proses perdagangan atau jual beli. Lihat saja sektor perusahaan yang memproduksi berbagai macam barang dan jasa, tujuannya adalah untuk diperdagangkan dalam rangka memperoleh keuntungan atau laba berupa uang.
Sektor rumah tangga pun, dalam rangka memenuhi berbagai macam kebutuhannya, akan senantiasa bersentuhan dengan aktivitas perdagangan. Oleh karenanya, perdagangan memiliki peran yang sangat penting dalam menggerakan roda perekonomian secara keseluruhan. Sehingga problem perdagangan harus segera dituntaskan.
Jika kita telaah, inti dari perdagangan adalah pertemuan antara penawaran (supply) dari pihak pedagang dan permintaan (demand) dari pihak pembeli. Terjadinya perdagangan tidak harus bertemu secara fisik pembeli dan penjual. Dan mekanisme perdagangan dapat dikatakan tidak ada masalah jika proses transaksi jual-beli dapat berlangsung secara adil (fair).
Namun realitas yang ada di dalam mekanisme pasar bebas, selalu terjadi masalah distorsi pasar yang akan menyebabkan ada pihak-pihak yang terdzolimi dan pihak yang mendzolimi. Adapun distorsi pasar dapat terjadi jika ada pihak yang ingin menguasai pasar dan menutup peluang dari pelaku-pelaku pasar yang lain untuk masuk ke dalamnya. Sebagai contoh, adanya mafia impor yang mematikan para petani yang akan mendagangan hasil tanamnya.
Dengan kata lain, adanya distorsi pasar akibat adanya nafsu keserakahan. Perilaku ini biasa dikenal dengan istilah monopoli pasar (termasuk oligopoli), yaitu jika ada pihak tertentu yang ingin menguasai dan mengendalikan perdagangan yang ada di pasar. Sebagai contoh, oligopoli atau kartel perusahaan motor-mobil yang merajai penjualan motor-mobil di Indonesia. Maka semakin monopolistik sifat suatu perusahaan, maka akan didapatkan keuntungan yang semakin optimal.
Terjadinya Monopoli atau Oligopoli
Akar masalah semrawutnya perdagangan akan mengerucut pada satu unsur yaitu penipuan atau kecurangan. Terlebih lagi, jika unsur penipuan dan kecurangan tersebut didukung oleh permodalan yang besar, tentu hasilnya akan lebih membahayakan lagi.
Misalnya sebuah produk yang kurang berkualitas, tetapi didukung permodalan yang besar. Lalu produknya dikemas hingga terlihat bermutu. Kemudian diiklankan secara masif di berbagai media. Hasilnya tentu akan mendominasi pasar dengan harga yang dapat didongkrak demi memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya.
Inilah yang disebut disrupsi pasar. Mudahnya, jika ada produk jelek tapi laku keras, kita bisa mengidentifikasi bahwa ada praktek monopoli atau oligopoly. Lantas bagaimana agar tercipta perdagangan yang adil?
Perdagangan Islam itu Adil
Perdagangan yang adil dapat terjadi apabila proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli dapat berlangsung secara sempurna. Yaitu tidak boleh ada unsur penipuan, rekayasa dalam permintaan dan penawaran, pasokan barang, tekanan dan keterpaksaan dan sebagainya dari kedua belah pihak.
Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (Terjemah QS An-Nisa : 29)
Oleh karena itu, agar perdagangan dapat berjalan dengan adil, maka penataan yang perlu dilakukan adalah pembagian peran. Dan peran terbesar ada di pundak negara. islam telah merinci peran negara dalam menjaga agar terwujud perdagangan yang sehat.
Pertama, Larangan tas’ir. Larangan bagi pemerintah untuk mematok harga, baik harga batas atas (ceiling price), maupun harga batas bawah (floor price). Alasannya, karena akan menyebabkan dzolim pada penjual atau pembeli. Karena islam melindungi kedua belah pihak, yaitu pembeli dan penjual dengan bersamaan.
“Orang-orang berkata: “wahai Rasulullah, harga mulai mahal. Patoklah harga untuk kami!” Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya Allah-lah yang mematok harga, yang menyempitkan dan yang melapangkan rizki, dan aku sungguh berharap untuk bertemu Allah dalam kondisi tidak seorang pun dari kalian yang menuntut kepadaku dengan suatu kezhaliman-pun dalam darah dan harta”. (HR Abu Dawud, at-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan asy-Syaukani)
Kedua, Operasi Pasar. Baitul mal akan bertindak sebagai penjaga harga di pasar dengan operasi pasar. Ketika terjadi panen raya, sehingga supply melimpah maka akan menyebabkan harga mengalami penurunan (deflasi). Maka pemerintah cukup memborong barang-barang tersebut dengan harga yang mendekati harga pasar, kemudian menyimpannya di gudang Baitul Mal.
Kebijakan ini mengurangi supply di pasar sehingga harga barang tidak terlalu jatuh. Sehingga produsen tidak terlalu dirugikan dan pihak konsumen pun masih akan dapat menikmati harga barang yang relatif murah.
Pemborongan oleh pemerintah ditujukan untuk persediaan ketika nanti memasuki musim paceklik, yang mengakibatkan terjadinya kenaikan harga (inflasi). Pemerintah dapat melepaskannya agar supply bertambah. Sehingga harga tidak terlalu tinggi dan pihak produsen juga tidak terlalu dirugikan.
Ketiga, tidak perlu ada pungutan pajak. Pemerintah dalam sistem ekonomi islam tidak perlu memungut berbagai pajak beserta turunan-turunannya. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus ditanggung oleh wajib pajak sendiri dan tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain.
Misalnya pajak penghasilan (PPh), pajak perseroan (PPs), pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak kekayaan, pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama (BBN), pajak deviden, pajak buga deposito dsb. Adapun pajak tidak langsung adalah pajak yang pemungutannya dapat dialihkan kepada orang lain. Contohnya pajak penjualan (PPn), pajak pertambahan nilai (PPN), cukai, pajak impor, pajak ekspor, Bea materai, Pita Rokok, pajak tontonan dsb.
Sungguh, ketiga peran negara yang sangat terlihat keberpihakannya pada umat, tak mungkin bisa dipraktekkan oleh negara sekuler kapitalis yang pro korporasi. Hanya sistem Islam khilafah lah yang akan menghadirkan peran negara yang peduli pada umat. Dan serta Merta memastikan agar keadilan pasar terus terjaga.
COMMENTS