pariwisata dibuka kembali
Oleh: Rut Sri Wahyuningsih | Institut Literasi dan Peradaban
Pariwisata memang bak madu yang legit untuk dijadikan sebagai sumber pendapatan negara, sumber tercepat asalkan kreatif mengemas dan mengkampanyekan. Tak heran jika sejak pandemi Covid-19 menggilas perekonomian, pemerintah gencar menggenjot pariwisata.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyebutkan pihaknya bersama stakeholder terkait akan melakukan pembukaan kembali sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Bali dengan tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19 yang ketat (detik.com, 27/2/2021).
Sandiaga Uno menilai sudah saatnya secara bertahap menyiapkan pembukaan pariwisata di Bali, sebab beberapa desa di Bali sudah menunjukkan tren membaik, salah satunya Desa Penglipuran, Nusa Dua. Maka kemudian Kemenparekraf berkoordinasi dengan Gubernur, pemerintah Kabupaten Kota di Bali, Menteri Luar Negeri, Menkumham, Menkes, Satgas Covid-19, untuk segera merealisasikan berbasis data terakhir.
Terlebih dengan kepatuhan prokes dan terdistribusikannya vaksin, Maret sudah bisa berjalan seluruh program. Dan tak main-main, Sandiaga Uno mengaku sudah terhubung dengan beberapa Dubes untuk mendapatkan kominten, seperti dari India dan Perancis untuk kembali menghidupkan pariwisata di Bali, sehingga sebanyak 2 juta lapangan pekerjaan di Bali yang terdampak bisa segera pulih.
Apa yang digagas Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan sebelumnya yang menyebutkan pariwisata Bali akan kembali dibuka memang menjadi pemantik, terutama adanya regulasi baru yang diterapkan yaitu diberlakukannya Penalty for Health Protocol yang sedianya untuk persiapan Bali sebagai tuan rumah KTT G-20.
Benarkah pariwisata Bali dibuka semata untuk membuka jalan bagi lapangan pekerjaan yang terdampak ataukah karena persiapan KTT G-20? Mengingat pandemi ini masih berlangsung, tidakkah nantinya menimbulkan resiko terbukanya kluster baru?
Kita tahu, pada November 2020 Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi mengungkapkan, Indonesia akan menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang akan digelar pada 2022 mendatang. Hal ini setelah Indonesia bertukar dengan India karena 2023 Indonesia juga memegang keketuaan ASEAN.
Indonesia sebagai tuan rumah G-20 juga dalam rangka mempersiapkan agenda finance track yang berkesinambungan dengan rencana yang disiapkan oleh Presidensi KTT G20 tahun 2021, yaitu Italia.
Tema besar yang diangkat Italia, yakni People, Planet, and Prosperity atau 3P. Tema people akan membahas upaya mengatasi kesenjangan dan mempromosikan kesempatan yang sama. Adapun tema planet membahas pelaksanaan komitmen Paris Agreement. Sementara itu, tema prosperity membahas upaya mempercepat teknologi baru dan transformasi digital sebagai sumber pertumbuhan kualitas kehidupan yang lebih baik (liputan6.com, 24/11/2020).
Semuanya mengarah kepada peningkatan ekonomi dan bagaimana melanggengkan kapitalisme tetap berdiri kokoh di dunia, terutama di negara-negara yang selama ini menjadi " jajahan" negara barat. Dengan pasar konsumennya dan ketersediaan SDA yang melimpah.
Inilah alasan paling mendekati, mengapa Bali dipersiapkan sejak hari ini meskipun pandemi belum berlalu. Syahwat ekonomi lebih menguasai penguasa daripada nasib rakyat yang meregang nyawa satu persatu akibat terpapar pandemi. Menjadi tuan rumah perhelatan even kapitalis bukanlah suatu kebanggaan. Justru kita harus lebih waspada atas agenda-agenda yang direncanakan. Meskipun Indonesia termasuk anggota G-20, namun Indonesia tak akan pernah memimpin negara-negara anggota lainnya sebagai negara berdaulat selama sekular menjadi asas dalam mengurus urusan masyarakatnya. Wallahu a' lam bish showab.
COMMENTS