Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Kelaparan di tanah "surga"

apabila kita tinjau dari jumlah ketersediaan pangan akan mengherankan, sebab Indonesia sendiri negara yang penuh kekayaan alam, yang sepatutnya menjadi sumber penghasil komoditas pangan terbesar di Asia tenggara bahkan di dunia, sehingga seharusnya permasalahan kelaparan tidaklah pantas menghantui masyarakat bumi Pertiwi tercinta ini.

Oleh : Dian Fitriani (pegiat opini media literasi)

Indonesia bukan hanya sekedar negeri yang berada di antara daratan benua Asia dan Australia, antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, Indonesia juga disebut sebagai tanah surga karena tanahnya yang subur, letak geografis yang strategis juga sumber daya alam yang melimpah.

Sumber daya alam yang melimpah diantaranya : hutan, minyak bumi, gas alam, dan batu bara pun turut melengkapi keragaman sumber daya alam di tanah air.

Selain itu, julukan tanah surga memang pantas di sematkan kepada Indonesia karena tanah yang subur dan vulkanis yang dimiliki membuat segala macam tumbuhan mudah tumbuh dengan baik dan subur sehingga kekhawatiran kekurangan bahan pangan seharusnya dapat terselesaikan, sebab Indonesia sebagai Negara agraris yang mana sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani.

Namun, apakah sumberdaya alam yang dimiliki membuat Indonesia bebas dari kelaparan dan kemiskinan?

Ironisnya, tidak. Seolah semua kemakmuran dan kesejahteraan tanah air hanyalah dongeng, semua tampak terlihat indah namun nyatanya negeri kaya raya ini sebetulnya miskin dan lapar.

Ditengah kekayaan alam yang melimpah, fakta menyebutkan bahwa Indonesia tercatat menjadi negara dengan utang luar negeri tertinggi ke-7 sebesar US$ 402,08 miliar. Dengan kurs rupiah pada Kamis (15/1/2020) di Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia (Rp 14.780) besaran utang luar negeri Indonesia 2019 sekitar Rp 5.942,74 triliun. Dan kabarnya utang luar negeri terus bertambah, hingga November 2020 lalu dikabarkan list negara bertambah, yakni Indonesia berutang ke Australia dan Jerman.

Selain utang, Indonesia pun memiliki hobi impor, sebetulnya impor adalah fenomena wajar dalam perdagangan luar negeri, namun menjadi tidak wajar yakni dengan status Indonesia yang merupakan negeri agraris yang bahkan memiliki lebih dari 7 juta hektar lahan baku sawah, namun dilain sisi Indonesia tercatat sebagai negara importir beras sejak lama, sehingga kita bertanya-tanya, apa yang membuat pemerintah tetap gencar melakukan impor, bahkan tercatat tahun 2015-2018, jumlah impor pangan naik 2x lipat dari periode sebelumnya. Bahkan kabar mengejutkan negeri ini justru menggantungkan nasib kebutuhan pangan rakyat nya dari perdagangan impor, pasalnya kabar krisis kedelai yang masih menghantui pasar lokal, baru-baru ini dikabarkan hasil panen kedelai Indonesia hanya mampu menanggung konsumen sebanyak 10% sedangkan 90% kebutuhan nya di penuhi dengan asupan kedelai impor, cukup miris bila seharusnya Indonesia yang memiliki luas lahan dan kesuburan tanah dapat menjadi produsen terbesar dalam bahan pangan, terlebih faktor agroklimatikogi dan jumlah SDM yang mendukung seharusnya membuat Indonesia kebal dari permasalahan krisis bahan pangan, namun dalam sistem kapitalis neoliberal, negara dibuat tidak mandiri dan terkesan dikendalikan, sebab ternyata Indonesia yang mengesahkan perjanjian WTO sehingga mengharuskan adanya liberalisasi perdagangan, sehingga peniadaan bea cukai terhadap barang impor adalah bentuk implementasi liberalisasi tersebut, sehingga dampaknya yakni dengan mudah masuknya berbondong-bondong kebutuhan primer masyarakat dari jalur impor.

Di samping itu, hantu kelaparan terus menghantui segenap bangsa, pasalnya data dari GHI (global hunger index) menyebut Indonesia pada tahun 2020 memiliki skor 19, 1 dari 107 negara terdata, data ini menyebutkan bahwa Indonesia menjadi negara dengan memiliki jumlah kelaparan yang besar, yang apabila kita tinjau dari jumlah ketersediaan pangan akan mengherankan, sebab Indonesia sendiri negara yang penuh kekayaan alam, yang sepatutnya menjadi sumber penghasil komoditas pangan terbesar di Asia tenggara bahkan di dunia, sehingga seharusnya permasalahan kelaparan tidaklah pantas menghantui masyarakat bumi Pertiwi tercinta ini.

Maka dari itu, kelaparan yang terjadi bukanlah disebabkan dari kekurangan ketersediaan pangan, justru ada pada ketidakbecusan dalam distribusi dan pengelolaannya, seharusnya hasil perkebunan dan pertanian menjadi sumber penghasilan domestik masyarakat Indonesia, selain itu jika jumlah panen yang melimpah dapat di pasarkan dengan baik maka harga bahan pangan dapat stabil dan terjangkau, namun sebaliknya, kini kita justru merasakan kondisi kenaikan harga pangan yang melonjak setiap tahunnya.

kenaikan harga pangan tidak terjadi serta merta melainkan ada tangan kotor yang bermain didalamnya, pasalnya banyak hasil pertanian lokal yang seharusnya dipasarkan namun sengaja di timbun, istilah ini dikenal dengan sebutan "kartel" Kartel adalah adalah suatu hubungan adanya kerjasama antara beberapa kelompok produsen atau perusahaan dalam hal melakukan produksi barang serta memasarkannya yang bertujuan menetapkan harga, untuk membatasi suplai dan kompetisi. Fenomena ini seharusnya dilarang oleh pemerintah karena menimbulkan monopoli pasar yang tentu merugikan rakyat, namun apa mau dikata, negeri ini telah menganut sistem kapitalisme yang justru menyuburkan operasi kartel, operasi kartel sebetulnya tak lebih hanyalah pekerjaan para mafia, namun dalam sistem neoliberal, memungkinkan adanya kerjasama antara pihak swasta dan pemerintah untuk sama-sama mensiasati harga agar dapat berbagi keuntungan, pasalnya Kartel dapat secara efektif mengoperasikan misi penetapan harga bila ada sarana kerjasama, misalnya adalah standarisasi produk, integrasi vertikal, dan pengaturan harga penjualan kembali, pengumuman harga penjualan (implisit maupun eksplisit), serta pengiriman pola harga dasar. Kegiatan ini mudah dilakukan bila para pelaku usaha sudah tergabung dalam satu organisasi yang sama. Terlebih instansi resmi yang aman adalah pemerintah, sebab dengan begitu, maka para pelaku usaha akan bisa mengatur dan menguasai seluruh tingkatan, mulai dari produksi, distribusi, hingga konsumsi. Jika pemerintah melarang operasi penimbunan maka itu akan menghilangkan kesempatan untuk meraup keuntungan dari kongkalikong pasar dengan para kapitalis.

Tak dapat pungkiri bahwa kelaparan dan kekurangan bahan pangan adalah bukti kegagalan sistem yang kini telah usang, sistem yang memperbudak para penguasa oleh harta dan keuntungan, sistem yang menjadikan penguasa negeri hanya menjadi para regulator dan fasilitator yang tak lebih hanya berdagang nasib rakyatnya. Maka kemaslahatan rakyat adalah barang mustahil dalam sistem kapitalisme.

Berbeda dengan sistem Islam, yang menjadikan kemaslahatan adalah tujuan utama dari gerak gerik penguasa, memungkinkan adanya intervensi pemerintah secara utuh dan penuh dalam bertanggungjawab atas nasib rakyatnya, kebutuhan primer tentunya akan di penuhi oleh negara tanpa pandang untung rugi, sebab pemerintahlah yang seharusnya mengelola secara penuh kekayaan alam untuk kemudian di distribusikan secara adil kepada rakyat nya, sebab dalam hadist dijelaskan bahwa “Al-muslimûna syurakâ`un fî tsalâtsin: fî al-kalâ`i wa al-mâ`i wa an-nâri”

Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air dan api (HR. Abu Dawud dan Ahmad)

Hadits tersebut menyatakan bahwa kaum Muslim (manusia) berserikat dalam air, padang rumput, dan api. Dan bahwa ketiganya tidak boleh dimiliki oleh individu. Maka dari itu dalam sistem Islam mustahil adanya operasi kartel yang mana Berawal dari penguasaan secara absolut sumber daya alam oleh pihak swasta, hal ini pun mencegah adanya monopoli dan permainan pasar.

Selain itu, dalam Islam, pemerintah di tuntut mandiri dalam memproduksi pangan, tanpa ada liberalisasi perdagangan, negara dengan leluasa bergerak tanpa di kendalikan oleh negara asing, negara juga mampu dengan produktif mengelola lahan untuk dijadikan produsen pangan, karena Rasullullah SAW menganjurkan agar lahan kosong dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat, sehingga tidak ada lahan yang tidak produktif.

Negara pun akan membantu melengkapi kebutuhan kerja para petani seperti peralatan dalam mengelola lahan, negara secara cuma-cuma memberikan bantuan sebagai bentuk hibah bukan utang.

Maka apalagi yang kita tunggu dan kita cari, selain mengganti sistem yang usang dan merugikan menjadi sistem yang shahih dan fitrah sesuai dengan perintah sang pencipta.

Namun jika tidak, maka sampai kapan kita akan terus kelaparan di tanah surga ini?

Wallahu a'lam bi sowab

Post a Comment for "Kelaparan di tanah "surga""