Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Dilema Guru Madrasah Indonesia

Ketua PP Muhammadiyah Dadang Kahmad berpendapat pengangkatan tersebut tidak masalah sepanjang memenuhi tiga unsur: pertama tempat, kedua kedaruratan, dan ketiga tidak mengajar pelajaran agama Islam.  Logikanya muslim mayoritas 80 persen lebih, kenapa mesti memakai guru beragama lain kalau masih banyak yang beragama Islam. Kecuali di daerah minoritas muslim yang gurunya terbatas,”

Oleh: Rut Sri Wahyuningsih | Institut Literasi dan Peradaban

Kegaduhan di negeri ini rupanya belum berakhir, bermula dari SK pengangkatan Eti Kurniawati sebagai guru CPNS dengan penempatan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Tana Toraja. Eti yang merupakan alumni Geografi Universitas Negeri Makassar (UNM) merasa aneh, sebab ia beragama kristen namun ditempatkan di sekolah Islam.

Analis Kepegawaian Kementerian Agama (Kemenag) Sulsel Andi Syaifullah mengatakan, kebijakan penempatan guru beragama kristen di sekolah islam atau madrasah sejalan dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia. Tentang pengangkatan guru madrasah khususnya pada Bab VI pasal 30.

PMA nomor 90 tahun 2013 telah diperbaharui dengan PMA nomor 60 tahun 2015 dan PMA nomor 66 tahun 2016, dimana pada Bab VI pasal 30 dicantumkan tentang standar kualifikasi umum calon guru madrasah (khususnya pada poin a), yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. "Tidak disebutkan bahwa harus beragama islam," terang Andi Syaifullah, dikutip dari laman resmi Kementerian Agama Sulawesi Selatan (suarasulsel.id, 30/1/2021).

"Kan guru non muslim yang ditempatkan di madrasah ini akan mengajarkan mata pelajaran umum, bukan pelajaran agama. Jadi saya pikir tidak ada masalah. Bahkan ini salah satu manifestasi dari moderasi beragama, dimana islam tidak menjadi ekslusif bagi agama lainnya," tambahnya lagi.

Ketua PP Muhammadiyah Dadang Kahmad berpendapat pengangkatan tersebut tidak masalah sepanjang memenuhi tiga unsur: pertama tempat, kedua kedaruratan, dan ketiga tidak mengajar pelajaran agama Islam.

Logikanya muslim mayoritas 80 persen lebih, kenapa mesti memakai guru beragama lain kalau masih banyak yang beragama Islam. Kecuali di daerah minoritas muslim yang gurunya terbatas,”(muhammadiyah.or.id, 3/2/2021).

Inilah bukti ketidakmerataan jaminan pendidikan di negeri ini. Perbandingan jumlah guru di pulau Jawa dan di luar sangatlah tak seimbang. Menurut Ki Darmaningtyas, pengurus PKBTS (Persatuan Keluarga Besar Tamansiswa) di Yogyakarta, persoalan ketidak merataan penyebaran guru terutama di luar pulau adalah buruknya infrastruktur berikut sarana dan prasarana pendukung proses belajar mengajar.

Sehingga para PNS baru yang ditempatkan di luar pulau, hanya sekedar memenuhi prasyarat penempatan luar pulau selama 2 tahun kemudian mereka meminta pindah ke pulau Jawa lagi. Berikutnya adalah ketidakefektifan program pemerintah dalam menyediakan SDM berkualitas, Ki Darmaningtyas menyarankan agar para sarjana yang lolos dalam Program SM3T (Sarjana Mendidik di Daerah Terluar, Terdepan, dan Tertinggal) sebaiknya langsung direkrut menjadi guru PNS di daerah-daerah 3T.

Nyatanya program itu hanya magang semata, yang kemudian menimbulkan masalah baru terkait ketersediaan guru bagi masyarakat di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal). Faktanya tahun 2018 saja , di luar Jawa satu sekolah diajar oleh 2-3 guru PNS itu masih ada. Sementara sekolah-sekolah di Jawa kelebihan guru. Kemudian perkara tunjangan yang tak sebanding dengan kerja keras tenaga pendidik di luar pulau. Bagaimanapun guru adalah manusia biasa yang juga butuh sejahtera. Sekali lagi negara gagal mewujudkannya (beritatagar.id, 19/4/2018).

Lantas bagaimana bisa mewujudkan pendidikan yang berkualitas jika departemen pendidikan dan kebudayaan hanya merancang kebijakan pro wilayah pusat sedang daerah tak terurus? Terlebih hingga ada berita guru beragama Kristen diangkat menjadi guru di Madrasah. Ini peringatan keras bagi kita bahwa dunia pendidikan kita tidak sedang baik-baik saja.

Selain persoalan teknis, sarana, prasarana dan jaminan kesejahteraan yang minim ( baca: tidak merata). Juga dari sisi kurikulum terdapat persoalan yang tak remeh, yaitu penakwilan bertakwa yang salah dan masuk dalam UU . Bagi kaum Muslim tidak ada ketakwaan selain dalam Islam.

Bahkan Mudir Ma'had Khadimus Sunnah Bandung Ajengan Yuana Ryan Tresna mengatakan “Kalau ini dikaitkan dengan moderasi beragama, justru ini yang perlu dikritisi,” (Mediaumat.news, 01/02/2021).

Sebab, lanjutnya, Islam itu ya Islam apa adanya, ketaatan kepada Islam itu seutuhnya dan tidak perlu dimoderasi. Pandangan-pandangan untuk memoderasi Islam itu sebenarnya adalah rasa rendah diri di hadapan agama lain sehingga Islam disesuaikan dengan keadaan atau dibuat moderat. “Nah poinnya justru di situ, bagian dari kampanye atau upaya membangun moderasi beragama itu yang jadi persoalan,” tegasnya.

Ia menegaskan, kegiatan pembelajaran di sekolah itu bukan hanya tatap muka di kelas, tetapi juga pelajaran di luar kelas terkait keteladanan, akhlak dan seterusnya. Maka yang paling ideal itu Muslim diajar juga oleh Muslim, supaya murid bisa melihat bagaimana profil dari gurunya, akhlaknya dan ketaatannya kepada Allah.

Makin jelas akar persoalannya adalah adanya kapitalisme di dunia pendidikan kita hari ini. Hingga persoalan melebar tersebab sistem yang batil ini tidak mengampu pendidikan yang berkualitas. Melainkan pendidikan dengan catatan, mengedepankan outpun siap bekerja, trampil, beragama sewajarnya. Tak lain inilah tujuan kapitalisme, dimana Indonesia adalah pasar konsumen dunia yang sangat majemuk.

Kebijakan pendidikan hari ini tak lepas dari pandangan ekonomi, Indonesia akan diarahkan pada kondisi tanpa perlawanan menerima penjajahan gaya baru. Akankah kita rela tanpa mengadakan perubahan? Padahal kita disebut Allah sebagai umat terbaik ( Khoiru Ummah). Jika kita tetap mempertahankan kondisi ini maka apa yang disifatkan Allah sangat sulit diwujudkan, ibarat menegakkan benang basah. Wallahu a' lam bish showab.

Post a Comment for "Dilema Guru Madrasah Indonesia"