Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Banjir Jakarta Bukan sekedar Air kiriman

Menurut Peneliti Utama Geospatial Information Agency, Prof. Dr. Ing. Fahmi Amhar, Banjir bukan sekedar fenomena alam.  Karena Fenomena alamnya adalah hujan. Tetapi hujan belaka tidak otomatis menyebabkan banjir.  Oleh karena itu, menurut fahmi amhar agar banjir tidak berulang, diperlukan teknologi yang dapat dikembangkan.

Oleh : Emmy Emmalya (Pemerhati Kebijakan Publik)

Ramai diperbincangkan di media massa dan sosial tentang penyebab masalah banjir Jakarta diakibatkan air kiriman dari Bogor. Hal ini ditanggapi oleh Wali Kota Bogor Bima Arya, bahwa penyebab banjir di Jakarta itu disebabkan oleh banyak faktor.( Viva.co.id, 22/02/2021).

Dilansir dari Jakarta-Tourism.go.id. 2017/06. Wilayah Jakarta secara geografis terletak di sebelah utara Pulau Jawa yang dekat dengan muara Ci Liwung dan Teluk Jakarta.

Jakarta juga terletak di dataran rendah pada ketinggian rata-rata 8 meter dpl. Di selatan Jakarta merupakan daerah pegunungan dengan curah hujan tinggi.

Terdapat 13 sungai yang melalui Wilayah Jakarta yang semuanya bermuara ke Teluk Jakarta. Sungai yang terpenting yaitu sungai Ci Liwung yang membelah kota Jakarta menjadi dua.

Adapun Jakarta sebelah selatan dan timur berbatasan dengan provinsi Jawa Barat dan di sebelah barat berbatasan dengan provinsi Banten.

Dengan letak geografis seperti inilah sebenarnya yang menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap masalah banjir di Jakarta.

Oleh karena itu perlu perlakuan yang sesuai dengan kondisi wilayah Jakarta agar tidak terjadi banjir berulang. Faktor-faktor pemicunya yaitu:

Pertama, curah hujan tinggi, kedua, jumlah dan kepadatan penduduk tinggi, ketiga, pertumbuhan kota yang tidak terkendali, tidak sesuai tata ruang daerah, dan tidak memiliki pengetahuan lingkungan berakibat berkurangnya daerah resapan dan penampungan air, keempat, drainase yang tidak mumpuni akibat sistem drainase yang kurang tepat, minimnya prasarana drainase, dan minimnya pemeliharaan, kelima, tidak ada kejelasan status dan fungsi saluran.

Dengan kondisi Jakarta yang seperti itu, maka diperlukan adanya pemetaan daerah-daerah yang kritis banjir. Dan pemerintah harus segera melaksanakan itu agar bisa mengambil kebijakan yang benar dan tepat untuk mengatasinya.

Banjir Bukan Sekadar Masalah Tehnis

Menurut Peneliti Utama Geospatial Information Agency, Prof. Dr. Ing. Fahmi Amhar, Banjir bukan sekedar fenomena alam.

Karena Fenomena alamnya adalah hujan. Tetapi hujan belaka tidak otomatis menyebabkan banjir.

Oleh karena itu, menurut fahmi amhar agar banjir tidak berulang, diperlukan teknologi yang dapat dikembangkan. Pertama adalah dengan mengembangkan tehnologi yang bisa mengendalikan peresapan dan pembuangan air. Menurutnya, Penanaman pohon sebanyak mungkin pada lahan-lahan kosong, terutama di daerah hulu merupakan teknologi peresapan yang terbaik. Teknologi mekanis termasuk sumur resapan hingga saat ini belum ada yang lebih baik daripada keberadaan pohon. Lalu yang kedua adalah pembuangan air. Air yang mengalir di permukaan harus segera dibuang ke laut.

Kemudian fahmi amhar melanjutkan, Ada beberapa teknologi untuk mengatasi hal tersebut yaitu, pertama, pembuatan setu (danau penampungan). Kedua, menormalisasi sungai dan sodetan. Normalisasi adalah pelurusan aliran sungai, agar air mengalir lebih cepat ke laut, sehingga genangan dapat segera teratasi dan tidak menyebabkan banjir.

Sedangkan sodetan adalah menyambungkan dua sungai atau lebih dengan sebuah kanal buatan, untuk menyebarkan debit berlebih dari satu sungai ke sungai yang lain. Ketiga, Pompanisasi, merupakan upaya pembuangan air modern, perlu adanya energi yang lebih besar. Keempat, Tanggul, yang berfungsi untuk membendung air, agar air sungai tidak meluap ke sekitarnya.

Kemudian, daerah hulu seperti bogor tetap dibiarkan menjadi hutan lindung, jangan beralih fungsi menjadi perkebunan sayuran, terlebih lagi menjadi vila atau lapangan golf. (https://adoc.pub/fahmi-amhar-peneliti-utama-geospatial-information-agency.html).

Dalam hal ini penguasa harus tegas menjaga tata ruang ini, dan tidak mudah ditekan oleh rakyat konstituennya yang membuat kebun sayur ataupun tergiur gratifikasi pengusaha pariwisata.

Lalu di hilir, semestinya bantaran sungai dibiarkan kosong agar tanggul sungai lebih mudah untuk dirawat atau lebih mudah untuk mengeruk sungai sehingga tidak terjadi pendangkalan secara terus menerus. Maka di sini penguasa harus tegas menindak sindikat yang terus memanfaatkan kemiskinan penghuni bantaran sungai.

Karena sejatinya pelanggaran tata ruang baik di hulu maupun hilir itu terutama disebabkan oleh sistem ekonomi kapitalisme yang tengah diterapkan hari ini, karena nyaris semua permasalahan diserahkan kepada pasar.

Oleh karena itu permasalahan banjir di Jakarta bukan semata-mata karena faktor sistem teknis saja tapi juga karena adanya faktor sistem non teknis yang harus turut dibenahi.

Karena perbaikan sistem teknis seberapa pun tidak akan pernah cukup tanpa dilakukan perbaikan di sistem non tehnis.

Sistem non teknis ini ternyata bersumber pada sesuatu yang ideologis, yaitu sektor ekonomi yang selalu diserahkan pada permainan pasar (kapitalis), dan kebijakan publik yang selalu diserahkan kepada demokrasi.

Inilah akar permasalahan utama mengapa bencana banjir di Jakarta tidak pernah berakhir karena ternyata tata kelola negara kita diatur berdasarkan sistem Demokrasi Kapitalis yang selalu memandang sesuatu dari materi semata sehingga dalam urusan penanganan banjir pun tak lepas dari kebijakan ekonomi negara yang selalu berorintasi pada keuntungan ekonomi tanpa memperhatikan dampak yang akan terjadi di kemudian hari.

Cara Islam Menanggulangi Banjir

Berbeda dengan Islam. negara Islam yaitu Khilafah Islamiyah akan berusaha semaksimal mungkin untuk melindungi dan menjaga rakyatnya dari berbagai bencana alam.

Ketika menghadapi bencana banjir, khilafah akan membuat kebijakan yang seefektif dan seefisien mungkin baik sebelum, ketika dan pasca terjadinya banjir.

Ketika kasus banjir yang disebabkan keterbatasan daya tampung tanah terhadap curahan air, baik akibat gletser, rob, hujan, dan yang lainnya, maka Khilafah akan menempuh upaya-upaya sebagai berikut:

Pertama, Khilafah akan Membangun bendungan-bendungan yang mampu menampung curahan air yang mengalir dari aliran sungai, curah hujan, dan lain sebagainya. Seperti bendungan-bendungan di Provinsi Khuzestan.

Lalu terdapat juga bendungan di dekat Kota Madinah Munawarah, yang bernama Qusaybah. Bendungan ini memiliki kedalaman 30 meter dan panjang 205 meter. Bendungan ini dibangun untuk mengatasi banjir di Kota Madinah. (https://www.globalmuslim.web.id/2013/01/kebijakan-khilafah-mengatasi-banjir.html).

Disamping membuat bendungan untuk menampung kelebihan air yang turun dengan intensitas tinggi.

Kedua Khilafah Islam juga akan menyusun kebijakan berupa syarat-syarat dalam membangun sebuah bangunan di mana bangunan yang boleh berdiri adalah bangunan yang memperhatikan faktor drainase, daerah resapan air dan topografi daerah.

Hal Ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya genangan air yang nantinya akan berpotensi menjadi banjir.

Ketiga, Khilafah juga akan mencabut izin pendirian bangunan jika melanggar syarat-syarat yang sudah ditentukan. Lalu khilafah akan menindak tegas.

Karena khilafah Islam sebuah negara yang mandiri baik dari ekonomi maupun dari intervensi negara asing maka khilafah akan menolak setiap kerjasama yang ditawarkan asing bila berkaitan dengan eksploitasi SDA negara Islam.

Demikianlah cara Khilafah Islam dalam menangani bencana banjir, sehingga banjir tidak akan berulang setiap tahunnya. Wallahu’alam bishowab.

Post a Comment for "Banjir Jakarta Bukan sekedar Air kiriman"