Banjir di Semarang, Bukan Soal Administrasi

Banjir salah siapa

persoalan banjir di negeri ini terjadi setiap musim hujan datang. Bukannya berkurang tapi semakin banyak saja wilayah yang terdampak banjir. Masalah itu muncul selain memang wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan dan pesisir, serta banyak aliran sungai sehingga meniscayakan adanya bencana hidrometeorologi itu terjadi ketika musim hujan datang. Akan tetapi kondisi ini semakin diperparah dengan adanya pembangunan infrastruktur yang masif tanpa memperhatikan AMDAL karena banyaknya investasi yang masuk ke negeri ini. Alhasil, ketidakseimbangan alam semakin meluas. Banyak terjadi alih fungsi lahan dan tata kota kian semrawut.

Oleh Hanin Syahidah

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan banjir di Kota Semarang, terjadi akibat luapan Kali Beringin Mangkang dan Kali Plumbon Kaligawe, yang merupakan dampak siklus hujan lebat 50 tahunan. (Sindonews.com, 7/2/2021)

Sejumlah pompa penyedot banjir di Semarang ditemukan tak berfungsi optimal lantaran permasalahan administratif. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengingatkan problem semacam ini mestinya harus segera diselesaikan mengingat kondisi darurat penanganan banjir. Sementara Kepala UPTD Pengelolaan Pompa Banjir Wilayah Tengah Dua Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, Yoyok Wiratmoko mengatakan sebagian pompa di Rumah Pompa Mberok belum bisa difungsikan karena belum diserahkan secara resmi ke pemerintah kota. (CNN Indonesia.com, 7/2/2021). Jadi, banjir ini terjadi disinyalir karena tingginya curah hujan dan masalah administrasi saja, namun kondisi itu direspon dengan tanggapan Ahli hidrologi Universitas Diponegoro (Undip) Suripin mengatakan, kurang tepat menyalahkan alam, dalam hal ini hujan, atas banjir di Semarang. "Kurang tepat, karena yang dominan adalah faktor antropodemik, yaitu faktor yang ditimbulkan oleh kegiatan manusia, hujan dari dulu ya begitu kadang tinggi kadang rendah, itulah gunanya perencanaan sistem." kata Suripin saat dihubungi Kompas.com, Minggu (7/2/2021). Senada dengan itu, Ahli hidrologi Universitas Gadjah Mada ( UGM) Pramono Hadi mengatakan banjir di Semarang memang tak bisa dihindari karena penurunan muka tanah.

"Semarang sudah darurat banjir karena land subsidence," kata Pramono saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (6/2/2021). Faktor utama penyebab banjir kali ini adalah air hujan yang hampir seluruhnya menjadi limpasan permukaan. Hanya sebagian kecil air yang meresap ke dalam tanah, beban debit air bertambah karena pengembangan kota. "Jadi kalau menggunakan konsep yang sekarang itu bukan bagaimana kita selalu meningkatkan kapasitas sistem, tapi bagaimana kita mengendalikan bebannya," jelas dia. Karena pengembangan kota, semakin banyak lahan yang tidak tembus air, seperti jalan dan tutupan rumah. Air hujannya kan lari semua, tidak ada yang masuk dalam tanah, pembangunan yang pesat tidak boleh melupakan fungsi tanah sebagai resapan. Untuk Semarang selain faktor beban, khusus kawasan pantai juga menanggung beban air rob, sehingga sulit untuk mengalirkan air ke laut. Sementara itu, pengendalian air melalui pompa juga sulit dilakukan karena hanya bertahan paling lama 10 tahun. (Kompas.com, 7/2/2021)

Sebenarnya kalau kita perhatikan, persoalan banjir di negeri ini terjadi setiap musim hujan datang. Bukannya berkurang tapi semakin banyak saja wilayah yang terdampak banjir. Masalah itu muncul selain memang wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan dan pesisir, serta banyak aliran sungai sehingga meniscayakan adanya bencana hidrometeorologi itu terjadi ketika musim hujan datang. Akan tetapi kondisi ini semakin diperparah dengan adanya pembangunan infrastruktur yang masif tanpa memperhatikan AMDAL karena banyaknya investasi yang masuk ke negeri ini. Alhasil, ketidakseimbangan alam semakin meluas. Banyak terjadi alih fungsi lahan dan tata kota kian semrawut.

Kita menyaksikan syahwat Kapitalisme lebih penting daripada kemaslahatan rakyat. Hingga keselamatan lingkungan tak jadi pertimbangan, asalkan bernilai ekonomis dan menguntungkan. Maetri menjadi satu-satunya landasan dalam mengambil kebijakan, walaupun lingkungan terabaikan.

Dalam Kapitalisme, negara hanya berperan sebagai fasilitator, memberi ruang dan jalan bagi para investor merealisasikan ambisinya. Sementara pengurusan rakyat terabaikan. Sehingga wajar jika efek dari eksplorasi dan eksploitasi bisnis mengakibatkan kerusakan lingkungan dan menutup fungsi alamiah lingkungan. Misalnya tanah dan jalur hijau sebagai fungsi resapan; hutan bakau di wilayah pesisir untuk menahan terjadinya abrasi dan mereduksi gelombang pasang air laut yang berguna untuk menahan terjadinya banjir rob di kawasan pantai. Karenanya, perencanaan dan tata ruang untuk menanggulangi banjir sudah seharusnya diperhatikan sejak awal oleh pihak-pihak yang menjadi stakeholder di berbagai wilayah di negeri ini karena sisi pengatur segala urusan rakyat ada di pundaknya.

Dalam Islam fungsi Pemerintah adalah sebagai penanggung jawab urusan rakyat dan sebagai perisai bagi rakyat. “Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya” (HR al-Bukhari)

”Sesungguhnya al-Imam (Khalifah) itu perisai, di mana (orang-orang) akan berperang di belakangnya (mendukung) dan berlindung (dari musuh) dengan (kekuasaan) nya.” (HR. Al-Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud, dll).

Sehingga dia yang paling bertanggung jawab terhadap semua apa yang terjadi dengan rakyatnya termasuk dalam antisipasi kondisi banjir di wilayahnya. Alhasil butuh kebijakan yang sistemik terkait hal ini. Pasalnya, jika mindset pemerintah dalam meregulasi pembangunan masih berdasarkan pola pikir bisnis, maka permasalahan banjir akan terus berulang. Di sini, negara harus Karenanya, negara harus hadir dalam pemeliharaan lingkungan untuk meminimalisasi dampak dari bencana hidrometeorologi akibat masifnya pembangunan.

Dulu pada masa Islam berkuasa, dibangun kanal dan bendungan untuk menampung air hujan dan sebagai sumber irigasi. Sebagaimana di Kota Madinah Al-Munawarah terdapat bendungan Qusaybah, yang memiliki kedalaman 30 meter dan panjang 205 meter, yang dibangun untuk mengatasi banjir di Kota Madinah. Di masa kekhilafahan ‘Abbasiyyah, dibangun beberapa bendungan di Kota Baghdad-Irak, yang terletak di sungai Tigris. Di Spanyol, kaum Muslim berhasil membangun bendungan di sungai Turia, kehebatan konstruksinya membuat bendungan ini bertahan hingga sekarang. Bendungan tersebut mampu memenuhi kebutuhan irigasi di Valencia, Spanyol tanpa memerlukan penambahan sistem, selain itu ada pemetaan daerah-daerah yang rawan termasuk wilayah pesisir dan melarang adanya pembangunan pemukiman dan pusat bisnis di sana.

Islam telah menunjukkan sisi pengurusan urusan dan kepentingan rakyat nya dalam hal ini, Begitulah dalam menangani banjir dibutuhkan kebijakan yang menyeluruh dan terukur serta Political will yang kuat untuk mencegah dan mengatasinya, bukan hanya saling melempar tanggung jawab yang tidak jelas arahnya dan lagi-lagi rakyat yang jadi korban.

Wallahu a'lam bi ash-shawwab