Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Angka Putus Sekolah Tinggi, Tanggung Jawab Siapa?

Mendambakan pendidikan berkualitas, berfasilitas unggul, sekaligus biaya yang gratis tentu itu hanya sebuah ilusi. Betapa tidak, sekolah saat ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Bahkan untuk sekolah SD saja membutuhkan ratusan sampai jutaan rupiah untuk bisa bersekolah. Inilah yang menjadi penyebab angka putus sekolah menjadi tinggi. Mahalnya biaya pendidikan menjadi faktor anak-anak tidak bisa mengenyam pendidikan dengan layak. Lalu salah siapa? Tentu saja pemerintah dan Negara.

Oleh : Yusri Lubbi Kamilah

Tingginya angka putus sekolah di Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, menimbulkan keprihatinan tersendiri. Siapa yang bertanggung jawab atas seluruh persoalan ini?

Terkait persoalan angka putus sekolah, Anggota DPRD Kabupaten Bandung KH. Wawan Sofwan merasa prihatin atas keadaan yang terjadi. Betapa tidak, seharusnya anak-anak usia sekolah tersebut mengenyam pendidikan yang berkualitas untuk bekal masa depannya nanti. Begitupun menurut Wawan, apabila masih banyak anak yang putus sekolah, maka akan berdampak pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kecamatan Kertasari itu sendiri.

Ibarat efek domino, IPM Kecamatan akan mempengaruhi IPM kabupaten yang ujungnya akan berdampak pada IPM Nasional. JurnalSoreang.

Pernyataan yang dilontarkan KH. Wawan selaku anggota DPRD saya sangat setuju terkait keprihatinan beliau kepada anak-anak yang tidak dapat mengenyam pendidikan ataupun tidak merasakan duduk dibangku sekolah. Tetapi jika pendidikan ini ditargetkan untuk pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) rasanya kurang tepat karena pendidikan sejatinya bisa dirasakan oleh individu dan bisa merasakan pendidikan itu dengan mudah.

Mendambakan pendidikan berkualitas, berfasilitas unggul, sekaligus biaya yang gratis tentu itu hanya sebuah ilusi. Betapa tidak, sekolah saat ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Bahkan untuk sekolah SD saja membutuhkan ratusan sampai jutaan rupiah untuk bisa bersekolah. Inilah yang menjadi penyebab angka putus sekolah menjadi tinggi. Mahalnya biaya pendidikan menjadi faktor anak-anak tidak bisa mengenyam pendidikan dengan layak. Lalu salah siapa? Tentu saja pemerintah dan Negara.

Sungguh ironis, keadaan generasi bangsa saat ini. Pendidikan di sistem kapitalis sekuler memang membutuhkan biaya yanb tinggi, tapi apadaya dengan rakyat yang berada dalam garis kemiskinan. Mereka tak mampu untuk bersekolah, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya pun mereka sangat kesusahan.

Padahal negara berkewajiban untuk menyelenggarakan sekolah gratis agar tidak ada siswa yang putus sekolah. Sehingga anak-anak bisa merasakan pendidikan dan pihak orangtua pun tidak memikirkan biaya yang harus dikeluarkan.

Tetapi faktanya, potret pendidikan saat ini tidak begitu. Pendidikan sekarang ini seperti mekanisme pasar, hingga pendidikan pun, berubah menjadi barang mahal yang diperjualbelikan. Dan hal ini pun sangat kontras dengan pendidikan Islam.

Di dalam Islam, Negara berkewajiban memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupannya. Semua ini harus terpenuhi bagi setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan pada tingkat pendidikan dasar dan menengah.

Negara wajib menyediakannya untuk seluruh warga dengan cuma-Cuma. Hal ini karena Islam menjadikan pendidikan sebagai salah satu kebutuhan primer bagi masyarakat. Kebutuhan primer menurut pandangan Islam terbagi dua. Pertama, bagi setiap individu rakyat. Kedua. Bagi rakyat secara keseluruhan.

Kebutuhan primer bagi tiap individu adalah sandang, pangan, dan papan. Ketiganya merupakan basic needs bagi setiap individu. Adapun bagi setiap kebutuan primer bagi rakyat secara keseluruhan adalah sangan, pangan, keamanan, kesehatan, dan pendidikan.

Negara juga akan menjamin tercegahnya pendidikan sebagai bisnis ataupun komoditas ekonomi sebagaimana realita dalam sistem kapitalis saat ini

Untuk pembiayaan pendidikan di dalam Daulah Islam itu diambil dari baitulmal, yakni dari pos fai' dan kharaj serta pos milkiyah 'amah. Seluruh pemasukan Negara Khilafah, baik yang dimasukkan didalam pos fai' dan kharaj serta pos milkiyah 'amah, boleh diambil untuk membiayai sektor pendidikan. Jika pembiayan dari dua pos tersebut mencukupi maka Negara tidak akan menarik pungutan apapun dari rakyat.

Dengan begitu pemerintah daerah harus belajar dari Sistem Pendidikan Islam yang mencetak pendidikan yang berkualitas, unggul dan biaya yang gratis sehingga tidak tercipta anak-anak yang putus sekolah melainkan menghasilkan generasi mulia sekaligus mendorong perkembangan ilmu pengetahuan dengan sangat pesat.

Pemerintah Daerah bukan hanya harus belajar tetapi juga ikut mendukung kembali tegaknya Daulah Islam agar tercipta lagi pusat peradaban dan rujukan ilmu pengetahuaj yang hanya ada dalam Islam.
Wallahu'alam..

Post a Comment for "Angka Putus Sekolah Tinggi, Tanggung Jawab Siapa?"