demokrasi tumbang
Oleh: Siti Ningrum, M.Pd. (Pegiat Literasi dan Pemerhati Kebijakan Publik)
Tidak terasa waktu begitu cepat berlalu, tahun baru 2021 kini telah tiba. Ada perasaan bahagia dan terharu menyelimuti rasa. Allah Yang Mahapengasih dan Mahapenyayang, masih memberikan kita usia dalam raga.
Tahun baru kali ini berbeda dengan tahun-tahun baru sebelumnya. Biasanya orang ramai menyambut kedatangan tahun baru sebagai bentuk kebahagiaan. Namun saat ini, menyambut tahun barunya cukup di rumah saja. Mengingat coronavirus yang masih sangat masif.
Ditengah riuhnya pergantian baru sungguh sangat disayangkan, kembali rakyat Indonesia disuguhi berita yang menggunjang jagad maya. Dan mengundang reaksi yang beragam dari seluruh rakyat Indonesia bahkan dunia. Entah apa gerangan sehingga hal tersebut dilakukan.
Seharusnya rakyat dipenghujung tahun disuguhi oleh sesuatu hal yang indah. Namun tidak demikian adanya. Lagi-lagi masyarakat dibuat gaduh. Disaat rakyat sedang menunggu pergantian tahun, tiba-tiba mendengar berita yang diumumkan oleh Menko Pulhukam Mahfud MD, bahwasannya organisasi Islam bernama FPI (Front Pembela Islam) resmi dibubarkan dengan alasan yang tidak masuk akal. Terkesan aneh dan membingungkan banyak pihak.
Dilansir dari kompas.com, Rabu 30 Desember 2020, pemerintah resmi membubarkan dan menghentikan segala aktivitas Front Pembela Islam ( FPI) sebagai organisasi masyarakat (ormas) maupun organisasi pada umumnya. Keputusan pembubaran FPI ini disetujui oleh enam pejabat tinggi di kementerian maupun lembaga negara.
Ibarat luka belum sembuh, kemudian ditambah lagi dengan luka yang lainnya. Mungkin itulah yang dirasakan oleh ormas Islam FPI. Ormas Islam tersebut masih berduka tentang penahanan Imam Besar HRS, dan wafatnya ke enam anggota laskarnya. Kini luka itu ditambah lagi dengan pembubaran ormasnya.
Masih dilansir dari kompas.com, Jumat 01 Januari 2021. Mantan Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) sekaligus politikus senior, Amien Rais menyoroti keputusan pemerintah terkait pembubaran organisasi masyarakat Front Pembela Islam (FPI) melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani enam menteri/kepala lembaga.
Amien menilai, pembubaran FPI tersebut sebagai langkah politik yang meruntuhkan bangunan demokrasi di Indonesia.
"Jadi, saya melihat ini sebuah langkah politik yang memang menurut saya itu menghabisi bangunan demokrasi kita," kata Amien melalui kanal YouTube pribadinya, Amie Rais Official, Kamis (31/12/2020).
Apa yang disampaikan oleh Bapak reformasi Amien Rais adalah betul adanya.
Demokrasi yang diagung-agungkan dengan empat kebebasannya, kini satu persatu runtuh oleh narasinya sendiri. Serta HAM yang terus didengung-dengungkan pun sudah tidak dipercaya keberadaannya.
Ilusi Narasi Demokrasi
Demokrasi dengan narasi ilusinya, selalu mengagungkan kebebasan yang bernama liberalisme. Terdapat empat kebebasan, yaitu kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, kebebasan berperilaku dan kebebasan dalam kepemilikan.
Namun, benarkah demikian yang terjadi?
Jika kita mencermati keadaan, maka empat kebebasan dan HAM yang didengungkan paham demokrasi semuanya tidak ada yang konsisten. Narasi-narasi yang dikemukakan oleh para penganutnya tidak ada dalam kehidupan yang sesungguhnya. Banyak hal yang tidak sesuai. Lain dimulut lain diperbuatan.
Tidak hanya itu, paham Hak Azasi Manusia (HAM) yang dikemukakan oleh paham demokrasi pun tidak sejalan dengan teori yang ada. Saat ini banyak dari rakyat di dunia terutama umat muslim yang HAM nya telah dirampas. Seperti halnya hak kemerdekaan untuk rakyat Palestina. Atau hak mendapatkan perlindungan untuk rakyat Rohingnya yang hingga kini tidak jelas kewarganegaraannya. Semuanya jauh panggang dari api antara teori dan praktiknya.
Kebebasan lainnya pun sama tidak terealisasi dengan benar. Seperti kebebasan berkumpul dan berpendapat. Di Indonesia sudah dua ormas yang dibubarkan. Yakni HTI dan FPI, padahal kebebasan berkumpul dan berpendapat itu telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, pasal 28E, ayat 1 Pasal 28E ayat (3) yang mengemukakan bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”
Lalu, di mana dan untuk siapa kebebasan berkumpul dan berpendapat?
Kemudian dalam hal kepemilikan, UUD 1945 menyatakan, ”Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan” (Pasal 33 Ayat 1); ”Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara” (Pasal 33 Ayat 2); ”Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” (Pasal 33 Ayat 3); dan ”Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” (Pasal 33 Ayat 4).
Kemudian Pasal 34 Ayat 1: ”Fakir miskin dan anak-anak yang telantar dipelihara oleh negara”; Ayat 2: ”Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”; dan Ayat 3: ”Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”.
Namun, sudahkah rakyat merasakan kesejahteraan dari pengelolaan kepemilikan umum tersebut?
Bagai sebuah irisan antara paham HAM dengan empat kebebasan dalam demokrasi. Narasinya kini dimungkiri sendiri oleh para penganut paham demokrasi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.
Sesungguhnya, apa yang dimaksud dengan kebebasan dan HAM itu hanyalah untuk mencapai sebuah kekuasaan dengan rakyat sebagai alatnya.
Ternyata semuanya hanyalah sebuah narasi ilusi belaka. Kehancuran demokrasi kini kian kentara, kehancurannya bukan oleh siapa-siapa melainkan oleh penganut paham demokrasi itu sendiri.
Islam Bukan Narasi Ilusi
Islam sejak empat belas abad yang lalu, telah mengajarkan kepada manusia apa arti sebuah kebebasan dan sebuah HAM.
Rosulullah saw., sebagai utusanNya telah merealisasikan semuanya dengan benar. Teori dengan praktik tidak pernah bersebrangan.
Islam sangat menjaga HAM dan kebebasan dalam diri manusia. Seperti hak rakyat mendapatkan pelayanan yang terbaik dari sebuah negara. Rakyat berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan dengan sangat murah atau bahkan gratis. Pun dengan keamanan, rakyat berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman mana pun.
Begitu pun dengan sebuah kebebasan. Kebebasan dalam berpendapat, ketika rakyat mengoreksi penguasa pun sangat diperbolehkan jika tujuannya adalah untuk kebaikan atau mengingatkan dalam kebaikan.
Semua narasi yang diungkapkan oleh Islam adalah sebuah kebenaran. Sebab pemahaman akan suatu hal bersumber kepada wahyu ilahi, yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw.
Jadi sangat jelas sekali perbedaan antara paham demokrasi dan Islam. Aturan Islam berasal dari Alkholik sang pencipta manusia sedangkan demokrasi berasal dari makhluk yakni manusia.
Maka tidak ada lagi pilihan lain selain kembali pada pemahaman Islam. Sebab sudah semestinya manusia sebagai makhluk taat pada sang penciptanya Alkholik dengan cara mengikuti Rosulullah saw.
Hal ini sesuai dengan yang termaktub dalam Alquranulkarim yang artinya:
"Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. (QS An Nisa ayat 65)
“Barangsiapa yang menaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah menaati Allah.” (QS An Nisa ayat 80).
Wallohualam bishowab
COMMENTS