Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Swasembada Pangan: Antara Angan dan Harapan

Kenaikan kedelai impor yang berimbas pada produksi tahu dan tempe dalam negeri. Sangatlah disayangkan. Pasalnya, Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki kekayaan alam yang berlimpah ruah. Terdiri atas 17.000 pulau dan luas wilayah daratannya sekitar 1,9 juta km². Dengan demikian, Indonesia memiliki potensi lahan yang sangat besar untuk aktifitas pertanian yang terhampar luasnya dari sabang sampai merauke.

Oleh: Intan H.A (Pegiat Literasi)

Tahu dan tempe adalah makanan dari olahan kacang kedelai yang menjadi makanan khas Indonesia. Makanan ini banyak peminatnya, baik di dalam maupun diluar negeri. Sebab, disamping rasanya yang enak, ia dikenal juga sebagai makanan sehat yang punya protein tinggi dan daya cerna yang bagus. Kandungan gizi yang terkandung di dalamnya disetarakan dengan daging. Tahu dan tempe dipercaya mengandung banyak nutrisi seperti vitamin, mineral, asam lemak tak jenuh, serat pangan, isoflavon, dan sebagainya. Selain itu, dua makanan ini tergolong murah meriah, dan dapat dijangkau semua kalangan. Sehingga, tahu-tempe adalah pilihan alternatif bagi rakyat Indonesia yang memiliki penghasilan pas-pasan untuk memenuhi asupan gizi harian mereka.

Sayangnya di awal tahun 2021 ini, rakyat Indonesia dibuat tercengang lantaran dua makanan bergizi ini hilang dari pasaran. Setelah diselidiki ternyata para pengusaha olahan kedelai ini mogok beroperasi dari tanggal 31 Desember 2020 hingga tanggal 3 Januari 2021. Hal ini dilakukan sebagai protes akibat naiknya harga kedelai dari semula Rp. 7.000 per kilogram. Kini meningkat menjadi Rp. 9.200 - 9.500 per kilogram. Dengan naiknya harga bahan baku utama pembuatan tahu-tempe ini, para perajin merugi karena keuntungan mereka kian merosot. Sehingga 30 persen perajin tahu kelas kecil se Jabodetabek memutuskan untuk berhenti produksi sementara.

Penyebab naiknya harga kedelai di pasar, disebabkan karena naiknya harga kedelai impor yang berimbas pada para perajin tahu-tempe di Indonesia.

Menurut Sekretaris Jenderal Kementrian Perdagangan, kenaikan harga kedelai dunia diakibatkan lonjakan permintaan dari Tiongkok kepada Amerika Serikat (AS) selaku eksportir kedelai terbesar di dunia. Kenaikan permintaan dua kali lipat dari biasanya mengakibatkan ekspor AS ke negara lainnya terganggu, termasuk ke Indonesia. (cnbcindonesia.com, 3/1/2021)

//Lahan Subur dan Kebijakan Absurd//

Kenaikan kedelai impor yang berimbas pada produksi tahu dan tempe dalam negeri. Sangatlah disayangkan. Pasalnya, Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki kekayaan alam yang berlimpah ruah. Terdiri atas 17.000 pulau dan luas wilayah daratannya sekitar 1,9 juta km². Dengan demikian, Indonesia memiliki potensi lahan yang sangat besar untuk aktifitas pertanian yang terhampar luasnya dari sabang sampai merauke.

Indonesia pun dikenal sebagai negara agraris yang terkandung di dalamnya tanah yang subur. Tanah Indonesia ibarat tanah surga, seperti lirik lagu yang dilantunkan oleh penyanyi Koes Plus. Karena kesuburan tanah tersebut, seharusnya Indonesia menjadi ranah yang menggiurkan bagi industri pertanian. Dan mampu meningkatkan produktivitas kedelai dalam negeri.

Namun, dengan hamparan tanahnya yang luas dan subur ini tidak bisa menjamin negeri ini berdaulat. Malah, para penguasa negeri lebih memilih untuk mengimpor bahan baku kedelai yang sejatinya dapat dihasilkan di dalam negeri sendiri. Dampak dari dibukanya keran impor ini adalah para petani lokal sulit mencari pasar untuk menjual hasil pertanian mereka.

Hal ini sebagaimana dirasakan oleh salah seorang petani kedelai di Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Tata Marongge menuturkan, kedelai menjadi salah satu komoditas yang ia tanam di musim kemarau.

Setiap tahunnya, maksimal penanaman hanya dilakukan sekali untuk luasan tanam berkisar 1 hingga 3 hektare. Menurut Tata, kadangkala hasil dari panen kedelai hanya mampu memberikan balik modal tanpa keuntungan. Itu lantaran harga yang sangat murah sementara biaya produksi yang tinggi.

"Harga jual kedelai sangat murah kalah dengan komoditas lain. Paling banter, bandar yang membeli itu sekitar Rp 5.000 sampai Rp 6.000 per kilogram," kata Tata kepada Republika.co.id, Selasa (5/1). (Republika.co.id, 5/1/2021)

Inilah watak kepemimpinan neoliberal di bawah bayang-bayang sistem kapitalisme. Sistem ini menjadikan negara abai dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan umat. Kebijakan yang lahir sulit berpihak pada rakyat. Sebaliknya, ditujukan bagi para pemilik modal untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Sehingga negara pun menjadi tidak berdaulat, dan sulit lepas dari jeratan imperialisme.

//Aturan Islam Mewujudkan Kemandirian//

Kedaulatan pangan akan tercapai seiring visi politik luar negeri yang dibentuk sebuah negara. Islam memandang bahwa negara wajib mewujudkan kemandirian. Negara tidak boleh bergantung dan terikat dengan perjanjian-perjanjian yang menyalahi aturan Islam.

Meski demikian, Islam tidak melarang adanya kegiatan impor atau ekspor barang. Karena kegiatan tersebut di dalam Islam diklasifikasikan sebagai sebagai bentuk perdagangan. Maka jenis perdagangan ini, baik domestik maupun luar negeri harus terikat pada hukum Islam.

Perdagangan luar negeri dalam pandangan Islam tidak hanya dilihat dari aspek barang yang diperdagangkan, akan tetapi dilihat dari orang yang melakukan perdagangan. Dalam hal ini, dapat dibagi menurut negara asalnya menjadi tiga.

Pertama, Kafir Harbi, yakni mereka yang menjadi warga negara kafir yang bermusuhan dengan negara Islam dan kaum muslimin. Mereka diperbolehkan melakukan perdagangan di negara Islam, dengan visa khusus, baik yang terkait dengan diri maupun harta mereka. Kecuali kafir harbi fi'lan. Negara Khilafah akan menutup rapat-rapat pintunya dengan mereka dalam segala hal. Karena hubungan diantara keduanya adalah hubungan perang.

Kedua, Kafir Mu'ahad, yakni mereka yang menjadi warga negara kafir yang mempunyai perjanjian dengan negara Islam. Boleh tidaknya mereka melakukan perdagangan di wilayah negara Islam dikembalikan pada isi perjanjian yang berlaku antara Khilafah dengan negara mereka.

Ketiga, warga negara Khilafah, baik muslim maupun non muslim (ahli dzimmah), mereka bebas melakukan perdagangan, baik domestik maupun luar negeri. Hanya saja, mereka tidak boleh mengekspor komoditas strategis yang dibutuhkan di dalam negeri, sehingga bisa melemahkan kekuatan negara Khilafah, dan menguatkan musuh.

Selain itu, Islam juga mendorong negara Khilafah untuk melakukan optimalisasi lahan pertanian dengan meningkatkan produktivitas lahan dan ketersediaan lahan pertanian. Hal ini dapat dilakukan dengan menghidupkan kembali tanah-tanah yang mati. Meningkatkan hasil pertanian pun tidak luput dari perhatian seorang Khalifah. Kebijakan tersebut bisa diupayakan melalui peningkatan kualitas benih, pemanfaatan teknologi, membekali para petani dengan ilmu yang mumpuni, menyalurkan bantuan permodalan, membangun infrastruktur pertanian, jalan irigasi, pengembangan inovasi, dan sebagainya. Hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan dalam negeri.

Sebab, kekuatan ekonomi sebuah negara ditentukan oleh keberlangsungan sumber perekonomiannya. Dalam hal ini, tampak pada empat faktor yang meliputi, pertanian, perdagangan, industri dan jasa. Keempat faktor inilah yang jika dikelola oleh negara dengan benar akan mewujudkan sebuah sistem pertahanan negara. Sehingga negara menjadi mandiri dan tidak lagi bertekuk lutut dihadapan negara penjajah.

Kedaulatan dan kemandirian pangan ini bisa diwujudkan dalam sebuah sistem yang melahirkan aturan-aturan dan tata kelola negara yang benar. Negara yang berdaulat hanya akan terwujud manakala sistem Islam kembali diterapkan. Karena, aturan-aturan yang terkandung di dalam Islam sejatinya datang dari zat yang Maha pencipta. Zat yang tidak akan pernah menyengsarakan hamba-Nya. Hanya dengan sistem Islam lah negara berdaulat dan mandiri itu akan terlaksana. Sebagaimana peradaban Islam yang pernah berjaya kurang lebih 13 abad lamanya. Wallahu'alam.[]

Post a Comment for "Swasembada Pangan: Antara Angan dan Harapan"