Khilafah Jamin Kesehatan
Penulis : Siti Rima Sarinah (Studi Lingkar Perempuan dan Peradaban)
Jumlah tenaga kesehatan yang meninggal karena pandemi Covid-19 di Indonesia terus bertambah. Menurut catatan LaporCOVID-19 hingga 28 Desember 2020, total ada 507 nakes dari 29 provinsi di Indonesia yang telah gugurkarena Covid-19. Sebanyak 96 diantaranya meninggal dunia pada Desember 2020, dan merupakan angka kematian nakes tertinggi dalam sebulan selama pandemi berlangsung di Tanah Air. Ahmad Arif, salah satu inisiator LaporCOVID-19, mengatakan data kematian tersebut diperoleh berkat kolaborasi dengan organisasi profesi Kesehatan seperti IDI, PPNI, dan IBI (KOMPAS.com, 29/12/2020)
Inisiator Pandemic Talks, Firdza Radiany mengatakan jumlah tenaga kesehatan di Indonesia yang meninggal karena Covid-19 lebih besar dari jumlah kematian warga di 6 negara Asia Tenggara. Firdza mengatakan, data tersebut menunjukkan bahwa penanganan oandemi Covid-19 di Indonesia belum maksimal atau sangat buruk. Bahkan, positivity rate atau tingkat penularan di Indonesia konsisten 14-15 persen selama beberapa bulan. Padahal standar WHO itu maksimal 5 persen katanya.
Kondisi itu terjadi karena pemerintah tidak pernah bisa mencapai standar 3T, yaitu testing, tracing, treatment. Kapasitas testing di Indonesia Indonesia, belum pernah stabil dan masih di bawah standar WHO. Jika penduduk Indonesia sebesar 267 juta jiwa, maka jumlah penduduk minimal yang harus dites sebanyak 38,500 orang. Ia menyoroti tracing atau pelacakan yang buruk, seharusnya rasio pelacakan kontak positif Covid-19 idealnya 1 orang positif maka yang dilacak 30 orang bukan hanya 1 berbanding 3 orang (TEMPO.CO, 03/12/2020)
Tingginya kematian nakes di Indonesia khususnya, menjadi permasalahan yang sangat serius. Pasalnya nakes sebagai pahlawan garda terdepan dalam menghadapi keganasan virus Covid-19, harus berguguran diakibatkan virus tersebut. Berbagai pihak menilai kematian nakes ini dikarenakan tidak ada penanganan serius dari pihak yang berwenang untuk mengintervensi tingkat kematian nakes. Seharusnya ada perwakilan dinas kesehatan yang mengawasi agar tingkat kematian nakes di RS bisa turun.
Menanggapi hal ini epidemiolog dari griffith university Australia Dicky Budiman mengatakan terus bertambahnya dokter yang meninggal akibat Covid-19 adalaj kerugian besar bagi Indonesia. Dicky mengungkapkan, berdasarkan data Bank Dunia jumlah dokter di Indonesia terendah kedua di Asia tenggara, yaitu sebesar 0,4 dokter per 1.000 penduduk. Ini artinya, Indonesia hanya memiliki 4 dokter yang melayani 10.000 penduduk. Sehingga kehilangan 100 dokter sama dengan 250.000 penduduk Indonesia tidak punya dokter.
Kesehatan merupakan salah satu hajat hidup orang banyak, oleh karena itu kehadirannya sangat diperlukan apalagi dikala pandemi seperti saat ini. Untuk mengcover masyarakat yang tidak mampu mengakses layanan kesehatan. Konsep ini ternyata sudah ada sejak masa Rasulullah, juga pada masa Khilafah Abbasiyah. Salah seorang dokter yang juga merupakan ilmuwan bernama Abu Bakar Muhammad bin Zakaria al-Razi menjadi sosok yang berperan dalam perjuangan jaminan kesehatan di masa Khilafah Abbasiyah.
Mengutip dari buku Menggagas Kesehatan Islam, perhatian di bidang kesehatan tidk hanya terbatas di kota-kota besar, bahkan di seluruh wilayah Islam, hingga samapai ke pelosok, bahkan di dalam penjara-penjara sekalipun. Pada era itu, sudak ada kebijakan Khilafah dengan rumah sakit keliling. Rumah sakit ini masuk dari desa ke desa. Perlu di catat, bahwa Khilafah saat itu benar-benar memberikan perhatian di bidang kesehatan dengan layanan nomor satu, tanpa membedakan lingkungan, status sosial dan tingkat ekonomi.
Di sisi lain, Wazir Ali bin Isa al-Jarrah, yang menjadi wazir dimasa Khalifah al-Muqtadir (908-932 M) dan al-Qahir (932-934 M) pernah mengirim surat kepada kepala dokter di Baghdad tentang orang-orang yang berada dalam tahanan. Jumlah mereka banyak, dan tempatnya pun tidak layak sehingga mereka bisa terserang penyakit. Maka dia memerintahkan untuk menyediakan dokter-dokter yang akan memeriksa mereka setiap hari, membawa obat-obatan dan minuman untuk mereka, berkeliling ke seluruh bagian penjara dan mengobati mereka yang sakit.
Para Khalifah dan penguasa kaum Muslim di masa lalu, bukan hanya mengandalkan anggaran negara. Karena mereka juga ingin mendapatkan pahala yang mengalir, maka mereka pun mewakafkan sebagian besar harta mereka untuk membiayai rumah-rumah sakit, perawatan dan pengobatan pasiennya. Sebagai contoh, Saiffudin qalawun (673 H/1284 M), salah seorang penguasa di zaman Abbasiyah, mewakafkan hartanya untuk memenuhi biaya tahunan rumah sakit, yang didirikan di Khairo, yaitu rumah sakit al-Mansuri al-Kabir.
Dari wakaf ini pula gaji karyawan rumah sakit dibayar. Bahkan, ada petugas yang secara khusus ditugaskan untuk berkeliling rumah sakit setiap hari. Tujuannya, untuk memberikan motivasi kepada para pasien, dengan suara lirih yang bisa didengarkan oleh pasien, meski tidak melihat orangnya. Bahkan, al-Manshuri al-Muwahhidi, mengkhususkan hari Jumat, seusai menunaikan sholat Jumat untuk mengunjungi rumah sakit khusus memberikan motivasi kepada pasien. Di antara motivasi para penguasa Muslim kepada pasien yang terkenal adalah ungkapan Wazir Ali al-Jarrah,”Mushibatun qad wajaba ajruha khairun min ni’matin la yu’adda syukruha (Musibah yang pahalanya sudah ditetapkan lebih baik ketimbang nikmat yang syukurnya tidak ditunaikan)”
Inilah gambaran pelayanan kesehatan Khilafah sebagai role model terbaik bagi dunia, pelayanan kesehatan terbaik sepanjang masa, dilingkupi atmosfir kemanusiaan yang sangat sempurna. Hal ini terwujud karena negara hadir sebagai penerap syariat Islam secara kaffah, termasuk yang bertanggung jawab langsung dan sepenuhnya terhadap pemenuhan hajat pelayanan kesehatan gratis berkualitas terbaik bagi seluruh individu rakyat.
Sejarah telah membuktikan satu-satunya sistem yang mampu mengatasi pandemi adalah sistem Islam. Keberhasilan ini tidak lepas dari paradigma fungsi penguasa dalam sebuah negara. Syariat Islam telah menempatkan negara sebagai penanggung jawab urusan umat. Oleh karena itu, negara dalam sistem Islam akan hadir sebagai institusi periayah/pengurus kebutuhan umat. Rasulullah saw bersabda, ”Seorang imam (pemimpin) adalah ra’in (penggembala) dan dia bertanggung jawab atas gembalaannya (rakyatnya).” (HR al-Bukhari)
Dalam hadist lain juga diungkapkan bahwa,” Siapa saja yang dijadikan Allah mengurusi suatu kaum muslimin lalu ia tidak peduli akan kebutuhan, keperluan, dan kemiskinan mereka, maka Allah tidak peduli akan kebutuhan, keperluan dan kemiskinannya,” (HR. Al-Bukhari). Paradigma ini akan membentuk kesadaran ruhiyyah yang akan mendorong para penguasa menyediakan hak-hak rakyat dengan hati-hati dan pelayanan terbaik dari kemampuan yang mereka miliki.
Penguasa pula yang akan melindungi kehormatan, harta dan jiwa rakyatnya. Oleh karena itu, ada atu tidak terjadi pandemi keselamatan rakyat adalah prioritas negara dalam membuat kebijakan. Karena penguasa dalam Islam selalu berupaya mewujudkan hifzu an-nafs (penjagaan nyawa manusia) sebagai bagian dari maqashidu asysyariah (tujuan syariah).
Sikap ini merupakan wujud penerapan syariat Islam dalam hadist berikut :”Sungguh hilangnyadunia, lebih ringan bagi Allah dibandingkan terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak.” (HR Nasai dan At Turmudzi). Maka sejak awal terjadi pandemi negara akan melakukan pemutus rantai penularan dengan cara lockdown lokal sesuai anjuran Rasulullah saw. Selanjutnya negara akan segera memisahkan antara orang yang sakit dan orang yang sehat agar penyakit tidak menyebar dengan cepat dan meluas ke wilayah lain. Test, baik swab test maupun rapid test massal dan massif secara gratis.
Apabila didapati masyarakat yang terbukti terinfeksi, maka mereka akan segera diisolasi dan ditangani dengan pelayanan medis yang berkualitas. Dan akan dijamin seluruh kebutuhan pelayanan kesehatan pasien-pasien tersebut secara gratis hingga mereka sembuh oleh negara. Sedangkan bagi mereka yang sehat, mereka tetap dapat melakukan aktivitas seperti biasanya dengan protokol kesehatan. Upaya ini sangat efektif untuk menekan angka penularan penyakit sehingga membuat negara dan tenaga medis bisa fokus menangani orang-orang yang terinfeksi.
Inilah bentuk perlindungan negara terhadap nyawa masyarakat. Adapun untuk melindungi dan menjamin keselamatan tenaga medis, negara akan bertanggung jawab secara mutlak untuk memenuhi kebutuhan medis seperti APD, obat-obatan, peralatan untuk pasien dan sebagainya. Tenaga medis pun akan diberi beban kerja yang manusiawi. Jumlah tenaga medis yang berkualitas dan berkompeten dalam negara tidak akan habis, karena didukung dengan sistem pendidikan dokter yang mumpuni. Selain itu, negara akan memerintahkan instansi-instansi penelitian untuk mencari tahu mekanisme penyakit dan mendorong mereka melakukan riset pengobatan ataupun vaksin. Sehinggau negara dapat mengambil tindakan antisipasi pencegahan penyakit dengan tepat karena berbasis bukti.
COMMENTS