Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Polemik Vaksin: Masyarakat Butuh Edukasi

Vaksinasi COVID-19 yang telah dimulai per 13 januari 2021 lalu masih menjadi polemik di masyarakat. Pasalnya, kurangnya pemahaman dan informasi yang diperoleh oleh masyarakat membuat masyarakat masih ragu untuk disuntik vaksin dari aspek keamanan dan kehalalannya.

Oleh: Novriyani, M.Pd. (Praktisi Pendidikan)

Vaksinasi COVID-19 yang telah dimulai per 13 januari 2021 lalu masih menjadi polemik di masyarakat. Pasalnya, kurangnya pemahaman dan informasi yang diperoleh oleh masyarakat membuat masyarakat masih ragu untuk disuntik vaksin dari aspek keamanan dan kehalalannya.

Kementerian Kesehatan RI bersama UNICEF dan Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) melakukan survei persepsi masyarakat untuk imunisasi COVID-19. Survei ini untuk memahami pendangan dan persepsi masyarakat terkait vaksin.

Beberapa pertanyaan seputar vaksinasi dan imunisasi COVID-19, salah satunya mengenai kesediaan masyarakat untuk imunisasi COVID-19. "Dari hasil ini dikatakan 64 persen mau diimunisasi dan menolak ada 7,60 persen. Tapi ada yang masih bimbang sekitar 26,7 persen," kata Ketua ITAGI Prof Dr Sri Rezeki S Hadinegoro dalam webinar Vaksinasi untuk Negeri KPC PEN, (detikhealth, 31/10/2020).

Ahli Virologi Universitas Gadjah Mada UGM, Mohamad Saifudin Hakim meminta masyarakat untuk tidak lagi mempersoalkan kehalalan vaksin Covid-19 Sinovac. Dia menyampaikan, gerakan penolakan terhadap program vaksinasi telah ada dari dulu.

Dia menjelaskan, ada kelompok anti vaksin garis keras yang mau diberi penjelasan sebaik apapun, mereka akan menolak vaksinasi dengan bermacam alasan. Tidak hanya menolak karena aspek halal atau haram saja, tapi keamanan, efektivitas, background anti medis, dan lainnya akan selalu dijadikan alasan. Meski begitu, bilang dia, ada kelompok yang menolak program vaksinasi dikarenakan kebimbangan. Golongan ini biasanya memperoleh miss informasi (Kompas.com, 12/1/2021).

Fakta ini menunjukkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kebijakan terkait vaksin yang dilakukan pemerintah. Karena pada hakikatnya, program vaksinasi ini bukanlah pertama terjadi.

Sebelumnya pemerintah telah melakukan vaksinasi terhadap beberapa virus yang muncul di Indonesia, namun beberapa vaksin masih banyak yang menimbulkan bahaya hingga kematian.

Berbagai informasi yang diperoleh masyarakat pun menajdi kebimbingan tersendiri dalam menerima program vaksinasi tersebut.

Disisi lain, program vaksinasi ini terjadi adanya konspirasi politik dengan tujuan tertentu. Hal ini terkesan buru-buru sehingga terlihat program ini dilakukan untuk kepentingan bisnis dan menjadi paksaan bagi masyarakat untuk wajib divaksin dan lain sebagainya. Sehingga mempengaruhi tingkat ketidakpercayaan dan kebimbangan masyarakat untuk divaksin.

Seharusnya pemerintah dapat melakukan sosialisasi dan edukasi tepat sasaran secara terus menerus, sehingga masyarakat menjadi paham dan yakin terhadap program vaksinasi yang dilakukan pemerintah. Sehingga yang terbentuk adalah kesadaran bukan paksaan. Selain itu, lalainya pemerintah dalam mengurusi masyarakat dan menjamin kebenaran informasi yang beredar di masyarakat. Karena sistem yang diadopsi saat ini adalah sistem kapitalis yang menafikkan peraturan agama dalam kehidupan dan kebebasan berpendapat dijunjung tinggi.

Negara seharusnya menjamin kebenaran informasi dan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait program vaksinasi tersebut. Hal ini hanya mampu direalisasikan dalam sistem Islam. Islam yang memiliki aturan dan aqidah yang benar mampu melahirkan aturan yang dapat menyelesaiakn problem manusia.

Islam memerintahkan untuk berobat yang halal, namun berobat dengan yang haram adalah makruh, tidak sampai haram. Dalam hal ini masyarakat harus mengikuti protokol kesehatan guna mencegah penyebaran virus.

Selain itu, pemerintah juga diwajibkan untuk memenuhi urusan masyarakat termasuk perawatan kesehatan, seperti halnya selama pandemi ini peran negara sangat dibutuhkan yang mencakup pengembangan vaksin. Vaksin adalah salah satu cara untuk menghentikan penyakit. Namun, pemerintah juga harus memfasilitasi distribusi vaksin dan memisahkan masyarakat yang sehat dengan yang sakit. Negara juga harus memastikan setiap obat baru yang telah diuji keamanannya sebelum ditawarkan kepada masyarakat.

Begitu juga dengan layak atau tidaknya harus ditanyakan pada ahlinya, agar diperoleh hasil yang akurat tentang kerja ilmiah vaksin, kemanjuran, keamanan, dan kehalalannya.

Dengan demikian masyarakat tidak akan ragu dalam melakukan vaksinasi. Begitulah sistem Islam dalam memberikan kebenaran informasi dan keamanan dalam vaksinasi.

Wallahu’alam

Post a Comment for "Polemik Vaksin: Masyarakat Butuh Edukasi"