MERAGUKAN JENIS KELAMIN RADIKALISME

0 0 Friday, January 8, 2021

Isu Radikalisme

radikalisme kembali menjadi sorotan tajam berbagai pihak, termasuk para punggawa pemerintah (Rektor, BIN, BNPT dll) yang memang sejak kabinet Jokowi Periode 2 ini memiliki core program tentang WAR ON RADICALISM. Di beberapa kesempatan saya telah menyampaikan bahwa radikalisme ini lebih condong pada isu politik dibandingkan isu hukum. Oleh karena cenderung pada isu politik maka unsur kepentingan politik sehingga nomenklatur itu tetap obscure dan lentur meskipun kita sudah punya PP 77 Tahun 2019 yang bicara tentang deradikalisasi dan kontra deradikalisasi.

By Pierre Suteki

Hari Selasa, 4 Agustus 2020 tahun 2019 merupakan hari yang bersejarah bagi saya karena tepat satu dasawarsa (10 tahun) saya dikukuhkan sebagai guru besar pada Fakultas Hukum Undip Semarang. Namun, hari itu juga sekaligus hari yang memilukan bagi saya karena sebagai guru besar saya diperlakukan hina yakni "di-REMOVE" oleh HOST dari WEBINAR Zoom Meeting FGD Tentang Budaya Anti Radikalisme di Undip. Saya bertanya, apa salah saya diremove, sedangkan orang luar Undip pun dapat ikut webinar ini, apalagi saya masih tercatat sebagai guru besar di Undip yang berhak juga mengikuti acara tersebut. Bukankah itu merupakan tindakan yang kurang terpuji dan tidak menerima perbedaan pendapat sekalipun?

Memang, saya selama ini dikenal sebagai guru besar radikal di Undip lantaran saya tidak sependapat dengan Perppu Ormas 2017 dan saya menjadi Ahli pada sidang Pencabutan Badan Hukum HTI di PTUN Jakarta Timur serta pernyataan saya tentang khilafah sebagai bagian dari ajaran Islam. Bahkan, saya terdaftar di Tim Anti Radikalisme Undip (TIMARU) sebagai guru besar yang paling radikal di Undip hanya lantaran saya menulis artikel tentang urgensi transformasi sistem pemerintahan demokrasi di salah jurnal. Fairkah penyematan radikal pada seseorang dosen guru besar yang berusaha berpikir sesuai dengan kompetensi dan kapasitasnya?

Lagi-lagi masalah radikalisme kembali menjadi sorotan tajam berbagai pihak, termasuk para punggawa pemerintah (Rektor, BIN, BNPT dll) yang memang sejak kabinet Jokowi Periode 2 ini memiliki core program tentang WAR ON RADICALISM. Di beberapa kesempatan saya telah menyampaikan bahwa radikalisme ini lebih condong pada isu politik dibandingkan isu hukum. Oleh karena cenderung pada isu politik maka unsur kepentingan politik sehingga nomenklatur itu tetap obscure dan lentur meskipun kita sudah punya PP 77 Tahun 2019 yang bicara tentang deradikalisasi dan kontra deradikalisasi.

Persoalannya makin tidak menentu ketika jenis kelamin dan rincian tentang apa saja yang termasuk perbuatan atau sikap atau "faham" yang termasuk terpapar radikalisme tidak juga ditentukan secara pasti. Ide khilafah termasuk dikelompokkan oleh pemerintah sebagai "faham" radikalisme yang harus diperangi bahkan dianggap sebagai "common enemy". Padahal kita ketahui bahwa khilafah sebagai siyasah Islam itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari materi fikih (ajaran Islam). Ironi dan merupakan sebuah keprihatinan bagi umat muslim apalagi umat Islam meyakini bahwa khilafah adalah idenya Alloh. Jika itu idenya Alloh, bagaimana mungkin berpotensi memiliki daya rusak dan merusak. Tampaknya, diskursus tentang khilafah dan "daya rusaknya" perlu dilakukan secara open mind di negara demokrasi ini, bukan dengan intimidasi terhadap perbedaan yang ada.

Pada akhir 2019 di Jakarta saya mengatakan: “Prediksi saya, dengan pengalaman tahun 2018-2019 itu, kayaknya kok 2020 itu masih suram,”. Di bidang politik, rezim akan tetap mengangkat isu radikalisme. “Serangannya akan semakin gencar!”. Hal itu saya tegaskan di hadapan sekitar 200 peserta diskusi akhir tahun yang memenuhi ruangan. Isu radikalisme ini akan terus ‘digoreng’ karena ketentuan tentang radikalisme itu hingga kini belum jelas. Sehingga isu ini bisa disebut obscure (kabur) dan lentur. Jadi tahun 2021 ini tampaknya makin ganas menggunakan isu radikalisme untuk melabeli pihak-pihak yang kritis terhadap pemerintah khususnya dari umat Islam.

Secara tegas saya katakan; “Jadi saya katakan tadi obscure dan juga lentur akhirnya nanti akan dipakai secara legal dan konstitusional untuk menggiring bahkan sampai menggebuk orang-orang yang berseberangan dengan pemerintah,” tegasnya. Saya katakan bahwa ASN dan juga ‘kampus’ dapat menjadi sasaran tembak isu radikalisme yang lebih empuk. Saya berkata begitu, bukan hanya karena saya korban persekusi rezim tetapi juga sesuai dengan pernyataan Peneliti Institut Studi Asia Tenggara dan Karibia Kerajaan Belanda (KITLV), Ward Berenschot.

Berenschot mempertanyakan definisi radikalisme yang digunakan oleh pemerintah (Indonesia, red) karena definisi radikalisme yang digunakan pemerintah itu identik dengan orang-orang yang berseberangan atau berbeda pendapat dengan pemerintah atau kepentingan pemerintah. Kemudian dilabeli dengan apa? Anti Pancasila. Karena itu, ketika orang itu dikatakan anti Pancasila, ini sudah sulit sekali untuk berkelit. “Karena prinsipnya ‘Aku Pancasila’ jadi siapa saja yang menentang ‘Aku’, maka dia itu melawan atau anti Pancasila,” termasuk orang atau kelompok di kampus dan luar kampus yang berkeyakinan bahwa khilafah sebagai bagian dari ajaran Islam. Bagaimana, masih tetap mau menggoreng terus issue radikalisme di kampus, di masjid, di pesantren dan di apa pun momen termasuk rekruitmen CPNS, PPPK? Belumkah cukup menjadikan saya sebagai korban "propaganda" issue radikalisme di kampus?

Tabik...!!!